Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik AS dari puluhan organisasi internasional, termasuk banyak lembaga yang selama ini berperan dalam upaya penanggulangan perubahan iklim.
Hampir setengah dari total 66 lembaga yang terdampak merupakan organisasi yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Salah satu organisasi tersebut adalah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), perjanjian internasional yang menjadi dasar utama kerja sama global dalam memerangi pemanasan global.
Selain lembaga iklim, organisasi yang bergerak di bidang pembangunan, kesetaraan gender, dan penanganan konflik juga turut ditinggalkan.
Bidang-bidang ini sebelumnya kerap dikritik oleh pemerintahan Trump karena dianggap mendorong agenda “globalis” atau “woke”.
Kenapa AS Keluar dari Organisasi di Bawah PBB?
Mengutip pemberitaan BBC, Gedung Putih menyatakan keputusan tersebut diambil karena organisasi-organisasi itu dinilai “tidak lagi melayani kepentingan Amerika Serikat” dan justru mempromosikan agenda yang “tidak efektif atau bersifat bermusuhan”.
Keputusan penarikan diri ini ditetapkan melalui sebuah memorandum yang ditandatangani pada Rabu (7/1/2026). Gedung Putih menyebut lembaga-lembaga tersebut sebagai “pemborosan uang pajak”.
“Penarikan diri ini akan mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam lembaga-lembaga yang lebih mengutamakan agenda globalis dibandingkan kepentingan nasional AS,” demikian pernyataan resmi Gedung Putih.
Pemerintah AS juga menuding banyak organisasi tersebut mendorong “kebijakan iklim yang radikal, tata kelola global, serta program ideologis” yang dianggap bertentangan dengan kedaulatan dan kekuatan ekonomi Amerika Serikat.
Selain keluar dari UNFCCC, AS juga menarik diri dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), badan otoritatif dunia di bidang ilmu iklim yang menyusun laporan-laporan ilmiah paling komprehensif tentang kenaikan suhu global.
Apa Dampak AS Keluar dari Organisasi di Bawah PBB?
Pembatasan perjalanan dan partisipasi peneliti AS dikhawatirkan akan memperlambat secara signifikan penerbitan laporan IPCC selanjutnya, termasuk laporan mitigasi yang menjadi panduan penting bagi pemerintah dunia dalam menanggulangi perubahan iklim.
Penarikan diri AS juga mencakup organisasi non-PBB yang bergerak di bidang kerja sama energi bersih, tata kelola demokrasi, dan keamanan internasional. Di antaranya adalah International Solar Alliance, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, serta Global Counter-Terrorism Forum.
Trump sebelumnya juga telah menghentikan pendanaan bagi berbagai organisasi multilateral yang tidak disukainya dan secara terbuka menolak konsensus ilmiah mengenai perubahan iklim akibat aktivitas manusia, yang pernah ia sebut sebagai “tipuan”.
Sejumlah pemimpin Eropa mengkritik keras keputusan ini dan memperingatkan bahwa langkah tersebut akan melemahkan kerja sama global. Mengutip AP News, anggaran rutin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang digunakan untuk membiayai operasional harian dan kegiatan utama organisasi tersebut, berasal dari iuran 193 negara anggota.
Besaran iuran ditentukan berdasarkan ukuran perekonomian masing-masing negara. Amerika Serikat, sebagai ekonomi terbesar di dunia, seharusnya menanggung sekitar 22 persen dari anggaran rutin PBB.
Posisi kedua ditempati China dengan porsi sekitar 20 persen. Selain anggaran rutin, PBB juga memiliki anggaran terpisah untuk operasi penjaga perdamaian, di mana Amerika Serikat diwajibkan membayar sekitar 25 persen.
Namun, pejabat PBB menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak membayar kontribusi tahunannya untuk anggaran rutin pada tahun lalu, padahal kewajiban tersebut diatur dalam Piagam PBB. Negara anggota yang menunggak iuran selama dua tahun penuh dapat kehilangan hak suara di Majelis Umum PBB.
“Piagam PBB tidak bisa dipilih-pilih sesuka hati,” kata juru bicara PBB Stéphane Dujarric. “Kami tidak akan menegosiasikan ulang piagam tersebut.”
Sementara itu, empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya yang memiliki hak veto (China, Prancis, Rusia, dan Inggris) telah melunasi kewajiban mereka sepenuhnya. China tercatat membayar lebih dari 685 juta dolar AS.
Editor: Iswara N Raditya
