Ekonom Dorong Realokasi Anggaran MBG Antisipasi Defisit APBN

Terlebih, pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut, menurutnya, mau tak mau memaksa pemerintah untuk segera melakukan restrukturisasi fiskal.

Pasalnya, tekanan terhadap rupiah masih akan berlanjut seiring tingginya tensi ekonomi global imbas perang Iran. Ia mencontohkan beberapa bank sudah menjual rupiah di level Rp17.243 per dolar Amerika Serikat (AS).

"Rupiah saya rasa akan terus tertekan. Apalagi tadi saya baca berita ada beberapa bank yang sudah menjual rupiah itu di Rp17.243. Ini kenapa seperti ini karena memang tensi ekonomi globalnya yang sangat berat,” kata Abdul Manap dalam diskusi daring, Senin (9/3/2026).

“Di tengah-tengah pasar keuangan valas kita yang sangat dangkal, jadi ketika terjadi tekanan, investor itu akan dengan mudah melepas rupiah dan pindah ke negara lain atau ke instrumen lain, terutama di emas," lanjutnya.

Ia mengingatkan bahwa level Rp17.000 per dolar AS seharusnya sudah menjadi peringatan bagi Bank Indonesia. Apalagi jika mengacu pada asumsi makro ekonomi dalam APBN 2026, depresiasi saat ini hampir mencapai margin Rp1.000 per dolar AS.

"Yang repotnya lagi karena rupiahnya terdepresiasi dan kita defisit minyaknya 1 juta dolar per hari, ini akan menyebabkan dampaknya sangat signifikan terhadap inflasi," jelasnya.

Menghadapi situasi tersebut, Manap mengungkapkan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah restrukturisasi fiskal. Ia pun menyoroti anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya paling banyak mengambil porsi dalam fiskal 2026, yaitu Rp335 triliun.

"Pertama memang pemerintah harus restrukturisasi fiskal, terutama saya pribadi melihatnya perlu melihat kembali MBG. MBG itu kan merupakan anggaran yang paling banyak mengambil di fiskal 2026. Apakah memang angka itu perlu sebesar itu atau bisa dikurangi dulu," katanya.

Menurut Manap, realokasi anggaran MBG diperlukan agar ketika terjadi shock terhadap harga minyak, bebannya tidak serta-merta ditimpakan ke masyarakat. Dana tersebut bisa dialihkan untuk memperkuat anggaran subsidi.

"Ada shifting dari anggaran MBG ke anggaran subsidi. Karena subsidi itu dampaknya akan berat bagi ekonomi nasional ketika nanti harga BBM dinaikkan," tegasnya.

Ekonom Indef itu memperingatkan bahwa kenaikan harga BBM akan memicu dampak berantai yang luas, tidak hanya pada kelas bawah tapi juga menengah atas. Muaranya akan menekan ekonomi nasional dan mengancam target pertumbuhan 5,4 persen tahun ini.

"Karena kalau BBM dinaikkan dampaknya berat sekali, bertransmisi ke sektor moneter, perbankan, sektor riil, dan apalagi ini perangnya belum tahu kapan selesainya," paparnya.

Ia juga menyoroti persoalan kelangkaan BBM yang kerap terjadi, terutama menjelang arus mudik. Persoalan bukan hanya pada harga, tapi juga ketersediaan barang.

"Saya itu rencana pernah naik transportasi umum namanya ALS, itu ALS ini dijatah belinya bukan di pom bensinnya, tapi di agen-agen yang di daerah itu hanya dipatok sekitar dua jerigen. Jadi dia tidak bisa lagi membeli BBM di SPBU yang formal,” ungkapnya.

Adapun, harga minyak global telah melonjak ke atas 110 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, di tengah memanasnya perang AS-Israel dengan Iran yang memicu kekhawatiran akan gangguan berkepanjangan pada pengiriman minyak dan gas melalui Selat Hormuz.

Berdasarkan data Bloomberg hingga Senin (9/3/2026) sekitar pukul 11.05 WIB, kontrak West Texas Intermediate Crude Oil (WTI) untuk pengiriman April 2026 diperdagangkan di kisaran 115,25 dolar AS per barel, melonjak 24,35 dolar AS per barel atau sekitar 26,79 persen dibandingkan sesi sebelumnya.

Sementara itu, harga Brent Crude, yang menjadi acuan utama pasar minyak global, tercatat berada di level 115,82 dolar AS per barel untuk kontrak Mei 2026. Angka tersebut naik 23,13 dolar AS per barel atau sekitar 24,95 persen.

Baca juga artikel terkait APBN atau tulisan lainnya dari Nanda Aria