tirto.id - Amerika Serikat (AS) telah menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan alasan dewan tersebut dianggap terlalu bias politik.
"Kami mengambil langkah ini karena komitmen kami tidak mengizinkan kami tetap menjadi bagian dari organisasi 'munafik dan melayani diri sendiri' dan membuat ejekan terhadap hak asasi manusia, " kata utusan AS untuk PBB Nikki Haley, seperti dikutip dari BBC.
Haley tahun lalu menuduh Dewan HAM PBB terlalu "bias anti-Israel" dan mengatakan AS sedang meninjau keanggotaannya.Dibentuk pada tahun 2006, dewan yang berbasis di Jenewa telah dikritik karena memperbolehkan negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang diragukan menjadi anggota.Namun aktivis mengatakan langkah AS itu dapat melukai upaya untuk memantau dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia.
Haley mengumumkan niat AS untuk keluar dari dewan pada konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, yang menyebut Dewan HAM PBB sebagai "pembela hak asasi manusia yang buruk".
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, dalam pernyataan yang dirilis melalui juru bicaranya, menanggapi dengan mengatakan dia akan "lebih disukai" AS untuk tetap berada di dewan.
Komisioner hak asasi manusia PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein, menyebut penarikan AS tersebut mengecewakan dan menjadi berita yang benar-benar mengejutkan. Sementara itu, Israel telah memuji keputusan tersebut.
Beberapa negara dan diplomat dengan cepat berekasi dan menyatakan kekecewaan tentang penarikan AS dari organisasi ini.
Presiden UNHRC saat ini, duta besar Slovenia Vojislav Suc, mengatakan bahwa badan itu adalah satu-satunya "yang menanggapi isu-isu hak asasi manusia dan situasi di seluruh dunia".
Setelah keputusan AS untuk berhenti, dia berkata, "adalah penting bahwa kita menjunjung tinggi dewan yang kuat dan bersemangat".
Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengatakan keputusan itu amat disesalkan, dengan alasan bahwa sementara reformasi diperlukan, UNHRC "penting untuk meminta pertanggungjawaban negara".
Sejumlah badan amal dan kelompok bantuan mengkritik langkah itu, dengan Persatuan Kebebasan Sipil Amerika mengatakan administrasi Trump memimpin "upaya terpadu dan agresif untuk melanggar hak asasi manusia".
PBB membentuk dewan pada 2006 untuk menggantikan Komisi PBB tentang Hak Asasi Manusia, yang menghadapi kritik luas karena membiarkan negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang buruk menjadi anggota.
Sekelompok 47 negara terpilih dari berbagai wilayah global melayani selama tiga tahun di dewan.UNHRC bertemu tiga kali setahun, dan meninjau catatan hak asasi manusia dari semua anggota PBB dalam proses khusus yang dewan itu katakan memberi negara kesempatan untuk mengatakan apa yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan hak asasi manusia, yang dikenal sebagai Universal Periodic Review.
Dewan juga mengirim ahli independen dan telah menyiapkan komisi penyelidikan untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara termasuk Suriah, Korea Utara, Burundi, Myanmar dan Sudan Selatan.
Editor: Maya Saputri
