Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah memastikan tidak akan melakukan revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam waktu dekat.
Kepastian ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, meskipun harga minyak dunia sempat melonjak akibat eskalasi perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.
“Kemarin banyak yang nanya tuh harga minyak sudah 100 dolar AS per barel, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN-nya? Belum, karena kalau dari sini sampai kemarin masih 68 dolar AS. Artinya apa? kita masih bagus fiskalnya,” ujar Purbaya dalam agenda APBN KiTa, Rabu, (11/3/2026).
Kementerian Keuangan mencatat, realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sejak awal tahun hingga Maret 2026 masih berada di kisaran 68 dolar AS per barel. Angka tersebut tercatat masih lebih rendah dibandingkan asumsi makro dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar 70 dolar AS per barel.
Purbaya menjelaskan bahwa fluktuasi harga minyak, termasuk kenaikan singkat hingga 100 dolar AS per barel, telah diperhitungkan dalam postur fiskal saat ini. Dengan realisasi yang masih di bawah target, pemerintah menilai masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk merespons berbagai tekanan, termasuk potensi kenaikan harga energi.
“Ini sudah memasukkan kenaikan (minyak mentah) yang 100 dolar AS yang sebentar itu ya. Ini masih di bawah asumsi APBN yang ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel. Karena itu, sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026,” tambahnya.
Meski optimistis, Purbaya tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan jika tekanan eksternal berlanjut. Namun, dia memastikan fondasi fiskal saat ini cukup kokoh untuk menghadapi gejolak.
“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, kita akan tentunya mengatur APBN, tapi kita semua berawal dari posisi yang kuat APBN-nya, jadi teman-teman gak usah khawatir,” katanya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa APBN 2026 memang sengaja dirancang dengan skema defisit untuk memberikan ruang gerak pemerintah dalam mendorong roda perekonomian.
Pemerintah juga telah mengakselerasi realisasi belanja negara sejak awal tahun agar manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat dan pelaku usaha.
“Memang APBN didesain untuk defisit. Sekarang, kami mendorong belanja lebih merata sepanjang tahun supaya dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa,” imbuhnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
