Pasar Kerja Penuh Ketakpastian adalah Lahan Subur bagi Job Scam

tirto.id - Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan kasus penipuan lowongan kerja terbesar di tingkat regional. Fakta ini terungkap dalam laporan SEEK—perusahaan induk platform lokapasar pekerjaan Jobstreet dan Jobsdb—yang dirilis bertepatan dengan peringatan International Fraud Awareness Week 2025 pada Rabu (19/11/2025).

Dalam laporan tersebut, Indonesia disebut sebagai hotspot utama penipuan lowongan kerja. Angkanya mencolok: Indonesia menyumbang 38 persen dari seluruh upaya penipuan di kawasan Asia Pasifik, serta 62 persen dari total kasus penipuan lowongan kerja di Asia. Posisi kedua ditempati Filipina dengan kontribusi 20 persen dari keseluruhan upaya penipuan di Asia Pasifik.

Tom Rhind, Head of Trust & Safety SEEK, menjelaskan bahwa para pelaku penipuan secara aktif menyesuaikan strategi mereka dengan karakteristik masing-masing pasar.

“Mereka menyesuaikan pendekatan untuk setiap negara, dengan menargetkan jenis pekerjaan dan industri di mana para pencari kerja berada dalam posisi paling rentan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Tirto, Senin (24/11/2025).

Laporan SEEK juga mencatat bahwa di Indonesia, sektor pekerjaan administrasi dan pendukung kantor menjadi sasaran utama penipuan. Di tingkat Asia, kategori ini menyumbang 29 persen dari total lowongan palsu—angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan Australia dan Selandia Baru yang hanya mencatat 17 persen.

Dalam rangkaian artikel sebelumnya, Tirto telah mengulas berbagai kisah pencari kerja yang terjerat praktik job scam, menelusuri akar masalah struktural yang memicu maraknya penipuan lowongan kerja, serta membedah modus operandi yang digunakan para pelaku. Untuk memperdalam pemahaman mengenai fenomena job scam di Indonesia, Tirto kemudian melakukan wawancara khusus dengan Arif Novianto, peneliti ketenagakerjaan sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.

Arif Novianto merupakan peneliti, pengajar, sekaligus penulis buku yang memiliki perhatian khusus pada isu ketenagakerjaan. Dia merupakan lulusan S1 dan S2 Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Karyanya yang terbaru, Cheap Labour Regime in Platform Capitalism, telah diterbitkan oleh Springer pada 2025. Sebelum berkarier sebagai dosen di Universitas Tidar, Arif sempat bekerja sebagai peneliti di Institute of Governance and Public Affairs, MAP FISIPOL UGM selama delapan tahun.

Berikut adalah wawancara khusus Tirto dengan Arif.

Bagaimana Anda membaca fakta bahwa Indonesia menjadi pusat penipuan lowongan kerja terbesar di Asia Pasifik menurut dari dari SEEK? Apa faktor-faktor struktural yang membuat kasus ini begitu tinggi dibanding negara lain?

Saya membaca temuan ini bukan sekadar persoalan kriminalitas digital, tetapi sebagai bagian dari persoalan struktural dari krisis pasar kerja yang berlapis. Sebab, Indonesia punya kombinasi yang rentan, yaitu jumlah angkatan kerja besar, pertumbuhan pekerjaan layak yang terbatas, dan tingginya kompetisi untuk pekerjaan entry-level. Pada konteks ini, ketika pekerjaan yang layak menjadi barang langka, maka lowongan kerja, bahkan yang palsu, menjadi komoditas.

Dalam kondisi seperti ini, penipu tidak hanya memanfatkan “kelengahan”, tetapi memanfaatkan ketimpangan relasi, yakni ketika pencari kerja berada pada posisi lemah, sementara pelaku memegang kontrol informasi dan akses.

Di sisi lain, ekosistem digital kita juga memungkinkan penipuan tumbuh subur karena rekrutmen kini banyak bergeser ke platform media sosial dan iklan digital. Kondisi saat ini, ada regulasi yang tertinggal dibanding kecepatan inovasi platform dan pola penipuan. Jadi, tingginya kasus di Indonesia bisa dibaca sebagai irisan dari tiga faktor: (1) pasar kerja yang rapuh, (2) pengawasan yang lemah di ruang digital, dan (3) rendahnya proteksi institusional untuk pencari kerja.

Menurut Anda, mana yang lebih dominan, keputusasaan karena sulit dapat kerja atau rendahnya literasi digital dan pemahaman soal rekrutmen sehat?

Keduanya saling terkait, tetapi menurut saya yang paling dominan adalah keputusasaan dan tekanan ekonomi. Sedangkan, literasi digital adalah faktor yang memperkuat dampaknya. Dalam situasi normal, orang mungkin akan skeptis terhadap tawaran “komisi cepat”, “tugas ringan”, atau “like dan subscribe dibayar harian”. Tapi, saat kondisi pasar kerja buruk dan biaya hidup tinggi, pencari kerja berada dalam posisi yang rentan. Mereka harus segera dapat pemasukan sehingga ruang untuk memverifikasi informasi menjadi sempit.

Literasi digital penting, tetapi kita juga harus hati-hati agar tidak menjebak narasi seolah korban tertipu karena “kurang cerdas”. Banyak korban sebenarnya sudah cukup paham risiko, tetapi tetap mengambil peluang karena tidak punya pilihan yang layak. Jadi, problem utamanya tetap struktural.

Secara ilmiah, bagaimana Anda mendefinisikan konsep “pengangguran putus asa” dan sejauh mana konsep ini relevan untuk membaca kondisi pasar kerja Indonesia saat ini?

Dalam literatur ketenagakerjaan, discouraged workers atau pengangguran putus asa merujuk pada individu usia kerja yang sebenarnya ingin dan siap sedia untuk bekerja, tapi tidak lagi aktif mencari pekerjaan karena merasa peluangnya sangat kecil, berulang kali mengalami penolakan, atau menilai upaya mencari kerja tidak lagi rasional. Karena tidak melakukan pencarian kerja secara aktif, mereka biasanya tidak tercatat sebagai pengangguran terbuka dalam statistik resmi.

Di sisi lain, ada kelompok yang tetap bekerja tetapi terus aktif mencari pekerjaan lain karena pekerjaan yang dijalani saat ini berupah rendah, tidak stabil, sangat berat, atau eksploitatif. Dalam literatur, kondisi ini sering dikaitkan dengan underemployment, precarious work, atau involuntary employment, yaitu situasi ketika seseorang tidak menganggur secara formal tetapi belum memperoleh pekerjaan yang layak sehingga terus mencari peluang yang lebih baik.

Kedua kelompok ini, jika dihubungkan dengan penipuan kerja, baik yang putus asa maupun yang terjebak dalam pekerjaan tidak layak, sama-sama berada dalam posisi rentan terhadap job scam—meskipun dengan mekanisme yang berbeda. Mereka yang putus asa cenderung lebih mudah percaya pada tawaran kerja instan karena tekanan ekonomi dan kelelahan psikologis setelah mengalami penolakan berulang.

Sementara itu, pekerja yang masih bekerja tetapi ingin keluar dari kondisi eksploitatif juga rentan karena mereka aktif mencari peluang baru dan berharap pada mobilitas cepat sehingga lebih terbuka terhadap tawaran kerja yang menjanjikan penghasilan lebih baik dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, job scam berkembang di celah struktural pasar kerja. Ia memanfaatkan harapan kelompok yang tersisih dari proses pencarian kerja sekaligus aspirasi kelompok yang ingin keluar dari pekerjaan yang tidak layak.

Apakah ada pola korban dari kelompok tertentu?

Ya, saya melihat korban cenderung terkonsentrasi pada kelompok yang posisinya paling rentan dalam pasar kerja: usia muda, lulusan baru, pencari kerja entry-level, dan pekerja informal/pekerja lepas. Mereka biasanya belum punya jaringan kerja kuat, belum punya pengalaman seleksi yang mapan, dan berada pada posisi ekonomi yang menuntut cepat mendapatkan penghasilan.

Selain itu, kelompok yang lama menganggur atau “putus asa” lebih rentan karena mereka berulang kali mengalami penolakan sehingga tawaran yang tampak memberikan jalan pintas menjadi lebih menggoda.

Dalam kasus job scam lintas negara seperti Kamboja (admin scam/judi online), korban juga sering berasal dari kelompok dengan mobilitas sosial yang tersendat—mereka melihat migrasi kerja sebagai peluang, tetapi tidak punya perlindungan informasi dan institusi. Ini menunjukkan bahwa job scam bukan sekadar penipuan individual, melainkan bagian dari masalah lebih besar: precarity, yaitu ketidakpastian hidup akibat kerja tidak stabil dan pasar kerja yang tidak ramah terhadap pencari kerja.

Apakah konsentrasi korban job scam pada kelompok usia muda dan pencari kerja entry-level dapat dibaca sebagai kegagalan sistem transisi dari pendidikan ke dunia kerja? Di titik mana sistem ini paling rapuh?

Saya melihat persoalannya tidak bisa semata dibaca sebagai kegagalan sistem transisi dari pendidikan ke dunia kerja. Yang lebih mendasar adalah sempitnya ketersediaan lapangan kerja layak dibandingkan dengan melimpahnya jumlah angkatan kerja aktif. Atau dalam istilah ekonomi politik sering disebut sebagai relative surplus population atau reservearmy of labor.

Dalam kondisi seperti ini, baik lulusan SD, SMP, SMA, S1, bahkan S3 sama-sama masuk dalam kompetisi yang sangat padat untuk pekerjaan entry-level yang jumlahnya terbatas. Masalah utamanya bukan sekadar mereka tidak siap kerja atau tidak tersambung dengan industri, tetapi struktur pasar kerja memang tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sebanding dengan pertubuhan lulusan baru setiap tahun.

Situasi ini menciptakan tekanan yang merata lintas tingkat pendidikan. Banyak lulusan akhirnya menerima pekerjaan di bawah kualifikasi atau tidak sesuai dengan bidangnya, bekerja secara tidak stabil, atau menganggur dalam waktu lama. Ketika jalur masuk ke pekerjaan formal makin sempit, proses pencarian kerja menjadi lebih panjang, penuh ketidakpastian, dan sangat kompetitif. Di titik inilah kerentanan muncul.Dalam kasus job scam lintas negara seperti yang melibatkan Kamboja, pelajaran penting apa yang kerap luput dari perhatian pembuat kebijakan di Indonesia?

Pelajaran penting yang sering luput adalah bahwa kasus-kasus sepert ini bukan semata penipuan individual atau migrasi ilegal, tetapi bagian dari rantai pasar kerja global yang eksploitatif. Banyak korban direkrut bukan dengan kekerasan, tetapi melalui janji kerja legal, kontrak samar, dan iming-iming gaji yg menjanjiakn, artinya mereka masuk lewat mekanisme pasar kerja, bukan kriminal murni sejak awal atau pemaksaan.

Kebijakan kita sering terlambat karena masih melihat isu ini secara sectoral, antara bidang ketenagakerjaan, migrasi, dan kejahatan siber yang berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, juga permainan di level elite atau bagian dari oligarki yang mencari untung dari kejahatan job scam sperti ini sehingga kasusnya tetap terus berlangsung.

Dari kacamata akademik, celah apa dalam sistem ketenagakerjaan yang memungkinkan job scam tumbuh subur?

Secara akademik, saya melihat ada celah di tiga level. Pertama, di level pasar kerja, sistem ketenagakerjaan kita masih menghasilkan surplus tenaga kerja yang tak terserap ke dalam pekerjaan layak. Ketika surplus ini bertemu dengan platform digital yag tidak diatur ketat, maka penipuan menjadi “industri”.

Kedua, di level tata kelola digital, pengawasan platform dan mekanisme verifikasi rekrutmen masih sangat longgar, terutama di media sosial dan aplikasi seperti WA. Banyak iklan rekrutmen bisa menyebar tanpa verifikasi perusahaan, tanpa akuntabilitas, dan sering kali pelaku memakai identitas palsu atau menyamar sebagai agen.

Ketiga, di level institusional, perlindungan pencari kerja masih lemah, belum ada sistem publik yang kuat dan mudah diakses untuk cek legitimasi lowongan, pelaporan cepat, serta pemulihan korban. Akibatnya, ruang digital menjadi ladang empuk karena risiko bagi pelaku relatif rendah dan proses hukum lambat.

Langkah apa yang paling realistis dan mendesak agar pencari kerja lebih terlindungi?

Kombinasi langkah cepat yang realistis, bukan satu instrumen saja. Dalam jangka pendek, negara perlu membangun sistem proteksi pencari kerja berbasis verifikasi, semacam kanal resmi untuk memeriksa validitas lowongan atau perusahaan rekruter, mekanisme pelaporan cepat, dan respon penegakan hukum yang serius.

Ini harus dibarengi kewajiban pada platform pencari kerja untuk menerapkan know-your-advertiser atau know-your-recruiter serta penurunan konten rekrutmen palsu secara cepat. Kalau platform tidak diberi tanggung jawab, maka job scam akan selalu bisa “reinkarnasi” lewat akun baru.

Dalam jangka menengah, literasi digital perlu diperkuat, tetapi saya menekankan literasi yang praktis, misalnya tentang ciri rekrutmen sehat, red flags, dan prosedur verifikasi. Namun pada akhirnya, strategi paling fundamental adalah memperbaiki struktur pasar kerja, yaitu dengan memperluas lapangan kerja layak, memperbaiki transisi sekolah–kerja, dan menyediakan perlindungan sosial yang kuat bagi pencari kerja. Karena, selama pasar kerja tetap penuh ketidakpastian, job scam akan selalu menemukan korban baru.