Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menginstruksikan percepatan revisi aturan pembebasan cukai bioetanol bagi PT Pertamina (Persero) agar rampung dalam satu minggu. Langkah strategis ini diambil untuk memangkas birokrasi perizinan yang selama ini menghambat distribusi bahan bakar ramah lingkungan di Indonesia.
Purbaya memerintahkan revisi dua peraturan terkait agar rampung dalam waktu seminggu. Instruksi ini disebut langsung dalam sidang terbuka debottlenecking oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (6/2/2026).
"Berapa lama itu nanti PMK-nya bisa selesai. Seminggu kelar, ya," katanya.
Secara spesifik, Purbaya memerintahkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 82/2024 dan Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 13/2024.
"Keputusan rapat hari ini kita akan sesuaikan peraturan hasil diskusi. Semuanya akan selesai paling lama seminggu dari sekarang," jelasnya.
Revisi aturan ini akan memangkas birokrasi. Izin pembebasan cukai tidak lagi mensyaratkan IUI yang rumit, melainkan cukup menggunakan Izin Usaha Niaga (IUN) dari Kementerian ESDM.
Selain itu, akan diadopsi KBLI baru yang secara spesifik mencakup kegiatan pencampuran bioetanol.
Adapun, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengungkapkan kendala utama terletak pada persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) untuk mendapatkan pembebasan cukai bioetanol.
Prosesnya, termasuk pengurusan Amdal, bisa memakan waktu hingga 3 tahun per lokasi. Saat ini, pembebasan cukai baru berhasil diperoleh untuk satu titik di Integrated Terminal Surabaya.
"Kita sudah mengajukan pembebasan untuk satu titik di Surabaya. Mengingat dengan cukai Rp20.000 per liter, keekonomiannya menjadi sangat berat," ujar Oki.
Padahal, Pertamina memiliki 120 terminal BBM yang berpotensi untuk melakukan pencampuran bioetanol.
Oki menyambut baik langkah yang akan diambil Purbaya. Ia mengungkapkan potensi besar program bioetanol. Jika program bahan bakar E5 (5 persen bioetanol) berjalan, Indonesia bisa menghemat devisa impor bensin sekitar 1,6 miliar dolar AS per tahun, dengan mensubstitusi 5 persen dari total impor bensin yang mencapai 20 juta kiloliter.
Ke depan, Pertamina berencana menyerap 50 persen dari total produksi bioetanol nasional (sekitar 200.000 KL) untuk dicampur ke dalam BBM, sekaligus memberikan multiplier effect bagi petani bahan baku seperti tebu dan aren.
Saat ini, Pertamax Green 95 (E5) baru tersedia di 177 SPBU di Pulau Jawa dengan penjualan sekitar 16.000 KL sepanjang 2025.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Siti Fatimah
