Benarkah Politikus Pindah Partai Tak Pernah Jadi Orang Besar?

tirto.id - Di hadapan kader dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pernyataan bahwa politisi yang meninggalkan partainya tidak akan pernah menjadi sosok besar. Pernyataan tersebut bermula dari obrolan pribadi antara Pramono dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang hadir sebagai tuan rumah dalam acara tersebut.

"Tadi saya bisik-bisik sama beliau, Cak, hafal enggak? Semua orang yang meninggalkan partainya, enggak pernah ada yang menjadi besar," ujar Pramono dalam pidato sambutannya di Museum Fatahillah, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Menurut Pramono, fenomena politisi yang meninggalkan partai tidak hanya terjadi di internal PKB, tetapi juga pernah terjadi di PDI Perjuangan, partai politik tempat ia bernaung.

"Di PDI Perjuangan ada, di PKB juga ada," kata Pramono.

Lebih lanjut, Pramono menyebut bahwa fenomena tersebut justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi serta mesin politik partai agar semakin solid. Ia menilai regenerasi dan kaderisasi merupakan hal yang paling penting, sehingga keberlangsungan partai tidak hanya bergantung pada satu sosok atau tokoh tertentu.

"Dan inilah yang kemudian semakin membuat kokoh. Sekali lagi, konsolidasi, regenerasi ini luar biasa. Saya ingin mengucapkan selamat, mudah-mudahan pelantikan ini membawa berkah," tutupnya.

Meski tidak menyebut nama secara langsung, publik menilai pernyataan Pramono mengarah kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut pidato tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan dikaitkan dengan Jokowi, mantan atasan Pramono selama 10 tahun di Istana.

"Meski tidak menyebut nama secara eksplisit, publik dan media sosial memiliki kesimpulan sendiri bahwa ini merupakan sindiran untuk Jokowi yang pecah kongsi sejak 2024. Pramono adalah politisi yang santun, ia bisa 'menyenggol' seseorang tanpa membuat orang tersebut merasa tersakiti," ujar Adi Prayitno saat dihubungi Tirto, Jumat (24/7/2026).

PSI Ogah Kaitkan Pidato Pramono dengan Jokowi

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali merespons pidato Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyebut bahwa tokoh yang meninggalkan partai politik tidak akan pernah menjadi orang besar. Ali menilai, jika pernyataan tersebut diarahkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), maka hal itu tidak tepat.

Ali menegaskan bahwa Jokowi tidak keluar dari PDI Perjuangan atas keinginannya sendiri, melainkan telah diberhentikan oleh partai tersebut.

"Kalau konteks itu ditujukan kepada Pak Jokowi, coba mereka ingat-ingat lagi pernyataan mereka bahwa mereka telah memecat Pak Jokowi, kan. Jadi kenapa harus sensi?" kata Ali saat dihubungi Tirto, Kamis (23/7/2026).

Ali menilai narasi yang dibangun dari pernyataan tersebut terkesan menunjukkan sikap arogan. Ia menyayangkan jika ada pihak yang merasa dirinya atau kelompoknya menjadi satu-satunya faktor penentu keberhasilan seseorang.

"Mari kita tidak menghabiskan waktu untuk merasa diri kita lebih besar sendiri. Mari kita saling menghargai dan membangun Indonesia bersama-sama. Setiap orang punya hak menentukan langkahnya, apalagi kalau itu ditujukan kepada Pak Jokowi dan keluarganya, orang-orang yang sudah dibuang oleh partainya," ujar Ali.

Dirinya juga berpesan agar dalam berpolitik, semua pihak tetap mengedepankan kerendahan hati dan melibatkan nilai-nilai spiritual, bukan sekadar hitung-hitungan kekuatan partai.

"Di setiap keberhasilan, mari kita letakkan Tuhan di dalamnya. Jangan sampai kita berpikir terlalu takabur, merasa paling sukses karena partainya atau karena ininya. Itu pemikiran tersesat menurut saya," kata Ali mengingatkan.

Mantan politisi Partai Nasdem tersebut menilai bahwa omongan Pramono di acara PKB pada Rabu malam adalah hal terlampau liberal. Baginya, kesuksesan atau kebesaran seseorang tidak bisa ditentukan hanya oleh manusia atau sebuah organisasi politik. Ia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan langkah politiknya sendiri.

"Itu pernyataan terlalu liberal menurut saya. Bahwa kesuksesan orang itu tidak ditentukan oleh manusia atau satu partai. Ada yang mengatur (Tuhan), itu dulu yang harus dipahami," tegasnya.

Testimoni dari Mereka yang Pernah Pindah Partai

Pernah duduk sebagai anggota DPR melalui PDI Perjuangan, Eva Sundari kemudian memilih berpindah ke Partai NasDem. Menurut Eva, selama lebih dari 15 tahun bersama PDI Perjuangan, ia telah melewati berbagai dinamika politik, baik saat partainya berada di luar pemerintahan maupun menjadi bagian dari pemerintahan.

"I have done my part quite well saat PDIP oposisi," kata Eva saat dihubungi Tirto, Jumat (24/7/2026).

Eva mengaku tidak memiliki persoalan dengan partai lamanya, termasuk ketika memutuskan bergabung dengan Nasdem. Karena itu, ia tidak merasa menjadi sosok yang disindir Pramono dalam pidato politik tersebut.

"Aku nggak mengerti 'orang besar' yang dimaksud Mas Pram, pastinya aku bukan di benaknya," kata Eva.

Berbeda dengan saat masih di PDI Perjuangan yang tidak menempatkannya dalam struktur kepengurusan partai, Eva kini menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Migran Partai NasDem sekaligus menjadi inisiator Akademi Perempuan Nasdem.

Ia menegaskan bahwa perjuangannya tetap sama, baik saat berada di PDI Perjuangan maupun Nasdem, yakni memperjuangkan isu perempuan, kelompok minoritas, dan kebebasan beragama.

"Aku fokus bikin gerakan kesadaran, nguripne roso (menghidupkan perasaan) yang aku titipkan di NasDem," tegasnya.

Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai pernyataan Pramono merujuk pada orang yang meninggalkan partai karena tidak lagi memegang teguh prinsip dan ideologi.

"Masuk akal maksud beliau, keluar karena berkhianat atau melihat partainya tidak berprinsip memegang ideologi," kata Ahok.

Saat disinggung bahwa dirinya juga pernah berpindah partai, yakni dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB/PIB) pada 2004-2009, Partai Golkar pada 2009-2012, Partai Gerindra pada 2012–2014, hingga akhirnya bergabung dengan PDI Perjuangan, Ahok menilai hal tersebut bukan persoalan.

Ia mencontohkan mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Alm. Tjahjo Kumolo, yang juga pernah berkarier di Partai Golkar sebelum bergabung dengan PDI Perjuangan hingga akhir hayatnya.

"Pak Tjahjo juga dari Golkar," ujarnya.

Banyak "Orang Besar" Lahir Setelah Pindah Partai

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, memberikan catatan kritis terhadap pernyataan tersebut. Menurutnya, baik dalam konteks demokrasi Indonesia maupun internasional, klaim bahwa pindah partai dapat menghambat karier politik tidak terbukti secara empiris.

Arya menyoroti sejumlah contoh di tingkat global, seperti Emmanuel Macron di Prancis dan Luiz Inácio Lula da Silva di Brasil, yang justru mencapai puncak karier politik setelah berpindah atau mendirikan partai baru.

"Pernyataan itu belum terbukti. Dalam konteks Indonesia, orang pindah partai adalah hal yang lumrah. Contoh paling nyata adalah Pak Prabowo Subianto yang besar di Golkar, lalu mendirikan Gerindra dan kini terpilih menjadi presiden. Begitu juga Surya Paloh yang mendirikan NasDem dan tetap menjadi kingmaker," ujar Arya.

Meski demikian, ia mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu agar perpindahan partai tidak bersifat transaksional. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan syarat minimal menjadi kader selama dua hingga tiga tahun sebelum mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Tujuannya supaya dia punya waktu yang memadai untuk memahami platform, ideologi, dan program partai, sehingga saat terpilih nanti dia tahu apa yang diperjuangkan," tegas Arya.

Di sisi lain, Adi Prayitno, menilai pernyataan Pramono mungkin benar jika diletakkan dalam kacamata sejarah PDI Perjuangan. Ia menyebut nama-nama seperti Laksamana Sukardi dan Eros Djarot yang karir partainya meredup setelah keluar dari partai berlogo banteng tersebut.

"Sepertinya Pramono ingin bercerita bahwa orang yang meninggalkan partai tak pernah besar dalam konteks di PDIP. Namun, jika mengacu pada Golkar, justru sebaliknya. Mereka yang keluar seperti Prabowo dan Surya Paloh justru tumbuh besar," kata Adi.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, memandang pernyataan Pramono sebagai penegasan atas pentingnya partai politik dalam sistem presidensial Indonesia. Menurutnya, tanpa dukungan partai, seorang politisi akan kehilangan mesin politik, logistik, serta payung hukum.

"Keluar partai berarti kehilangan kendaraan. Hampir semua jabatan eksekutif dan legislatif lahir dari parpol. Ini adalah pesan untuk memperkuat kader agar tetap loyal," jelas Agus kepada Tirto, Jumat (24/7/2026).