Kegagalan Operasi Pemberantasan Buta Gizi di Era Sukarno

tirto.id - Di era Revolusi, perbaikan gizi penduduk Indonesia sempat menjadi prioritas pemerintah. Pada 12 Juli 1964, Presiden Sukarno meluncurkan pendekatan radikal berupa Operasi Pemberantasan Buta Gizi (OPBG), yang merupakan bagian dari proyek bernama “Revolusi Makanan Rakjat”.

Namun, operasi ini tak mampu berjalan maksimal dan akhirnya terhenti.

Gizi Publik di Awal Revolusi

Pada periode 1945-1950, Indonesia dikuasai oleh dua kekuatan: Republik Indonesia dan Belanda. Keduanya mengontrol pengadaan beras.

Pemerintah RI membentuk Djawatan Pengawasan Rakyat di bawah naungan Kementerian Kemakmuran Rakyat. Sedangkan Belanda membentuk Jajasan Voedingsmiddelenfonds (VMF) dan Instituut Volksvoedings (IVV) dengan maksud mengawasi keadaan gizi rakyat.

Usai penyerahan kedaulatan, Jajasan VMF melebur ke dalam Djawatan Pengawasan Rakyat dan berubah nama menjadi Jajasan Bahan Makanan. Sementara IVV turut dilikuidasi menjadi Lembaga Makanan Rakyat.

Lembaga Makanan Rakyat memiliki visi meneruskan fungsi IVV dalam bentuk penyuluhan gizi dan penanggulangan busung lapar. Mereka memiliki slogan “Empat Sehat Lima Sempurna” yang digagas pada 1950.

Sedangkan Jajasan Bahan Makanan tak berumur lama, keburu diganti menjadi Jajasan Urusan Bahan Makanan. Kendati begitu, tugas dan fungsinya masih sama: pengendali pasokan beras nasional.

Upaya ini berbuah peningkatan kesadaran, tapi distribusi pangan non-beras masih terbatas. Menjelang 1964, kesenjangan gizi tetap tinggi, akhirnya memicu Sukarno mencanangkan “Revolusi Makanan Rakjat” sebagai tahap berikutnya.

Pencanangan Operasi Pemberantasan Buta Gizi

Sukarno mengimbau macam-macam, namun intinya berpesan agar rakyat tak terkungkung dengan olahan beras semata.

“Kepada yang biasa makan nasi 2 sampai 3 kali sehari saya serukan: Ubahlah menumu, campurlah makananmu dengan jagung, cantel, ketela rambat, singkong, ubi, dan lain-lain. Hanya ini yang kuminta—mengubah menumu yang tidak akan merusak kesehatanmu,” tegas Sukarno dalam pidato Tahun Vivere Pericoloso (TAVIP).

Keesokan harinya, Menteri Kesehatan dr. Satrio membentuk Komando Operasi Pemberantasan Buta Gizi di setiap daerah tingkat I dan II. Pelaksana teknisnya adalah Lembaga Makanan Rakyat yang di pimpin dr. Dradjat D. Prawiranegara, yang menurunkan stafnya ke desa, sekolah, dan balai kesehatan ibu anak (BKIA).

Semua laporan ditulis Satrio dalam buku dengan tajuk yang diambil dari nama proyek itu, Revolusi Makanan Rakjat. Buku itu dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan pada 1965.

“Saya telah mendirikan Komando Operasi Pemberantasan Buta Gizi yang diadakan di tiap-tiap Daerah Tingkat I dan Tingkat II,” terang Satrio sebagaimana dilaporkan wartawan Djaja, Oey An Siok, pada 14 November 1964 dalam rubrik Revolusi Menu (II).

Tugas Lembaga Makanan Rakyat dalam menyukseskan Operasi Pemberantasan Buta Gizi antara lain memberikan ceramah dan penyuluhan terkait kebutuhan gizi. Mereka juga mengadakan kursus memasak menu bergizi lokal dengan ragam bahan makanan Nusantara. Bahkan, pemerintah lewat Lembaga Peneliti Pengolahan Hasil Bumi dan Teknologi Bahan Makanan memobilisasi pameran dan demo olahan jagung bercita rasa mirip nasi di Istana Bogor.

Target utama proyek ini adalah kaum ibu, dengan alasan mereka adalah “pengatur menu keluarga”. Selain ibu, Lembaga Makanan Rakyat juga mengawasi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, sebagai kelompok rentan kekurangan gizi. Mereka juga mendidik para ahli diet dan pengatur gizi dalam dua sekolah, Akademi Pendidikan Nutrisionis Bogor dan Sekolah Menengah Kesehatan Atas Djurusan Gizi di Pasar Minggu, Jakarta.

Operasi Pemberantasan Buta Gizi memakai adaptasi konsep “Empat Sehat Lima Sempurna” yang merujuk pada daftar nutrisi yang harus dicukupi. Daftar itu dibikin Prof. Poorwo Soedarmo, ahli gizi kenamaan milik istana. Isinya: karbohidrat (jagung, beras, singkong, dan ubi) lemak (daging), protein (ikan, kedelai, dan telur), vitamin (sayur), dan mineral (susu).

Jagung dan Ketakutan Menipisnya Beras

Ketertarikan Sukarno terhadap jagung telah mencuat sejak lama. “Dalam rangka mengatasi kekurangan beras, pada tahun 1963 Presiden Sukarno memulai gerakan mengganti beras dengan jagung,” catat L. A. Mears dan S. Moeljono lewat artikel “Kebijaksanaan Pangan”, dalam Ekonomi Orde Baru suntingan Anne Both dan Peter McCawley.

Mengapa harus jagung?

Sebab kata Sukarno saat rapat umum Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI), “Jagung di tanah air kita berlimpah-limpah, dan menurut penyelidikan, makan jagung adalah sama sehatnya dengan makan nasi,” dikutip dari Djaja, 14 Maret 1964.

Seolah meneruskan pandangan Sukarno, Oey An Siok (7/11/1964) dalam artikel “Beras bukan sjarat mutlak utk. hidup sehat” menjelaskan gagasan yang mendukung Sukarno. Itu dimuat dalam rubrik “Revolusi Menu (I)”.

“Jumlah bangsa kita bertambah dengan cepatnya. Lambat laun luas sawah yang bisa ditanami padi tak akan bisa mencukupi permintaan yang kian meningkat dari bangsa kita. Kekurangan beras ini harus dicukupi,” tulisnya.

Kendati Jajasan Urusan Bahan Makanan telah mengambil jalan pintas kecukupan pangan dengan mengimpor beras, Oey mengkhawatirkan kebijakan itu. Impor terus-menerus justru menghamburkan devisa negara, padahal bumi Nusantara yang kaya mestinya sudah cukup menjadi syarat swasembada pangan.

“Bagaimana kalau negeri pengekspor beras mundur produksinya dan tidak bisa mengekspor lagi? Tak dapat kita mengandalkan soal kehidupan kita kepada orang lain. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Sekarang atau nanti, menu kita mesti diubah,” tegas Oey.

Gagasan Oey itu sejalan dengan konsep Ekonomi Berdikari (Berdiri di atas Kaki Sendiri) yang lantang menggaung sejak 1964. Salah satu rancangan praksis Ekonomi Berdikari adalah mandiri dalam pangan, alias Swasembada Pangan.

Oey menulis, ada tiga golongan makanan yang diperlukan tubuh agar tetap sehat. Pertama, golongan zat pembakar, atau sumber tenaga. Sumber utama zat ini adalah makanan yang sebagian besar terdiri atas hidrat arang, atau tepung, ditambah bahan makanan yang banyak mengandung minyak/lemak. Contohnya adalah bahan makanan yang dicatut Sukarno dalam “Revolusi Makanan Rakjat”.

Kedua, zat pembangun. “Zat pembangun, atau protein, ada dua rupa. Yang satu protein hewani, yang lain protein nabati, atau protein tumbuhan-tumbuhan,” terangnya.

Ketiga, zat pelindung. Zat ini diperlukan tubuh agar kedua zat sebelumnya (pembakar dan pembangun) dapat bekerja optimal. Zat ini juga berfungsi mengatur tubuh, mirip seperti oli atau pelumas mesin.

Lokalisasi Operasi Pemberantasan Buta Gizi

Menurut Satrio, Operasi Pemberantasan Buta Gizi harus dilancarkan di daerah-daerah dengan dasar swasembada lokal yang sesuai dengan norma dan etika setempat. Kebijakan ini membuat Operasi Pemberantasan Buta Gizi bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan gizi, tapi juga “ramah” terhadap pengenalan makanan lokal yang terdekat dengan aktivitas sehari-hari.

Satrio, lewat Departemen Kesehatan mendelegasikan otonomi yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk menentukan bagaimana slogan “Empat Sehat Lima Sempurna” akan dijalankan.

“... perbedaannya dengan prinsip 4 sehat, ialah bahwa, unsur-unsur 4 sehat itu disesuaikan dengan keadaan di daerah-daerah,” ungkapnya.

Misalnya, untuk mencukupi kebutuhan protein, penduduk lokal yang tinggal di daerah pergunungan dapat menggunakan aneka kacang-kacangan dan daging ternak. Karena itu, mereka tak perlu repot-repot melaut.

Jadi, tinjauan daftar nutrisi ala Prof. Poorwo Soedarmo tak menjadi simbol mutlak kebutuhan gizi, melainkan “acuan” yang dapat disesuaikan, tergantung kekayaan sumber daya di setiap daerah.

Dalam hal ini, Lembaga Makanan Rakyat bergerak meninjau kebutuhan gizi di saban daerah tunjukan. Orang-orang Gunung Kidul memanen koro benguk—yang sebetulnya beracun—dan dengan bantuan Lembaga Makanan Rakyat, masyarakat dapat mengolah tanaman ini dengan baik.

Bukan hanya itu, koro benguk juga berhasil menyulap daerah krisis pangan tertentu menjadi pengekspor yang kaya. “Dari daerah minus pisang, Wonogiri menjadi daerah surplus pisang dan dapat menjual produksinya ke tempat lain,” ungkap Djaja.

Model lokalisasi pangan dengan prinsip bottom-up ini ideal secara teori: memupuk kedaulatan pangan sekaligus mengenalkan keragaman nutrisi.

Terhambat Kampanye Ganyang Malaysia

Daerah penunjukan paling awal Operasi Pemberantasan Buta Gizi dilaksanakan di Jawa Barat. Lembaga Makanan Rakyat memperkenalkan varietas jagung yang dapat berproduksi tinggi. Bahkan sejak itu, dalam Revolusi Makanan Rakjat (hlm. 9), kasus kelangkaan pangan tak pernah lagi terlapor di Jawa Barat. Distribusi biji-bijian pangan juga membaik di provinsi tersebut.

Namun, keadaan seketika berubah, sebagaimana tulis Vivek Neelakantan dalam disertasinya, “Health and Medicine in Soekarno Era Indonesia: Social Medicine, Public Health and Medical Education, 1949 to 1967” (2014) di University of Sidney, Australia.

“Revolusi Makanan Rakjat” dicap gagal, salah satunya lantaran terlaksana di kala waktu yang sama dengan “Konfrontasi Malaysia”. Keberhasilannya dinilai hanya sebagian.

“Selama konfrontasi tersebut, Satrio membayangkan pembinaan generasi masa depan yang kuat dan sehat, dan bebas penyakit melalui pelaksanaan Operasi Pemberantasan Buta Gizi,” tulis Vivek Neelakantan (hlm. 249).

Menurut kesaksian Nyonya Satrio (Tavip dengan Revolusi Menu, 1965) yang dinukil Vivek, “Konfrontasi Malaysia” membikin Sukarno condong untuk “memobilisasi” potensi rakyat di garis depan perang.

Meskipun proyek ini berhasil meningkatkan pendidikan gizi organisasi perempuan, khususnya Kongres Wanita Indonesia dengan prinsip gotong royong, harapan “memperkenalkan” variasi menu ke dalam pola makan masyarakat belum maksimal.

Mayoritas masyarakat enggan beralih dari nasi ke jagung atau singkong. Keengganan ini berkaitan dengan selera yang sulit diubah cepat.

Distribusi jagung dan bahan non-beras juga masih terpusat di Jawa serta Sulawesi Selatan. Kondisi ini membuktikan bahwa aliran pangan ke daerah konsumsi tak selalu lancar.

Selain itu, keterbatasan anggaran akibat penggelontoran finansial yang terlalu fokus pada “Konfrontasi Malaysia” mengakibatkan kondisi ekonomi bertambah seret. “Kenyataannya, bagi banyak orang, [harga] daging tidak lagi terjangkau,” tukas Vivek.

Akibatnya, Operasi Pemberantasan Buta Gizi dan proyek “Revolusi Makanan Rakjat” cuma menggema di birokrasi pusat dan tak menyentuh seluruh pelosok negeri.