Di Balik Keputusan AS Keluar dari UNESCO

tirto.id - Donald Trump belum genap setahun memimpin Amerika Serikat. Akan tetapi sudah ada tiga keputusan kontroversial untuk menarik diri dari kerja sama multilateral: Kemitraan Trans-Pasifik, Perjanjian Paris dan yang terbaru yaitu keluar dari badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO).

Keanggotaan AS di UNESCO akan resmi selesai setelah 31 Desember 2018. Pemerintahan Trump beralasan bahwa bias anti-Israel sudah terlalu kental di UNESCO. Amerika meminta agar organisasi tersebut segera melakukan perubahan mendasar jika ingin AS kembali menjadi anggota penuh.

Kisruh soal Israel yang menjadi sekutu terdekat Amerika itu mulai dari 2011 saat UNESCO menerima Palestina menjadi anggota UNESCO. Amerika merespons keputusan itu dengan membekukan dananya untuk organisasi tersebut. Pembekuan itu malah menghasilkan tunggakan di UNESCO yang juga menjadi salah satu pemicu hengkangnya Amerika.

“Kami mendapat tunggakan sebesar 550 juta dolar AS lebih. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kami bakal membayar uang itu?” Heather Nauert, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika.

Baca juga:Drama 100 Hari Pemerintahan Donald Trump

Selain itu, badan PBB ini mengadopsi resolusi tanpa menyertakan warga Yahudi menyangkut salah satu tempat suci di Yerusalem pada tahun lalu. Yang terbaru, berdasarkan usulan Palestina, UNESCO menetapkan Kota Tua Hebron di Tepi Barat sebagai Warisan Dunia yang harus dilindungi pada Juli lalu.

Situs itu dianggap suci oleh orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Israel tak menerima keputusan tersebut sebab dengan diakuinya Hebron sebagai kota Palestina, yang mengacu pada kota Palestina dinilai sebagai upaya untuk menolak karakter dan warisan Yahudi dari beberapa situs utama di wilayah tersebut.

Sedangkan bagi Palestina, Hebron perlu dilindungi sebab Israel kerap melakukan beragam pelanggaran mulai dari vandalisme hingga perombakan bangunan di Kota Tua itu. Resolusi Hebron ini menjadi sebuah kemenangan diplomasi bagi Palestina. Sehingga Israel menuduh keputusan UNESCO politis.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengungkapkan hal senada. Haley menyampaikan bahwa keputusan UNESCO merupakan sebuah tindakan bodoh.

"Tujuan UNESCO bagus," kata Nikki Haley dalam sebuah pernyataan. "Sayangnya, politisasi ekstremnya menjadi hal yang sangat memalukan."

Isu politisasi UNESCO pada dasarnya pernah dihembuskan AS saat keluar dari UNESCO pada 1984. Alan D. Romberg, juru bicara Departemen Luar Negeri AS saat itu, mengklaim bahwa keputusan keluarnya Paman Sam disebabkan manajemen yang buruk dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Paman Sam. Dirjen UNESCO saat itu, misalnya, disebut-sebut mendukung pembatasan kebebasan pers.

Baca juga:Israel Berencana Ikuti Langkah AS Keluar dari UNESCO

Meski memilih keluar pemerintah Amerika berkomitmen untuk tetap melakukan kerja sama internasional dalam program-program UNESCO. Hal yang sama yang juga dilakukan oleh pemerintahan Trump bahwa AS akan terus memberikan perspektif dan keahliannya kepada UNESCO, namun sebagai pengamat non-anggota.

Jika sekarang AS menggunakan isu bias anti-Israel, maka saat keluar pada 1984 isunya adalah anti-Amerika. Hal itu dilakukan sebagai bentuk “demonstrasi” atas UNESCO salah satunya karena berbagai masukan AS soal kebijakan, program hingga pengaturan anggaran tak ditanggapi UNESCO.

“Kebijakan UNESCO selama beberapa tahun telah melayani tujuan politik anti-Amerika,” kata Gregory J. Newell yang saat itu mengepalai Departemen Luar Negeri Amerika untuk urusan Organisasi Internasional.

Saat itu Amerika tak hanya bermasalah dengan UNESCO namun juga dengan Badan Energi Atom Internasional, Badan Pangan dan Pertanian, Organisasi Buruh Dunia, Badan Lingkungan PBB dan Serikat Telekomunikasi Internasional. Menurut Newell, pada akhirnya agensi-agensi tersebut mengubah kebijakannya: untuk memuaskan Washington.

Baca juga:Tak Seorang pun Tahu ke Mana Biji Donald Trump

Amerika kembali menjadi anggota UNESCO pada 2003 setelah adanya pergantian kepemimpinan pada 1999. Menurut Amerika, UNESCO telah membuat kemajuan yang signifikan dengan melakukan reformasi pada struktur manajemen. Kebebasan pers mulai diterapkan. UNESCO juga kembali pada misi utamanya.

“Sebagai simbol komitmen kita terhadap martabat manusia, AS akan kembali menjadi anggota UNESCO. Organisasi ini telah direformasi dan Amerika akan berpartisipasi sepenuhnya dalam misinya untuk memajukan hak asasi manusia dan toleransi dan pendidikan," ujar Presiden Amerika yang saat itu dijabat George W Bush.

Beberapa anggota UNESCO yang juga keluar karena alasan politik, misalnya Afrika Selatan menarik diri pada 1955. Inggris dan Singapura mengikuti jejak AS untuk meninggalkan organisasi tersebut pada akhir 1980-an, meskipun pada akhirnya semua kembali bergabung.

Menanggapi isu politisasi dalam UNESCO, Joshua Keating dari Slateberpendapat bahwa tuduhan bahwa UNESCO kini terlalu dipolitisasi dan meninggalkan misi utamanya bisa dibenarkan, tapi pada dasarnya tak ada hubungan dengan organisasi itu sendiri.

Menurut Keating, sebagaimana organisasi internasional lainnya, UNESCO adalah cerminan dari negara-negara yang bergabung di dalamnya, karena itu sulit dipercaya bahwa keluarnya AS akan cukup membantu mengatasi kekhawatiran Paman Sam terhadap isu-isu seperti anti-Israel dan anti-Amerika

Dampak Hengkangnya Amerika

Menanggapi hengkangnya Amerika, Aleanora Mitrofanova, mantan utusan Rusia untuk UNESCO menilai bahwa organisasi tersebut akan lebih baik tanpa kehadiran Amerika. Negara tersebut juga tak membayar iuran untuk UNESCO sejak 2011 dan keputusan ini sudah sejalan dengan keinginan Trump.

“Dalam beberapa tahun terakhir, mereka [Amerika] tidak berguna bagi organisasi ini [UNESCO],” ujar Aleanora.

Akan tetapi Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajčák mengungkapkan kekhawatirannya dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh juru bicanya. "Keputusan Amerika Serikat untuk keluar dapat berdampak buruk terhadap pekerjaan penting UNESCO," menurut pernyataan tersebut.

Pekerjaan UNESCO tak sekadar memberi label “Warisan Budaya Dunia” pada tempat-tempat tertentu. Organisasi ini memiliki misi untuk berkontribusi dalam membangun perdamaian dunia, pemberantasan kemiskinan dan dialog antarbudaya.

Baca juga:Mereka yang Menggenggam PBB

Program yang dijalankan UNESCO bertujuan menjaga keragaman budaya di dunia, mengatasi berbagai hambatan sosial dengan dialog, memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk pembangunan yang berkelanjutan serta mengupayakan agar masyarakat dunia memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Dalam menjalankan program-program tersebut, UNESCO membutuhkan dana mencapai 667 juta dolar AS, berdasarkan laporan keuangan UNESCO 2016/2017. Dana paling besar dialokasikan untuk pendidikan sebesar 124 juta dolar AS, berikut untuk sektor sosial-budaya mencapai 92 juta dolar AS.

Sebelum menghentikan aliran dananya, setiap tahun Paman Sam menyumbang 70-80 juta dolar AS. Meski Rusia mengatakan UNESCO lebih baik tanpa Amerika, Irina Bokova, direktur jenderal UNESCO tetap menyayangkan keputusan Amerika tersebut.

"Absennya AS atau negara besar lain yang punya kekuatan adalah kehilangan bagi kami. Ini bukan sekadar urusan uang. Upaya mempromosikan cita-cita seperti pendidikan dan budaya adalah hal yang vital bagi negara-negara seperti AS," katanya.

Tak dapat dipungkiri, keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh negara besar seperti Amerika juga dapat mempengaruhi kebijakan anggota lain terutama sekutu dekatnya. Misalnya Israel yang juga langsung memutuskan akan keluar dari UNESCO.

Ini akan jadi pukulan keras bagi UNESCO. Kendati demikian, berdasarkan pernyataan pemerintah Amerika, keputusan ini dapat berubah dan mungkin AS akan kembali menjadi anggota. Soal kapan, hanya Donald Trump yang tahu.