tirto.id - Setelah G30S 1965, tak ada perwira tinggi Angkatan Darat sekuat Mayjen Soeharto. Saat itu ia tengah memimpin Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), pasukan pemukul yang berjumlah besar. Di sisi lain, Presiden Sukarno sulit mengatasi keadaan tanpa dukungan tentara.
Mulanya, Sukarno tidak percaya kepada Soeharto. Hal ini terkait dengan Peristiwa 3 Juli 1946, saat Soeharto enggan melaksanakan perintah presiden untuk mengamankan Jenderal Mayor Sudarsono--pelaku percobaan kudeta pertama di Indonesia. Sukarno menganggap Soeharto sebagai koppig officier (perwira keras kepala).
Maka pada 2 Oktober 1965, sehari setelah Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letjen Ahmad Yani terbunuh, Sukarno sempat mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai pelaksana hariannya. Namun, Sukarno melihat Soeharto telah menghalangi Pranoto untuk menempati posnya.
“Har, agar tahu, saya telah mengambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat Pranoto sebagai pelaksana harian,” kata Sukarno seperti terdapat dalam Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989: 130).
Namun, Pranoto yang hanya jenderal staf dan bukan pemegang pasukan, akhirnya tersingkir. Bahkan bertahun-tahun ia sempat jadi tahanan politik Orde Baru dengan tuduhan terlibat G30S.
Pranoto sebetulnya berasal dari rumpun Diponegoro, sama seperti Soeharto. Namun, Pranoto merasa Soeharto tidak suka dengannya terkait kasus penyelundupan Soeharto akhir 1950-an di Jawa Tengah.
Soeharto kemudian bertindak cepat. Pada 10 Oktober 1965, ia sudah merancang sebuah komando khusus untuk pemulihan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Carmel Budiardjo dalam Bertahan Hidup di Gulag Indonesia (1996:58), menyebut “ia (Soeharto) mengkonsolidasi kekuasaan-kekuasaan ini dengan membentuk komando khususnya sendiri, Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), sebuah dinas keamanan serta intelijen di luar konstitusi, yang mengambil-alih pengejaran politik serta pengawasan.”
Hingga pertengahan Oktober 1965, Sukarno tak punya pilihan perwira tinggi lain untuk ditempatkan sebagai pengganti Ahmad Yani. Sementara pendukung Soeharto di Angkatan Darat sangat banyak. Maka itu, pada 14 Oktober 1965, Soeharto akhirnya dijadikan pengganti Menpangad. Jabatan ini membuatnya semakin kuat.
Sukarno pun juga membiarkan Kopkamtib. Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia (1986:250) menyebut “Kopkamtib berasal dari kompromi yang dicapai antara Sukarno dengan Soeharto.” Sebab ketika diserahi kepemimpinan Angkatan Darat, Soeharto bersedia dengan syarat dia diserahi tugas "pemulihan keamanan dan ketertiban."
Senin, 1 November 1965, seperti disebut John Rossa di catatan kakinya dalam Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (2008:43) Sukarno menyetujui keberadaan Kopkamtib. Di hari itu, dirilis pula Surat Keputusan Presiden 142/KOTI/1965 tanggal 1 November 1965, yang isinya mengangkat Mayor Jenderal TNI Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1965. Pada hari itu juga, seperti disebut dalam Jejak Langkah Pak Harto 01 Oktober 1965-27 Maret 1968 (2003:21), “Presiden Sukarno memutuskan untuk segera mengambil tindakan cepat dan tegas untuk memulihkan keamanan.”
Daerah DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta dinyatakan dalam keadaan perang. Di daerah-daerah itu orang-orang yang dianggap komunis dikejar-kejar.
Pada bulan-bulan pertama setelah dibentuk, para pemeriksa di Kopkamtib yang militer telah banyak menggiring orang-orang komunis ke dalam tahanan. Tahun-tahun pertama keberadaan Kopkamtib adalah tahun penuh darah di Indonesia.
“Kopkamtib lalu menjadi alat utama pemerintah untuk melakukan kontrol politik dan untuk menangani berbagai macam pemberontakan sipil seperti mahasiswa maupun kaum muslim,” tulis Harold Crouch. Kopkamtib dipenuhi ABRI. Panglima satuan teritorial di daerah merangkap pula pimpinan Kopkamtib di daerah.
Sebagai panglima yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban, Soeharto kemudian mendapat Surat Perintah 11 Maret 1966 alias Supersemar. Meski surat itu tak jelas keberadaannya, tetapi kesaktiannya sulit dibantah. PKI dibubarkan dan posisi Soeharto semakin kuat. Maka pada 1967, ia pun menggantikan Sukarno sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.
Kopkamtib yang dirancang Soeharto kemudian diperkuat lagi setelah Soeharto menjadi presiden lewat Surat Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1969 tentang pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan Ketertiban (Kopkamtib).
Pada November 1969, jabatan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan Ketertiban diserahterimakan dari Soeharto kepada Jenderal Maraden Panggabean. Lalu pada September 1971, Pangkopkamtib mulai dijabat oleh Jenderal Soemitro. Setelah Malari, Jenderal Soemitro ditendang. Maka sejak 2 Maret 1974 hingga 17 April 1978, sekali lagi Soeharto menjadi Pangkopkamtib merangkap Presiden Republik Indonesia.
Editor: Irfan Teguh
