Siapa Soebandrio dan Apa Kesaksiannya tentang G30S 1965?

tirto.id - Dr. Soebandrio merupakan seorang dokter yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri di pemerintahan Sukarno. Kesaksian Soebandrio tentang G30S 1965 dan dugaan keterlibatannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak luput dari kajian para sejarawan.

Setelah desas-desus dalang G30S 1965 adalah PKI melebar, penumpasan dilakukan hingga menyentuh kursi para pejabat pemerintahan Sukarno. Setidaknya ada 15 menteri yang menjadi sasaran ringkus karena disinyalir berhaluan komunis, termasuk Soebandrio.

Ia terpaksa mendekam di penjara selama tiga dekade setelah nyaris dihukum mati, kemudian merilis kesaksian mengejutkan di balik tragedi tersebut. Kesaksian Soebandrio tentang G30S PKI dalam memoar berjudul Soebandrio: Kesaksianku Tentang G30S (2000), memperlihatkan sejarah yang kebalikan dengan versi Orde Baru.

Profil Soebandrio, Sosok Penting Kepercayaan Soekarno

Siapa Subandrio? Soebandrio atau Dr. Soebandrio merupakan dokter, diplomat, sekaligus seorang menteri di masa pemerintahan Orde Lama. Ia menjadi salah satu sosok penting yang dipercaya oleh Presiden Sukarno pada masa itu.

Menurut Nino Oktorino dalam Operasi Dwikora: Sebuah Perang yang Terlupakan di Indonesia (2018), Soebandrio lahir di Kepanjen, Jawa Timur pada 1914. Ia memperoleh keahlian di bidang kedokteran setelah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta.

Soebandrio menikah dengan Hurustiati, dokter alumni STOVIA, pada 1940. Dari pernikahan tersebut, lahir seorang putra bernama Budoyo.

Setelah lulus dari sekolah kedokteran, Soebandrio bekerja sebagai dokter. Akan tetapi, tak lama kemudian ia banting setir. Setelah kemerdekaan Indonesia, Soebandrio memperoleh tugas sebagai duta besar di pemerintahan Soekarno.

Kendati begitu, Dr. Soebandrio bekerja dengan baik dan menjadi diplomat yang cakap. Ia berjasa mengangkat eksistensi Indonesia di mata global, misal tugas pertama sebagai diplomat yang berlangsung dua tahun hingga pada 1947.

Masa berikutnya, Soebandrio menjadi perwakilan Indonesia untuk Inggris dan membawa misi untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Inggris. Soebandrio menetap di Inggris hingga 1954.

Selama menetap di Inggris, ia banyak menghadiri pertemuan kenegaraan. Di negara asing tersebut, Soebandrio kerap memperoleh bantuan dari istrinya saat menggelar kegiatan budaya.

Soebandrio mencoba membangun citra Indonesia sebagai negara baru di luar negeri. Ia bukan hanya menunjukkan citra negara kepada pemerintah Inggris, tetapi juga negara-negara mitra lainnya.

Setelah berhasil mendirikan Indonesian Office di Inggris, Soebandrio dan sang istri ditarik ke Moskow untuk menjadi duta besar di sana. Soebandrio membangun hubungan diplomatik Indonesia dengan Uni Soviet hingga 1960-an.

Kemudian, ia pindah lagi ke Indonesia untuk menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu). Sebagai orang kepercayaan Soekarno, karier Soebandrio di bidang politik terus melesat.

Salah satu prestasi Dr. Soebandrio adalah membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda pada 1962. Bersama Adam Malik, ia bertemu dengan Presiden Amerika John F. Kennedy agar mau membantu upaya pembebasan Irian Barat.

Keberhasilan itu mewujud Perjanjian New York 1962 yang berisi bahwa Irian Barat (sekarang Papua) harus kembali ke Indonesia.

Tak hanya menjabat sebagai diplomat dan Menlu, Soebandrio juga pernah menduduki kursi Kepala Badan Pusat Intelijen serta Komandan Tertinggi dalam Operasi Dwikora.

Sayangnya, karier Soebandrio yang sudah ajek bertahun-tahun harus runtuh seiring dengan pecahnya G30S 1965. Beberapa saat setelah tragedi 30 September 1965, militer Angkatan Darat menangkapnya.

Soebandrio memasuki daftar 15 menteri Kabinet Dwikora yang dituduh berhaluan komunis lantaran menjadi loyalis Soekarno. Dalam Pengadilan Militer pada 1966, ia bahkan sempat mendapatkan vonis hukuman mati.

Kendati demikian, hakim berkata lain sehingga Soebandrio hanya dikenai hukuman penjara seumur hidup. Usai mendekam di penjara, istri dan anak Soebandrio diasingkan sebagai anggota keluarga yang dicap berkaitan dengan komunis.

Hal ini membuat keluarga kecilnya tak berumur panjang. Budoyo, anak semata wayangnya, meninggal pada 1970-an karena serangan jantung. Kondisi keluarga yang hancur membuat istri Soebandrio depresi dan sakit-sakitan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Cikini, Jakarta, pada 1974.

Melalui bukunya, Soebandrio mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan tekanan secara mental selama di penjara. Ia tak pernah memperoleh siksaan secara fisik, tetapi terus-menerus diinterogasi hingga stres dan depresi.

Pada 1999, bertepatan dengan berakhirnya era Orde Baru, Soebandrio dibebaskan bersama dengan tahanan politik (tapol) lainnya. Begitu menghirup udara kebebasan, Soebandrio membeberkan kesaksiannya kepada publik.

Ia menjelaskan tentang perpecahan dalam tubuh AD, PKI, dan pemerintahan. Soebandrio juga menepis anggapan bahwa PKI merupakan dalang G30S 1965.

Lima tahun setelah bebas, Soebandrio berpulang menyusul anak dan istrinya. Ia meninggal dunia pada 3 Juli 2004 di usianya yang ke-89 dan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Kesaksian Soebandrio tentang G30S 1965

Berbagai kesaksian Soebandrio tentang peristiwa G30S 1965 melalui buku Soebandrio: Kesaksianku Tentang G30S (2000) mengklaim bahwa dalang G30S adalah presiden kedua Indonesia, Soeharto.

Berikut beberapa kesaksian Soebandrio tentang G30S 1965:

1. Adanya Perpecahan di Tubuh AD

Soebandrio menyebutkan bahwa perpecahan di tubuh AD ada kaitannya dengan G30S 1965. Di era Orde Lama, ada dua kubu besar di AD, yaitu kubu Ahmad Yani dan A.H. Nasution.

Kubu A.H. Nasution saat itu memiliki kekuatan politik yang cukup besar serta mendapat dukungan dari rakyat. Bahkan, menurut laporan intelijen yang diterima Soebandrio, kubu A.H. Nasution berhasil memperoleh dukungan CIA.

Soekarno memandang pergerakan kubu A.H. Nasution sebagai ancaman atas pemerintahannya. Ia kemudian membatasi pergerakan A.H. Nasution di militer dengan menugaskan Ahmad Yani.

Hal ini membuat hubungan antar kedua kubu semakin memanas. AD khawatir jika hubungan antara Nasution dan Yani tak kunjung membaik, akan terjadi perpecahan di tubuh AD.

Akhirnya, Soeharto memperoleh kepercayaan untuk mendamaikan Nasution dan Yani. Soeharto cenderung condong ke kubu Nasution meskipun akhirnya ia membuat kubu sendiri.

Upaya mendamaikan kubu A.H Nasution dan Ahmad Yani tidak berhasil. Hingga akhirnya, Soeharto mencetuskan perjanjian Tri Ubaya Sakti.

Perjanjian tersebut pada intinya memuat ketentuan bahwa TNI berhak memberikan saran dan tugas politik tidak terbatas kepada Presiden Republik Indonesia.

"Ini juga berarti bahwa kubu Nasution menang terhadap kubu Yani yang didukung oleh Presiden Soekarno," kata Soebandrio.

Kondisi inilah yang membuat kedua kubu tak berdamai meskipun keduanya sama-sama antikomunis.

2. Politik Muka Dua

Soebandrio menuding bahwa Soeharto menjalankan politik muka dua. Pasalnya, Soeharto yang bertugas menjadi perantara perdamaian antara A.H. Nasution dan Ahmad Yani, justru memiliki masalah dengan kedua pihak tersebut.

Soeharto pun pernah hampir keluar dari militer lantaran melakukan penyelundupan barang. Ahmad Yani bahkan sempat melakukan kekerasan fisik kepada Soeharto. Di sisi lain, A.H. Nasution mendesak agar Soeharto dikeluarkan.

Akan tetapi, Mayor Jenderal Gatot Subroto menolak keputusan tersebut. Ia menyarankan agar Soeharto melanjutkan sekolahnya lagi ke Seskoad, Bandung. Soebandrio mengklaim bahwa tugas Soeharto untuk mendamaikan A.H. Nasution dan Ahmad Yani justru menyulitkannya.

Soeharto pun membangun kubu sendiri yang terdiri dari Yoga Soegama dan Ali Moertopo. Menurut Dr. Soebandrio, Soeharto sering bermuka dua. Pada 1947, ada dugaan bahwa Soeharto pernah mengkhianati komplotannya dalam kasus penculikan Sutan Syahrir.

"Itulah karakter Soeharto dan ia bangga dengan hal itu. Soeharto tidak merasa malu berbalik arah dari penjahat menjadi penyelamat," tulis Soebandrio.

3. Isu Dewan Jenderal

Isu Dewan Jenderal merupakan salah satu pemicu peristiwa G30S 1965. Isu tersebut pertama kali mencuat di kalangan negarawan.

Menurut Soebandrio, isu ini muncul ketika Indonesia mendapat hadiah persenjataan dari Tiongkok secara gratis. Akan tetapi, alih-alih diterima langsung oleh Soekarno, hadiah itu ditangguhkan seiring adanya ide dari PKI untuk membentuk Angkatan Kelima.

Meskipun belum diputuskan, banyak yang mengeluarkan asumsi bahwa Angkatan Kelima ini adalah buruh tani dan rakyat yang dipersenjatai. Isu mengenai Angkatan Kelima tentu ditolak oleh para jenderal militer, termasuk Ahmad Yani.

Penolakan ini memunculkan isu Dewan Jenderal yang dinilai ingin menggulingkan kekuasaan Soekarno. Menurut Soebandrio, Soekarno awalnya tidak percaya pada isu tersebut hingga munculnya Dokumen Gilchrist. Isinya kurang lebih menyatakan bahwa Inggris hendak membantu menggulingkan kekuasaan Soekarno.

Isu Dewan Jenderal membuat Pasukan Cakrabirawa merespons secara agresif. Letnan Kolonel Untung yang menjadi komandan tertinggi pengawal Presiden Sukarno, berencana menggagalkan misi Dewan Jenderal dengan cara menangkap mereka.

Letkol Untung menyampaikan rencana itu kepada Soeharto, kemudian disambut baik dan didukung.

"Ini diceritakan oleh Untung kepada saya saat kami sama-sama ditahan di LP Cimahi, Bandung," kata Soebandrio.

Adapun buktinya adalah kedatangan para pasukan TNI dari berbagai daerah ke Jakarta beberapa hari sebelum G30S 1965 pecah. Soeharto berdalih, mereka datang ke Jakarta dalam rangka Hari Ulang Tahun ABRI yang jatuh pada 5 Oktober.

4. Penyakit Soekarno yang Dilebih-lebihkan

Isu bahwa PKI merupakan dalang utama G30S gencar dan meluas kala itu. Teori dalang G30S PKI tersebut membawa argumen bahwa PKI khawatir posisinya terganggu karena Soekarno sakit parah. Jika Soekarno meninggal sewaktu-waktu, PKI takut didepak dari kekuasaan.

Soebandrio mengklaim bahwa isu tersebut tidak benar. Informasi tentang penyakit Soekarno juga berlebihan.

Beredar isu bahwa Soekarno sakit keras hingga D.N. Aidit mendatangkan seorang dokter dari Tiongkok. Hal ini membuat banyak orang berasumsi bahwa Soekarno sakit parah dan berpotensi menemui ajal dalam waktu dekat.

Menurut Soebandrio, Soekarno hanya masuk angin. Dokter yang datang ke Istana berasal dari Kebayoran Baru, Jakarta, bukan Tiongkok. Ia ikut memeriksa keadaan Soekarno, bersama D.N. Aidit, dan meyakini bahwa itu hanya sakit ringan.

Penyebaran hoaks terkait kondisi Soekarno itu membuat Soebandrio semakin yakin dengan teorinya, bahwa Soeharto merupakan aktor di balik G30S 1965.

5. Keterlibatan AS dalam G30S 1965

Soebandrio juga meyakini adanya keterlibatan AS dalam G30S 1965. AS memiliki hubungan yang kurang baik dengan negara-negara komunis, seperti Uni Soviet dan Tiongkok.

Apabila Indonesia menjadi negara komunis, AS dan negara-negara barat akan banyak merugi di sektor ekonomi dan politik. Sebab, Indonesia tergolong kaya, terutama di aspek sumber daya alam.

Oleh karena itu, menurut Soebandrio, misi menggulingkan PKI dan Soekarno yang mulai berhaluan sosialis sangat perlu dilakukan. Soebandrio tidak asal-asalan saat menyebut adanya keterlibatan AS di G30S 1965.

Tidak lama setelah para jenderal mengalami nasib penculikan dan dibantai, AS mengirimkan bantuan obat-obatan dalam jumlah besar ke negara Indonesia.

Hal itu mencurigakan karena Indonesia tidak sedang mengalami bencana alam. Di saat bersamaan, sebanyak 40 ribu anggota PKI dan simpatisannya dibantai secara misterius.

Dari sinilah, Soebandrio mencurigai bahwa obat-obatan itu hanyalah kamuflase untuk mengirimkan senjata. Kemudian menjadi alat untuk menumpas PKI dan loyalisnya.

Tidak hanya itu, Soebandrio menuduh CIA terlibat dalam pengiriman Dokumen Gilchrist ke Indonesia.

6. Saksi dan Tersangka Dibungkam

Menurut kesaksian Soebandrio, saat persidangan G30S 1965, tidak ada pembanding maupun keterangan yang seimbang dari para saksi maupun tersangka.

Soebandrio menilai bahwa yang bisa memberikan balance ada lima orang, yaitu dirinya sendiri, Soekarno, D.N. Aidit, dokter yang memeriksa Soekarno, dan Leimena. Akan tetapi, setelah meletus G30S 1965, kelima orang tersebut dalam posisi lemah.

Soekarno menjadi tawanan Soeharto, D.N. Aidit dibunuh tanpa diadili, sementara dokter yang memeriksa Soekarno hilang entah ke mana. Soebandrio tidak menjelaskan ke mana Leimena pada saat itu.

Kenapa Soebandrio Tidak Dihukum Mati?

Keputusan dari Pengadilan Militer pada 1966 silam sempat melayangkan rencana pemberian hukuman mati untuk Soebandrio yang diklaim memiliki kaitan dengan peristiwa G30S. Lantas, mengapa vonis hukuman mati kepada Soebandrio tidak jadi diterapkan?

Pembatalan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup bagi Dr. Soebandrio terjadi karena adanya intervensi internasional. Pasalnya, Mantan Menlu Republik Indonesia ini memiliki kedekatan historis dengan berbagai pihak internasional, termasuk negara Inggris.

Melansir New York Times, Ratu Elizabeth II dari pemerintahan Inggris meminta agar pengadilan Indonesia tidak memberikan hukuman mati kepada Soebandrio. Begitu juga Presiden AS Lyndon B. Johnson dan beberapa pemimpin negara lainnya.

Perubahan vonis hukuman mati Dr. Soebandrio jadi hukuman seumur hidup pun terealisasi pada 1982. Ia bebas dari penjara pada 1995, disusul oleh sejumlah tahanan politik yang lain pada 1999 bertepatan saat berakhirnya Orde Baru.

Simak pula berbagai artikel mengenai Gerakan 30 September pada tautan berikut:

Kumpulan Artikel G30S