Cara Mengatasi Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

tirto.id - Kasus pelanggaran hak bagi warga negara dapat diatasi dengan sejumlah cara termasuk penegakan jalur hukum. Hal yang sama juga berlaku untuk kasus pengingkaran kewajiban.

Sebab, kedudukan hak dan kewajiban warga negara adalah sama. Setiap warga negara harus melakukan kewajibannya, serta berhak memperoleh sesuatu yang menjadi haknya.

Secara definitif, hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus dimiliki setiap warga negara dan dijamin oleh negara.

Namun, pada kenyataannya sering terjadi ketidakselarasan antara hak dan kewajiban sehingga mengakibatkan terjadinya masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Lantas, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara?

Faktor Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara umumnya dipicu oleh sejumlah faktor. Dikutip dari e-Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII, yang ditulis Lilyk Marliyati, berikut faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara:

• Sikap egois
• Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
• Sikap tidak toleran
• Penyalahgunaan kekuasaan
• Ketidaktegasan aparat penegak hukum
• Penyalahgunaan teknologi

Contoh Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Warga negara yang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban akan dituntut sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara bisa disimak berikut ini.

Contoh kasus pelanggaran hak

Di bawah ini adalah contoh kasus pelanggaran hak warga negara:

1. Masih sering terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa pasal 27 ayat (1) UUD 1945 belum sepenuh dilaksanakan. Seperti yang pernah sering kita dengar Orang yang melakukan tindak pidana bisa bebas karena faktor kekayaan untuk menyogok oknum penegak hukum.
2. Di era globalisasi saat ini, kemiskinan dan angka pengangguran di indonesia masih cukup tinggi. Artinya, pasal 27 ayat (2) UUD 1945 belum sepenuhnya terlaksana juga.
3. Contoh pelanggaran hak warga negara bisa ditemukan di bidang pendidikan. Di indonesia, angka putus sekolah masih cukup tinggi. Kasus ini sering terjadi di desa-desa terpencil karena faktor biaya. Hal ini membuktikan bahwa amanat pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan," belum terlaksana dengan baik.

Contoh kasus pengingkaran kewajiban

Berikut ini contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara:

1. Pengingkaran kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dengan melakukan bullying, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain.
2. Pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dengan tidak membayar pajak pada waktunya atau bahkan tidak membayar pajak, tidak mengikuti aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), merusak lingkungan, korupsi, dan lain-lain.
3. Pengingkaran kewajiban untuk membela negara dalam bentuk terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum.

Apa Tindakan Terbaik dalam Penegakan Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara?

Upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah membangun sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Tujuannya adalah agar tercipta kondisi aman dan tentram. Misalnya, melakukan kegiatan preventif dan represif.

Pemerintah juga harus melakukan tindakan cepat dan tanggap dalam mengatasi setiap persoalan yang berhubungan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Misalnya dengan membuat aturan atau instrumen hukum yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia

Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah. Partisipasi masyarakat sebagai fungsi kontrol juga diperlukan agar bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negara.

Terdapat beberapa poin yang bisa dilakukan sebagai tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, meliputi:

1. Penegakan hukum dan supremasi hukum

Pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Setiap pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban warga negara ditindaklanjuti melalui proses hukum yang sesuai.

2. Pelayanan publik yang berkualitas

Cara mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu akan membuat warga negara merasa terlayani dengan baik dan haknya terpenuhi.

3. Pengawasan masyarakat dan lembaga politik

Masyarakat dan lembaga politik harus secara aktif mengawasi pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai prinsip-prinsip HAM.

4. Penyebarluasan prinsip HAM

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal, sehingga warga negara dapat lebih sadar akan hak dan kewajibannya.

5. Profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan

Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan untuk memastikan bahwa penegakan HAM dilakukan dengan baik dan sesuai aturan.

6. Kerjasama antar kelompok atau golongan

Mendorong kerja sama antara berbagai kelompok atau golongan dalam masyarakat untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

7. Ratifikasi instrumen HAM internasional

Pemerintah dapat memberikan jaminan HAM dengan meratifikasi instrumen HAM internasional, yang akan memperkuat komitmen melindungi hak-hak warga negara.

Selain upaya preventif di atas, upaya kuratif juga bisa dilakukan melalui penanganan kasus pelanggaran HAM oleh berbagai lembaga, termasuk Pengadilan HAM, Jaksa Agung, Komisi Nasional HAM, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga-lembaga peradilan lain.

Upaya ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban pelanggaran HAM dan menghukum pelaku pelanggaran tersebut.

Tidak hanya itu, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di berbagai tingkatan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga tingkat nasional. Ini mencakup perilaku positif dan dukungan terhadap prinsip-prinsip HAM di semua aspek kehidupan sehari-hari.