Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah efisiensi anggaran yang lebih ketat untuk memitigasi dampak perang antara AS-Israel dengan Iran terhadap ketahanan fiskal nasional.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pemangkasan anggaran di setiap kementerian dan lembaga (K/L) apabila tekanan terhadap anggaran negara meningkat.
Purbaya mengatakan pemerintah saat ini masih memantau perkembangan sejumlah faktor eksternal, terutama harga minyak dunia yang berpotensi memengaruhi belanja subsidi energi.
“Kalau memang BBM naik terus, langkah pertama kan efisiensi. Kita sudah siapkan langkah-langkahnya, mereka kita minta persiapkan beberapa persen anggarannya dipotong. Bukan hanya MBG, lain-lain juga,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, hingga saat ini kondisi anggaran negara masih relatif aman sehingga pemerintah belum mempertimbangkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menerabas batas defisit APBN di atas 3 persen terhadap PDB.
“Kan itu belum kelihatan sekarang sih, kan anggarannya masih aman, tapi nggak serta merta perppu. Sampai sekarang sih belum kelihatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan pemerintah juga terus memantau perkembangan harga minyak dan potensi kenaikan beban anggaran. Jika kenaikan harga energi tidak terlalu tinggi, APBN dinilai masih mampu bertahan.
“Kita lihat minyaknya berapa sih, kenaikan beban anggaran kan belum kelihatan sekarang. Tapi kelihatannya sih anggaran bisa bertahan, kecuali naiknya tinggi sekali,” katanya.
Purbaya menambahkan Kementerian Keuangan akan segera menyiapkan skenario penyesuaian anggaran dalam waktu dekat, termasuk menghitung pos belanja yang berpotensi dikurangi.
“Dalam seminggu ke depan Kemenkeu akan menentukan langkah awa,l siap-siap, hitung kalau mau dipotong mana yang dipotong, supaya di-adjust,” ujarnya.
Selain efisiensi belanja, pemerintah juga berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pajak. Ia menyebut kinerja penerimaan pajak pada awal tahun masih menunjukkan tantangan, meski pemerintah berharap tren tersebut membaik ke depan.
“Pajak pertama bisa tumbuh 30 persen di tahun ini, tapi dari angka itu kalau anda lihat PPN dan PPNBM itu 95 persen dibanding dua bulan pertama tahun lalu. Jadi saya harapkan ke depan membaik terus,” kata Purbaya.
Pemerintah juga tengah menelusuri praktik penghindaran pajak, termasuk dugaan under invoicing oleh sejumlah perusahaan. Purbaya mengungkapkan otoritas telah mendeteksi sekitar 10 perusahaan yang diduga melakukan praktik tersebut dan masih dalam proses penanganan.
“Under invoicing kan banyak, sudah kita deteksi perusahaan-perusahaan yang lakukan under invoicing. Ada 10 perusahaan, semuanya under invoicing,” ujarnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
