Apa Itu Doktrin Monroe yang Disebut Trump Soal Venezuela?

tirto.id - Serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela hingga menyeret Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores ke New York untuk diadili mendapat kecaman dari banyak pihak. Menanggapi hal itu, Presiden AS Donald Trump mengungkit tentang Doktrin Monroe.

Dalam pernyataannya baru-baru ini, Donald Trump mengatakan jika apa yang dilakukan AS di Venezuela hanyalah bagian dari pembaharuan Doktrin Monroe yang telah digaungkan oleh Presiden ke-5 AS, James Monroe pada tahun 1823.

"Doktrin Monroe adalah hal yang penting, tetapi kita telah jauh melampauinya, jauh sekali. Sekarang mereka menyebutnya dokumen Donroe," ucapnya dikutip dari laman Al Jazeera.

"Dominasi Amerika di Belahan Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi," tandasnya.

Apa Itu Doktrin Monroe?

Dikutip dari laman resmi laman National Archives AS, Doktrin Monroe adalah salah satu kebijakan luar negeri yang pertama kali disampaikan oleh Presiden ke-5 AS, James Monroe dalam pidato tahunan ketujuhnya kepada Kongres pada 2 Desember 1823.

Dalam pernyataan tersebut, Monroe menegaskan bahwa Belahan Bumi Barat (Western Hemisphere) merupakan wilayah kepentingan Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa diminta untuk tidak lagi melakukan kolonisasi atau campur tangan politik di kawasan tersebut.

Setiap upaya intervensi Eropa dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan dan kepentingan Amerika Serikat.

Kebijakan ini lahir dari konteks sejarah ketika banyak negara di Amerika Latin baru merdeka dari kekuasaan Spanyol dan Portugal. Amerika Serikat, sebagai negara yang juga lahir dari perjuangan melawan kolonialisme, menyatakan sikap untuk melindungi kawasan tersebut dari kembalinya dominasi Eropa.

Meski demikian, sejak awal penerapannya, sikap AS ini tidak selalu disambut positif oleh negara-negara tetangga di Amerika, yang kerap memandangnya sebagai bentuk dominasi terselubung. Dalam praktiknya, Doktrin Monroe berkembang jauh melampaui pernyataan awalnya.

Pada 1865, doktrin ini digunakan untuk membenarkan tekanan diplomatik dan militer AS terhadap Prancis. Dukungan AS kepada Presiden Meksiko Benito Juarez membantunya menggulingkan Kaisar Maximilian, yang telah ditempatkan di tahta oleh pemerintah Prancis.

Perluasan paling signifikan terjadi pada 1904, ketika Presiden Theodore Roosevelt memperkenalkan Roosevelt Corollary. Melalui kebijakan ini, Amerika Serikat mengklaim hak untuk bertindak sebagai “polisi internasional” di kawasan Amerika Latin guna mencegah intervensi Eropa, khususnya terkait penagihan utang oleh negara-negara Eropa.

Doktrin Monroe juga kembali mencuat dalam konteks Perang Dingin. Pada Krisis Rudal Kuba tahun 1962, Presiden John F. Kennedy secara simbolis mengacu pada doktrin ini saat menentang penempatan rudal nuklir Uni Soviet di Kuba.

Dengan dukungan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), AS memberlakukan blokade laut dan udara terhadap Kuba. Krisis tersebut berakhir setelah Uni Soviet menarik rudalnya, sedangkan AS kemudian membongkar sejumlah pangkalan misilnya di Turki.