Bahaya Aksi AS di Amerika Latin dan Ujian Politik Bebas Aktif RI

tirto.id - Geopolitik di kawasan Amerika Latin bergejolak usai Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, melontarkan peringatan keras kepada pemerintah Meksiko, Kuba, dan Kolombia. Trump mengancam pemimpin tiga negara itu akan bernasib sama seperti Presiden Venezuela, Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, yang ditangkap militer Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (3/1/2026) lalu.

Dikutip dari kantor berita Iran, IRNA, Trump kembali menegaskan ancamannya terhadap Presiden Kolombia, Gustavo Petro, yang menjadi sekutu utama Maduro saat ditanya soal implikasi kebijakannya bagi negara-negara tetangga. Kuba dan Meksiko juga disebut menjadi negara dalam daftar ancaman Trump.

Saat berbicara tentang Kuba, Trump melabeli negara tersebut tengah di ambang kejatuhan sehingga berniat menolong negara yang terkenal dengan cerutunya itu.

“Kami ingin membantu orang-orang di Kuba, tetapi kami juga ingin membantu orang-orang yang dipaksa keluar dari Kuba dan tinggal di negara ini,” ujar Trump, dikutip Times of India dari Fox News, Minggu (4/1/2026).

Trump juga mengarahkan ancaman kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang dituduhnya memiliki setidaknya tiga pabrik kokain besar. Menurut Trump, narkotika dari Kolombia telah dikirim ke AS, sehingga ia memperingatkan Petro agar “berhati-hati”.

Label yang sama juga disampaikan Trump kepada Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum. Negara dengan ibu kota Mexico City ini disebut telah didominasi oleh kartel narkoba.

"Mereka yang mengendalikan Meksiko [kartel]. Saya sudah berkali-kali bertanya kepadanya [Claudia]. Apakah Anda ingin kami berantas kartel-kartel itu?" kata Trump.

Namun Claudia menolak usulan Trump untuk menindak tegas para kartel narkoba di Meksiko. "Jadi kami harus melakukan sesuatu," tegas Trump.

Ketiga negara, yang juga mengecam aksi Trump dan AS kepada Maduro, menaggapi pernyataan Trump. Meksiko menilai, aksi Trump mengancam stabilitas kawasan, terutama Amerika Latin dan Karibia. Sementara itu, Presiden Petro menegaskan bahwa Kolombia memiliki komitmen terhadap "perdamaian, penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlindungan kehidupan serta martabat manusia". Di sisi lain, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyebut serangan AS sebagai aksi "pengecut, kriminal, dan pengkhianatan".

AS Lagi Beres-Beres Halaman Belakang dan Jaga Pengaruh?

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH), Edwin Martua Bangun Tambunan, menilai aksi AS kepada sejumlah negara latin sebagai upaya beres-beres halaman belakang. Hal itu tidak lepas dari pengaruh Rusia, Cina, dan sejumlah negara di benua Amerika saat ini.

“Kini AS berupaya membereskan kembali halaman belakangnya karena menguatnya persepsi ancaman akibat meluasnya pengaruh Rusia dan Cina di sejumlah negara di benua Amerika, khususnya Amerika Latin,” ujar Edwin saat dihubungi Tirto, Selasa (6/1/2026).

Aksi AS dimaknai bukan sekadar gertakan, melainkan upaya mengukuhkan posisi mereka di Amerika Latin. Ia pesimistis stabilitas akan tetap muncul setelah aksi Trump kepada Maduro dan Venezuela. “Instabilitas hampir pasti akan terjadi menyusul berbagai upaya AS untuk menancapkan kembali pengaruhnya. Tidak akan ada negara mana pun yang menerima berada di bawah ancaman dan intimidasi,” katanya.

Dalam perspektif geopolitik global, sikap Trump tidak lepas dari kepentingan jangka panjang AS. Trump ingin AS mendapat keuntungan dengan memperkuat pengaruh, bahkan kalau bisa mengendalikan negara-negara latin. Ia menilai, penguatan pengaruh akan berbanding lurus dengan upaya penanganan keamanan Amerika dari masalah perdagangan narkoba, perdagangan manusia, hingga isu imigrasi ilegal.

Selain itu, aksi AS menyerang Venezuela dan menekan Kolombia hingga Kuba untuk mencegah negara-negara Amerika Latin masuk aliansi yang merugikan posisi AS seperti kasus Brasil yang bergabung ke BRICS.

“Kepentingan strategis lainnya sudah pasti bersifat ekonomi. Negara-negara Amerika Latin kaya sumber daya alam, terutama migas dan critical mineral,” katanya.

Senada, Dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Ignasius Loyola Adhi Bhaskara, menilai peringatan Trump dimaknai ancaman tidak langsung pada Kolombia, Kuba, dan Meksiko. Pria yang disapa Aska itu menilai, Trump sedang menekan negara-negara yang tidak sepaham di kawasannya.

“Trump tampaknya memang sedang menekan hebat negara-negara dan pemerintahan di kawasan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan keamanan nasional AS yang berkelindan dengan kepentingan ekonominya,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (6/1/2026).

Dalam sejarah panjang kebijakan luar negeri AS, lanjut Aska, isu narkoba, status negara gagal, hingga pengaruh komunisme atau ideologi kiri kerap dijadikan pembenaran untuk memaksimalkan kepentingan keamanan dan ekonomi Washington. Ia mencontohkan intervensi AS di Irak sebagai preseden yang sering dikutip dalam konteks tersebut.

Menurutnya, kondisi Amerika Latin saat ini semakin rentan karena belum adanya kekuatan tandingan yang mampu membatasi langkah sepihak AS di kawasan tersebut. Secara geografis, Cina dan Rusia dinilai terlalu jauh untuk benar-benar menyaingi dominasi AS, meskipun tetap ada potensi meningkatnya konflik proksi apabila kedua negara tersebut memilih merespons secara lebih aktif.

Di sisi lain, Aska menekankan kepentingan ekonomi menjadi faktor paling terang dari aksi Trump. Dalam kasus Venezuela, aksi AS 'menyikat' Maduro karena negara itu memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.

“Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Dengan kejadian kemarin dan kontrol atas Caracas, AS ingin memastikan dominasi atas pasokan energi global dan mengurangi pengaruh negara-negara lainnya, termasuk OPEC, yang tidak bersahabat,” ujarnya.

Selain ekonomi, AS juga ingin membersihkan pengaruh negara lain seperti Cina, Rusia, dan Iran yang berusaha membawa pengaruh lewat investasi ekonomi hingga kerja sama militer di negara Amerika Latin.

Kemudian, aksi Trump di Amerika Latin juga akan berdampak bagi domestik AS. isu kartel narkoba dan arus migran ilegal dimanfaatkan Trump untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap ancaman asing yang dinilai membahayakan keamanan nasional, sekaligus menarik simpati publik dan menjaga legitimasi politiknya.

Aksi ini juga akan menjadi justifikasi Trump mengambil langkah unilateral tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB yang berbelit-belit dan prosedural.“AS dan Trump bisa melakukannya karena mereka bisa, power wise,” ujarnya.

Pelajaran Penting Bagi Indonesia

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai aksi Trump terhadap Venezuela dan negara Amerika Latin tidak memberikan ancaman langsung kepada Indonesia, tetapi memicu kerawanan strategis yang serius di tingkat global. Ia menyebut, tameng hukum dan norma kedaulatan negara menipis dan mudah ditembus kepentingan negara adidaya dan hal itu perlu diatensi negara menengah seperti Indonesia.

“Ini adalah peringatan keras bagi negara menengah seperti Indonesia bahwa status "negara berdaulat" saja tidak lagi cukup menjamin keamanan nasional tanpa dukungan kekuatan riil,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (6/1/2026).

Fahmi menambahkan, pelajaran paling krusial bagi sektor pertahanan Indonesia adalah semakin terkonfirmasinya kebutuhan akan diplomasi yang ditopang oleh hard power. Menurutnya, kedaulatan nasional harus disangga oleh kapasitas pertahanan yang kredibel dan memadai guna menciptakan efek tangkal atau deterrence.

Selain aspek militer, Fahmi juga menekankan pentingnya memperluas definisi keamanan nasional ke ranah non-militer. Gejolak di Venezuela, menurut Fahmi, membuktikan bahwa instabilitas geopolitik di satu kawasan dapat memicu guncangan energi dan ekonomi global yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas dalam negeri.

Fahmi menilai, Indonesia harus menyikapi dinamika aksi AS di Amerika Latin secara tenang, namun tetap menghitung aspek strategis. Politik bebas aktif, kata Fahmi, bukan berarti pasif menonton atau sekadar menjadi penengah yang netral, melainkan menuntut peran aktif untuk menjaga agar tatanan hukum internasional tidak runtuh digantikan oleh hukum rimba.

“Dalam kasus ini, kita tidak sedang membela Venezuela sebagai rezim, tetapi kita sedang membela prinsip kedaulatan yang melindungi semua negara, termasuk Indonesia,” ujarnya.

Fahmi menekankan bahwa sikap tegas menolak intervensi sepihak adalah bentuk pertahanan diri diplomatik. Jika Indonesia membiarkan preseden semacam ini menjadi normal, pagar hukum yang melindungi negara-negara berkembang akan kehilangan maknanya.

Senada, Aska menekankan prinsip bebas aktif justru memberikan mandat konstitusional bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia. Amanat tersebut berlandaskan tujuan kemerdekaan Indonesia untuk turut menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Oleh karena itu, Indonesia perlu bersikap tegas atas aksi penculikan kepala negara yang masih aktif.

“Maka setidaknya Indonesia harus tegas menyuarakan bahwa serangan militer dan penculikan kepala negara aktif merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 terkait kedaulatan wilayah,” ujar Aska.

Selain sikap normatif di forum internasional, Aska menilai Indonesia juga dapat menjalankan diplomasi aktif melalui shuttle diplomacy dengan negara-negara kunci di Amerika Latin maupun Washington. Langkah ini dinilai penting untuk menekankan urgensi de-eskalasi konflik demi menjaga stabilitas ekonomi global yang saat ini masih tergolong rapuh.

Sementara itu, Edwin mendorong Indonesia memainkan manuver diplomasi secara cermat dan terukur. Ia menekankan kerentanan Indonesia bersekutu dekat dengan salah satu kekuatan dunia, tetapi memusuhi juga bisa memicu hal lebih buruk.

Oleh karena itu, Edwin menyarankan situasi ini disikapi dengan kerangka Diplomasi Ekuidistan (Equidistant Diplomacy). Pendekatan kebijakan luar negeri ini menempatkan Indonesia pada posisi netral secara politik dengan menjaga hubungan yang seimbang dengan berbagai kekuatan besar yang saling bersaing. Tujuannya adalah menghindari keterlibatan langsung dalam konflik sekaligus memaksimalkan kepentingan nasional.

“Taktik ini seringkali menjadi bagian dari strategi yang lebih luas yang disebut hedging. Hanya saja, dibutuhkan pengalaman mumpuni dari pemimpin negara untuk memainkan manuver diplomasi ini secara efektif,” ujarnya.