Apa Saja Nama Operasi Penumpasan G30S?

tirto.id - Operasi penumpasan G30S PKI atau G30S 1965 memiliki keterkaitan erat dengan peran Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) bentukan Soeharto. Ia membentuk Kopkamtib pada 2 Oktober 1965 silam kemudian berperan sebagai pemimpinnya.

Peristiwa G30S 1965 bermula dari isu Dewan Jenderal di tubuh TNI yang diklaim akan mengkudeta Sukarno. Menjelang 30 September 1965, Letnan Kolonel Untung dengan bantuan Letnan Satu Doel Arif mengumpulkan sejumlah anggota Cakrabirawa untuk menggagalkan misi Dewan Jenderal tersebut.

Pada malam 30 September 1965, memasuki dini hari 1 Oktober, pecahlah peristiwa G30S yang menewaskan beberapa perwira tinggi AD. Menanggapi kejadian tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang digadang sebagai dalangnya.

Apa Dasar Hukum tentang Pembubaran PKI?

Sejak malam nahas itu, santer terdengar kabar bahwa PKI merupakan dalang di balik peristiwa pembunuhan tersebut. Keterangan ini menjadi narasi umum meskipun belum ada fakta mutlak yang membuktikannya.

Sejak pagi, 1 Oktober 1965, isu keterlibatan PKI menguat dan menyebar dengan cepat. Akibatnya, berbagai kalangan masyarakat mulai melakukan protes dan mendesak untuk memberangus PKI.

Dasar hukum pembubaran PKI adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Isi TAP MPRS tentang upaya penumpasan G30S PKI tersebut menyatakan:

1. Bahwa faham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme pada inti hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
2. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia, telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan;
3. Bahwa berhubung dengan perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme Marxisme-Leninisme.

Lantas, kapan PKI dibubarkan secara resmi? PKI bubar secara resmi sejak berlakunya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya, operasi penumpasan PKI sudah berlangsung sejak 2 Oktober.

Pada hari ini, Presiden Sukarno memanggil semua pimpinan angkatan TNI ke Istana Bogor. Sukarno memutuskan dirinya sebagai pimpinan Angkatan Darat secara langsung, kemudian menunjuk Mayor Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Penetapan Soeharto muncul dalam siaran RRI pusat pada 3 Oktober 1965. Pengumuman itu menyampaikan tentang dibentuknya Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Tugas pokoknya adalah memulihkan keamanan dengan jalan operasi militer, operasi mental, dan operasi politik. Pembentukan Kopkamtib termaktub dalam Keppres/Pangti ABRI/Koti Nomor 142/Koti/1965 tanggal 1 November 1965, Nomor 162/Koti/1965 tanggal 12 November 1965, dan Nomor 179/Koti/1965 tanggal 6 Desember 1965.

Puncak operasi penumpasan PKI oleh Kopkamtib adalah ketika Soeharto mendapatkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Sukarno. Pada intinya, Soeharto bertugas untuk membubarkan dan melarang PKI. Begitu juga seluruh bagian yang terkait dari level daerah hingga nasional.

Keputusan yang tertuang dalam Keputusan Presiden/Pangti ABRI/mandataris MPR/PBR No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 sekaligus menandai tindakan pertama Soeharto sebagai pengembangan Supersemar.

Daftar Operasi dan Kesatuan Penumpas PKI

Operasi penumpasan PKI yang menurut narasi adalah dalang utama peristiwa G30S 1965 dilakukan secara cepat, bahkan sebelum surat Keputusan Presiden Sukarno dikeluarkan. Lantaran genting dan darurat, Angkatan Darat dengan sigap menguasai keadaan sejak 1 Oktober 1965.

Secara umum, Kopkamtib pimpinan Soeharto menjalankan beberapa cara penumpasan G30S PKI berikut.

1. Operasi Merapi di Jawa Tengah

Operasi Merapi oleh RPKAD di bawah kepemimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo berlangsung mulai tanggal 1 Desember 1965 di daerah Jawa Tengah. Sebenarnya, di Jawa Tengah sudah ada Pangdam VII/Diponegoro yang berhasil direbut kembali dari tangan para anggota G30S pada 5 Oktober 1965.

Oleh karena itu, RPKAD hanya berperan membantu. Terlebih, Jawa Tengah merupakan basis kuat dari PKI. Hal itu terbukti setelah Jawa Tengah menjadi daerah pilihan pelarian D.N. Aidit.

Dalam Operasi Merapi, RPKAD berhasil menembak mati Kolonel Usman, Mayor Samadi, Mayor R.W. Sukirno, dan Kapten Sukarno.

2. Operasi Trisula di Blitar Selatan, Jawa Timur

Operasi Trisula adalah operasi yang bertujuan untuk menumpas Comite Proyek (Compro), kumpulan yang didirikan oleh PKI di Blitar Selatan. Operasi Trisula berlangsung sejak 3 Juli 1968.

Operasi pimpinan Muh. Yasin dan Kolonel Witarmin tersebut pada mulanya menargetkan seluruh wilayah Jawa Timur atau KODAM VIII/Brawijaya. Akan tetapi, rencana lokasi operasi berubah sehingga hanya Blitar Selatan yang menjadi fokus. Alasan utamanya, Blitar Selatan merupakan basis pemulihan PKI di seluruh Indonesia.

Operasi Trisula berlangsung dengan cara menggeser sektor yang telah ditentukan. Wilayah Blitar Selatan mengalami penutupan total pada 5 Juni 1965, yang terdiri dari tiga arah, yakni:

• Sebelah barat: Campur Darat, Tulungagung Selatan.
• Sebelah utara: sepanjang jalan raya Tulungagung tepi Sungai Brantas sampai Kalipare, Blitar Selatan.
• Sebelah timur: Kalipare lurus ke Selatan melalui Sumbermanjing Kulon hingga garis pantai Samudra Hindia.

Supriaji Kuntoro dan Sumarno, dalam jurnal Peranan Batalion Infanteri 511/Dibyatara Yudha Blitar dalam Operasi Trisula di Blitar Selatan Tahun 1968 (2014), menjelaskan bahwa tahap pertama operasi Trisula adalah tahap penjagaan. Tujuannya adalah mengetahui pusat konsentrasi dan kekuatan musuh, tanggapan dan keberpihakan rakyat, serta medan operasi sesungguhnya.

Tahap kedua Operasi Trisula ialah tahap penghancuran setelah mengevaluasi tahap penjagaan dan konsepsi operasi yang disusun Staf Satgas Trisula. Operasi penghancuran menerapkan tiga macam operasi: operasi tempur, intelijen, dan teritorial.

Tahap terakhir adalah konsolidasi rehabilitasi yang mengonsentrasikan rakyat bersama-sama membangun kembali kewibawaan pemerintah dan menstabilkan keadaan daerah. Operasi Trisula memakan waktu satu setengah bulan. Menurut klaim laporan resminya, Operasi Trisula berhasil menangkap 850 orang PKI.

3. Operasi Kikis di Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur

Operasi Kikis juga berlangsung sebagai upaya penumpasan G30S PKI. Operasi Kikis adalah operasi penumpasan PKI gelap yang dilakukan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, meliputi daerah Pegunungan Lawu dan Kendeng.

Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia IV (1984) tulisan Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened Poesponegoro, Operasi Kikis berhasil menghancurkan beberapa Compro dan menangkap 200 orang kader PKI. Selain di perbatasan Jateng-Jatim, Operasi Kikis menyasar daerah Purwodadi.

Mulanya, ada kabar bahwa PKI gelap membangun Sekolah Tentara Perlawanan Rakyat (STPR) di daerah tersebut. Mereka kemudian memindahkan kegiatan pendidikan ke daerah Merapi-Merbabu Complex (MMC).

Salah satu keberhasilan dalam Operasi Kikis ini adalah tertangkapnya orang nomor dua di Biro Khusus PKI, Supono Marsudidjojo.

4. Gerakan Operasi Territorial

Selain operasi di ibu kota, TNI juga melancarkan operasi teritorial yang sifatnya regional. Penumpasan G30S melalui operasi teritorial dilakukan dengan cara menangkap tokoh-tokoh orpol dan ormas PKI.

Di daerah-daerah tersebut, PKI tidak sempat mengadakan gerakan perebutan kekuasaan besar-besaran seperti di ibu kota. Kendati tidak ada operasi khusus seperti yang dilakukan di Jawa Tengah dan Jakarta, operasi teritorial itu berdampak buruk di lapangan.

Imbasnya, muncul banyak peristiwa penculikan dan pembunuhan yang dilakukan secara asal-asalan di daerah-daerah seperti Jawa Timur dan Bali, demikian sebagaimana dituliskan dalam Sejarah Nasional Indonesia IV (1984).

Siapakah Pemimpin Operasi Penumpasan G30S PKI?

Operasi penumpasan G30S PKI dipimpin oleh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Mayor Jenderal Soeharto. Pada 1 Oktober, ia mengumpulkan unsur-unsur Kostrad yang saat itu tengah berada di Jakarta dalam rangka HUT ABRI, meliputi Yon 328 Kujang/Siliwangi, Yon 2 Kavaleri, dan Yon 1 RPKAD.

Pangkostrad juga menjelaskan situasi sebenarnya kepada rakyat yang disusul kecaman kepada terhadap PKI untuk dibubarkan. Sejumlah partai politik dan organisasi massa mendukung pembubaran tersebut dengan cara ikut mengeluarkan pernyataan senada.

Pada pukul 18.30 WIB, Soeharto memerintahkan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), di bawah kepemimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, untuk merebut kantor RRI pusat dan gedung telekomunikasi. Dalam beberapa jam, pihak mereka berhasil mengamankan kedua lokasi.

Langkah RPKAD tersebut membuat para aktor peristiwa G30S mundur ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dikutip dari Menyingkap Kabut Halim (1965) karya Aristides Katoppo, Halim merupakan pusat militer para anggota G30S sebab berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat yang mendukung gerakan tersebut.

Dalam pengepungan Halim Perdana, RPKAD memperoleh bantuan dari batalion Para Kujang dari Divisi Siliwangi Jawa Barat. Beruntung, ketegangan tidak berujung konflik senjata.

Pasalnya, pada 3 Oktober 1965 pukul 01.30 WIB, Presiden Sukarno memerintahkan mereka menyerahkan diri. Dengan begitu, operasi penumpasan G30S PKI pertama di ibu kota oleh pasukan RPKAD berlangsung lancar.

Demikian informasi mengenai operasi penumpasan G30S PKI yang dapat menjadi bahan bacaan sejarah. Pastikan juga untuk membaca artikel aktual lain seputar G30S di sini.

Kumpulan Informasi G30S