Menuju konten utama

Pemprov DKI Bedah 633 Rumah Tidak Layak Huni pada 2026

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan penataan permukiman tahun ini bakal mereplikasi skema gotong royong lintas sektor.

Pemprov DKI Bedah 633 Rumah Tidak Layak Huni pada 2026
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat tiba di lokasi peresmian bedah rumah korban kebakaran di Jalan Bangka III, Pela Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026). foto/Hanang
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan bedah rumah terhadap 633 unit hunian tidak layak dan kawasan terdampak bencana sepanjang tahun anggaran 2026.

Ratusan hunian tersebut akan diperbaiki tanpa APBD murni, melainkan melalui kolaborasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) swasta dan lembaga zakat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan penataan permukiman tahun ini bakal mereplikasi skema gotong royong lintas sektor yang terbukti berhasil diterapkan pada hunian korban kebakaran di Pela Mampang, Jakarta Selatan.

"Jadi, untuk rumah targetnya, bedah rumah di tahun 2026 ini 633 unit. Jadi hari ini ada 16 rumah, tapi untuk target di tahun 2026 dengan pola yang sama ini kurang lebih 633 unit," kata Pramono saat memberikan keterangan di kawasan Jalan Bangka III, Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).

Menurut Pramono, pembiayaan kolaboratif menjadi jurus andalan agar pemulihan hunian warga berjalan cepat tanpa membebani kas daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI akan melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) BAZIS DKI Jakarta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pusat.

"Nanti cara penyelesaiannya kurang lebih seperti ini, melibatkan beberapa BUMD yang ada di Jakarta seperti PAM JAYA, Darmajaya, kemudian BUMN pusat antara lain Pertamina, Pegadaian," ungkapnya.

Pramono menegaskan seluruh kawasan permukiman kumuh maupun daerah bekas bencana di Ibu Kota masuk dalam radar prioritas penanganan.

Namun, akselerasi pembangunannya akan sangat bergantung pada sinergi dan kesiapan dana yang disalurkan para pemangku kepentingan.

"Maka yang paling penting adalah kerja sama yang baik antara BAZNAS BAZIS, Pemerintah DKI Jakarta, dengan CSR yang akan dikeluarkan, itulah yang kita gunakan untuk memperbaiki rumah-rumah yang ada di Jakarta," tutur Pramono.

Sebagai bukti efektivitas model pembiayaan non-APBD tersebut, Pemprov DKI baru saja merampungkan dan meresmikan 16 unit rumah bagi 22 Kepala Keluarga (60 jiwa) korban kebakaran di Pela Mampang.

Proyek pemulihan permukiman senilai Rp960,3 juta itu dituntaskan lewat kontribusi CSR PT Malahayati Nusantara Raya sebesar Rp600 juta dan penyaluran dana BAZNAS BAZIS DKI senilai Rp360 juta.

"Ini adalah bentuk penyelesaian di mana kemudian pemerintah hadir bersama dengan stakeholder yang ada di DKI Jakarta, dengan BAZNAS BAZIS dan kemudian perusahaan yang bersedia untuk CSR-nya disalurkan dengan cara yang seperti ini," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PEMROV DKI JAKARTA atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - Flash News
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama