Masuk tirto.id
tirto.id - Tekanan pada nilai tukar rupiah hingga mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar AS mendapat peringatan serius dari ekonom.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan selain menggerus daya beli masyarakat, pelemahan rupiah berpotensi langsung membebani keuangan negara dengan memperlebar defisit anggaran dan meningkatkan beban utang pemerintah yang sudah berada pada level tinggi.
Berdasarkan estimasi Bright Institute yang dihitung dari realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp9.645 triliun per akhir Desember 2025, naik dari posisi akhir 2024 yang sebesar Rp8.813 triliun.
Estimasi ini mendorong rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mendekati 40.5 persen, atau level yang hampir menyamai rekor tertinggi pada masa pandemi Covid-19.
“Rugi besar Indonesia kalau rupiah tembus di atas 17.000 per dollar. Utang pemerintah terutama yang berasal dari kreditur luar negeri jadi lebih mahal. Bunga dan cicilan utang makin memperlebar defisit APBN,” katanya kepada Tirto, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, defisit APBN berpotensi melebar ke kisaran 3,1-3,2 persen, di atas ambang batas defisit yang dipatok sebesar 3 persen seperti diatur Undang-undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
Sejumlah dampak makroekonomi dan pelebaran defisit ini, sambung Bhima, dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap pemerintah.
“Defisit APBN bisa melebar ke 3,1-3,2 persen memicu revisi UU Keuangan Negara dan makin menurunkan trust investor,” ujarnya.
Pemerintah sendiri mencatat bahwa bahwa APBN 2025 membukukan defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB. Angka ini melampaui outlook 2,78 persen dan jauh di atas target APBN 2025 uanh sebesar 2,53 persen.
Bhima menjelaskan bahwa efek pelemahan rupiah bersifat berantai dan multidimensi. Di sisi fiskal, sekitar 28,5 persen dari total utang pemerintah berdenominasi valuta asing, dengan mayoritas dalam dolar AS.
Depresiasi rupiah akan secara otomatis membengkakkan nilai pokok utang dan pembayaran bunganya dalam satuan rupiah, sehingga menyedot lebih banyak anggaran. Pada 2025 saja, pembayaran bunga utang telah diperkirakan mencapai Rp514 triliun.
Di sisi ekonomi riil, biaya impor, mulai dari bahan baku industri, bahan pangan, hingga minyak mentah—akan meroket. Kenaikan ini akan mendorong inflasi, menekan daya beli masyarakat, dan memberatkan dunia usaha yang bergantung pada bahan baku impor.
“Subsidi energi juga bisa bengkak karena importasi migas naik,” tambah Bhima.
Untuk mencegah skenario tersebut, Bhima menyampaikan sejumlah rekomendasi mendesak. Ia menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan investor, salah satunya dengan menjaga independensi otoritas moneter.
“Pulihkan trust investor dengan mengembalikan independensi Bank Indonesia. Batalkan pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI,” ucapnya.
Menurutnya, masuknya nama Thomas sebagai calon kuat pengisi posisi yang ditinggalkan Juda Agung tersebut punya dampak buruk terhadap kepercayaan terhadap bank sentral.
“Intervensi berlebihan yang membuat BI dipandang sebagai dewan moneter ala Orde Baru,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah didorong untuk secara serius mengurangi ketergantungan impor pangan dan energi, serta menghentikan program-program yang dianggap pemborosan anggaran.
Di sisi penerimaan, membuka pasar ekspor baru ke kawasan seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Amerika Selatan dinilai penting untuk meningkatkan devisa.
“Buka kran ekspor ke negara alternatif seperti Timur Tengah, Asia Selatan dan Amerika Selatan,” ucapnya.
Sebagai informasi, pada pembukaan perdagangan rupiah alami pelemahan ke level Rp16.997 per dolar AS dengan penurunan 42,00 poin atau 0,25 persen dari level Rp16.955 pada penutupan hari sebelumnya, Senin (20/1/2026).
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
