Krisis Pasar Kerja Berlapis Buka Celah Maraknya Job Scam

tirto.id - Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itulah ungkapan yang paling tepat menggambarkan nasib Gina (24). Impiannya bekerja di perusahaan kosmetik besar kandas. Alih-alih mendapat pekerjaan, ia justru harus menanggung kerugian hingga jutaan rupiah akibat tertipu lowongan kerja palsu.

Sejak lulus dari jenjang diploma beberapa tahun lalu, Gina mengaku kesulitan memperoleh pekerjaan. Berbagai cara telah dia tempuh, mulai dari melamar melalui platform pencari kerja hingga mengandalkan jaringan pertemanan, namun semuanya berujung buntu.

Hingga suatu hari, ia tertarik mencoba peruntungan lewat tawaran kerja yang ditemukannya di kolom komentar akun TikTok seorang influencer.

“Awalnya tertarik karena sistem kerjanya fleksibel dan bisa wfh [work from home] dan yang menawarkan juga perusahaan besar,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Senin (2/2/2026).

Lowongan tersebut mengatasnamakan salah satu perusahaan kosmetik besar dengan persyaratan yang terbilang sangat mudah. Gina dijanjikan komisi hingga Rp1 juta per hari dengan tugas mengambil pesanan barang dan memberikan ulasan produk. Pekerjaan ini disebut-sebut bertujuan membantu UMKM.

Tanpa rasa curiga, Gina mentransfer uang sebagai saldo awal untuk mengambil pesanan. Transfer pertama sebesar Rp90 ribu berjalan lancar dan komisi pun langsung diterimanya. Keberhasilan ini membuatnya semakin yakin. Dia kemudian melakukan beberapa kali transfer lanjutan dengan nominal yang terus meningkat hingga total mencapai sekitar Rp3 juta.

Pelaku meyakinkan Gina bahwa saldo tersebut hanya bersifat sementara dan akan dikembalikan bersama komisi. Namun, kecurigaan mulai muncul ketika dia diminta menambah saldo hingga Rp9,9 juta. Saat mengadu kepada admin, Gina justru diarahkan untuk mengajukan pinjaman online.

“Ternyata setelah dijalani, perusahaan tersebut bukan [salah satu perusahaan kosmetik terkemuka]. Mereka ternyata lebih ke buzzer yang tugasnya bikin semacam orderan fiktif gitu,” ujarnya.

Merasa ada yang janggal, Gina kemudian menelusuri informasi di TikTok dan akhirnya menyadari bahwa akun serta admin yang berkomunikasi dengannya merupakan penipu. Sayangnya, kerugian tak berhenti di situ. Dia kembali tertipu oleh seseorang yang mengaku sesama korban dan menawarkan bantuan untuk mengembalikan dana. Akibatnya, Gina kembali kehilangan uang hingga ratusan ribu rupiah.

“Aku gak nyangka banget malah kena tipu masalah beginian, padahal aku sebelumnya hati-hati banget sama penipuan model begini. Pokoknya hati-hati aja. Semepet apa pun [kondisi] jangan salah ambil jalan kayak gini,” ujarnya.

Kasus serupa juga dialami Retna atau yang akrab disapa Nana. Niatnya mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan justru berujung pada pengalaman pahit. Seperti Gina, Nana tertipu oleh tawaran kerja dengan sistem komisi yang ditemuinya melalui pesan langsung (DM) di TikTok.

“Awalnya ada beberapa DM TikTok masuk dengan template yang sama, tapi dari akun yang berbeda-beda. Isinya tawaran kerja paruh waktu dengan komisi yang lumayan besar, bahkan bisa mencapai 50 persen atau lebih,” ujar Nana saat berbincang dengan Tirto, Selasa (3/2/2026).

Menurut Nana, pelaku kemudian menjelaskan sistem kerja yang nyaris sama dengan yang dialami Gina. Tugasnya hanya mengonfirmasi pesanan yang masuk ke toko online mereka, dengan besaran komisi yang berbeda-beda untuk setiap pesanan. Pelaku berdalih membutuhkan pekerja tambahan karena kewalahan menangani banyaknya pesanan.

“Alasan mereka mencari orang yang butuh pekerjaan sampingan karena mereka keteteran dalam mengonfirmasi pesanan yang masuk terlalu banyak,” ujarnya.

Pada tahap awal, Nana berhasil menyelesaikan beberapa misi dan menerima komisi tanpa kendala. Ketika dia melaporkan kehabisan saldo, pelaku mengarahkan Nana untuk mengisi saldo menggunakan uang pribadi. Tergiur oleh komisi besar, Nana akhirnya mentransfer Rp150 ribu ke rekening yang diberikan. Saldo tersebut kemudian dimasukkan ke dalam akun miliknya.

“Komisi saya sudah sekitar Rp280 ribu. Saya coba tarik Rp250 ribu dan uangnya benar-benar masuk ke rekening. Saya sisakan Rp30 ribu di akun untuk modal berikutnya,” tuturnya.

Keberhasilan menarik komisi tersebut membuat tingkat kepercayaan Nana meningkat. Dia pun merasa yakin bahwa pekerjaan tersebut bukan penipuan. Namun, situasi berubah ketika dia menerima pesanan dengan nilai tinggi—lebih dari Rp1 juta—disertai komisi yang juga besar.

Karena sisa saldo tidak mencukupi, Nana diminta kembali menambah saldo dengan nominal yang jauh lebih besar. Sebelum melakukan transfer lanjutan, Nana memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut.

Dia menelusuri konten di TikTok dan menemukan sebuah podcast di YouTube yang membahas modus penipuan daring dengan pola serupa.

“Dari situ saya sadar, cara kerjanya mirip sekali dengan yang saya alami. Akhirnya, saya yakin bahwa ini adalah bentuk penipuan yang mengiming-imingi pekerjaan dengan komisi besar,” ujarnya.

Penipuan Kerja Lintas Negara

Fenomena job scam juga marak menimpa WNI yang akhirnya terjebak bekerja di luar negeri, khususnya di Kamboja. Hal ini disampaikan Fadly Rosan, seorang WNI yang pernah bekerja selama dua tahun sebagai tukang cukur di Kamboja. Selama di Kamboja, Fadly menetap di Chrey Thum—wilayah yang kerap disebut sebagai lokasi berbagai kasus penjebakan tenaga kerja.

Melalui konten-konten yang rutin dia unggah di TikTok, Fadly aktif menyoroti praktik yang menjurus pada perdagangan orang yang menimpa WNI di Kamboja. Menurutnya, sebagian besar korban mendapatkan informasi lowongan kerja dari media sosial, terutama Facebook dan TikTok. Fakta ini dia peroleh langsung dari sejumlah korban yang menghubunginya dan meminta pertolongan.

“Biasanya mereka mengaku sebagai agen penyalur kerja atau HRD perusahaan. Padahal, agen-agen ini tidak resmi, bahkan bisa dibilang mafia perdagangan manusia,” ujar Fadly saat dihubungi Tirto, Senin (2/2/2026).

Dia menjelaskan pelaku kerap memamerkan kehidupan mewah di Kamboja—mulai dari uang dolar hingga fasilitas mewah—untuk menarik minat calon korban. Para korban dijanjikan pekerjaan di bidang pemasaran, tanpa pernah diberi tahu bahwa mereka akan dipaksa bekerja sebagai pelaku penipuan.

Setibanya di Kamboja, para korban dijebak dan dijual oleh agen. Mereka ditahan di dalam gedung, tidak diperbolehkan keluar, dan dipaksa bekerja menjalankan praktik penipuan daring.

Menurut Fadly, mayoritas korban merupakan pencari kerja yang sudah berada dalam kondisi putus asa di Indonesia. Faktor ekonomi, masalah pribadi, hingga persoalan rumah tangga kerap menjadi pemicu mereka mengambil risiko besar.

“Kebanyakan sudah pasrah. Ada yang karena faktor ekonomi, ada juga yang punya masalah keluarga. Kondisi itu yang membuat mereka mudah terjebak,” kata Fadly.

Berdasarkan pengalamannya mendampingi beberapa korban penipuan kerja di Kamboja, Fadly menyebut orang yang benar-benar masih memiliki pilihan dan kondisi stabil cenderung akan berpikir lebih rasional dan mencari peluang kerja yang aman. Sebaliknya, mereka yang merasa tak lagi punya jalan keluar menjadi kelompok paling rentan terhadap jebakan job scam.

“Kenapa orang yang bermasalah di Indonesia itu mudah terjebak scam di Kamboja? Karena orang itu ibaratnya udah pasrah, gitu. Tapi, kalau orang yang benar-benar cari duit, yang ibaratnya tidak ada masalah di Indonesia, dia bakal cari peluang yang benar-benar aman. Jadi, kalau dia benar-benar mencari, dia pakai logika, dia enggak bakal terjebak di gedung scam,” ujarnya.

Sebagai informasi, sepanjang Januari–Februari 2025, KBRI Phnom Penh menangani 841 kasus WNI bermasalah, baik yang datang langsung (walk-in), melalui layanan hotline maupun berdasarkan notifikasi dari aparat Kamboja. Angka ini menjadi rekor dan meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagian besar kasus tersebut—sekitar 75 persen—berkaitan dengan keterlibatan WNI dalam praktik penipuan daring (online scam). Umumnya, para WNI yang kemudian bekerja sebagai pelaku penipuan ini sebelumnya diiming-imingi tawaran pekerjaan yang mudah, dengan kualifikasi rendah, tetapi menjanjikan bayaran yang fantastis.

Lonjakan kasus ini menjadi perhatian serius, baik bagi KBRI maupun Pemerintah Kamboja, mengingat tren peningkatannya yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, menjelaskan bahwa pada 2020 KBRI hanya menangani 56 kasus WNI bermasalah. Namun, pada 2024 jumlah tersebut melonjak drastis menjadi 3.310 kasus—atau meningkat lebih dari 60 kali lipat.

Ke depan, jumlah kasus diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah WNI yang menetap dan bekerja di Kamboja.

Terbaru, hingga Februari 2026—seturut pemberitaan Kompas.com, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Phnom Penh telah menerima sekitar 3.100 aduan dari WNI yang berhasil keluar dari sindikat penipuan daring di Kamboja.

Negara dengan Kasus Penipuan Lowongan Kerja Tertinggi

Fenomena penipuan lowongan kerja tidak hanya dialami oleh Gina, Nana, dan ratusan orang Indonesia yang terjebak job scam di Kamboja. Dalam skala yang lebih luas, Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan kasus penipuan lowongan kerja tertinggi di tingkat regional. Fakta ini terungkap dalam laporan yang dirilis SEEK—perusahaan induk platform pencarian kerja Jobstreet dan Jobsdb—dalam rangka International Fraud Awareness Week 2025.

Laporan tersebut menempatkan Indonesia sebagai hotspot utama penipuan lowongan kerja di kawasan Asia Pasifik. Indonesia tercatat menyumbang sekitar 38 persen dari seluruh upaya penipuan di Asia Pasifik, serta 62 persen dari total penipuan lowongan kerja di kawasan Asia. Posisi kedua ditempati Filipina dengan kontribusi sekitar 20 persen dari keseluruhan upaya penipuan regional.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa bidang pekerjaan administrasi dan pendukung kantor menjadi sasaran utama penipuan di Indonesia. Di tingkat Asia, kategori ini menyumbang 29 persen dari total lowongan kerja palsu—jauh lebih tinggi dibandingkan Australia dan Selandia Baru yang “hanya” mencatat 17 persen.

Urutan berikutnya yang paling banyak disasar meliputi bidang manufaktur, transportasi, dan logistik, terutama untuk posisi operasional gudang seperti staf gudang. Setelah itu, sektor yang turut menjadi target meliputi ritel dan produk konsumer, perdagangan dan jasa, serta perhotelan dan pariwisata.

Pola ini tercermin dalam kasus yang dialami Gina dan Nana. Para pelaku umumnya menawarkan pekerjaan paruh waktu atau sistem berbasis komisi dengan iming-iming penghasilan cepat dan tugas yang terlihat sederhana, seperti memberi like atau subscribe pada konten media sosial. Untuk membangun rasa aman, penipu biasanya mengirimkan komisi dalam jumlah kecil pada tahap awal. Namun, setelah kepercayaan korban terbentuk, mereka mulai meminta deposit atau top-up dana yang pada akhirnya tidak pernah bisa ditarik kembali.

Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Maraknya Job Scam?

Peneliti ketenagakerjaan sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Arif Novianto, menilai fenomena Indonesia sebagai salah satu pusat penipuan lowongan kerja terbesar di Asia Pasifik mencerminkan dua persoalan struktural utama: besarnya jumlah pencari kerja yang berada dalam kondisi rentan dan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di ruang digital.

Menurut Arif, Indonesia memiliki populasi angkatan kerja muda yang sangat besar dengan banyak di antaranya membutuhkan pekerjaan secara cepat akibat putus sekolah, keterbatasan keterampilan, rendahnya literasi, hingga tekanan ekonomi. Kondisi ini membuat pasar tenaga kerja mudah dieksploitasi pelaku penipuan, terutama di tengah tingginya penetrasi internet yang tidak diimbangi literasi digital memadai.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2025 menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154 juta orang. Dari jumlah tersebut, 146,54 juta tercatat bekerja, sementara 7,46 juta (4,85 persen) orang masih menganggur.

Data yang sama menunjukkan persaingan memperebutkan lowongan kerja semakin ketat, di mana satu lowongan kini diperebutkan oleh 16 pencari kerja—jauh meningkat dari sebelumnya yang hanya 2 orang.

“Saya membaca fenomena ini bukan semata persoalan kriminalitas digital, melainkan bagian dari krisis pasar kerja yang berlapis. Indonesia memiliki kombinasi yang rentan: angkatan kerja besar, pertumbuhan pekerjaan layak yang terbatas, serta kompetisi ketat di level entry,” ujar Arif kepada Tirto, Selasa (3/2/2026).

Posisi Indonesia yang berada di peringkat teratas dalam kasus penipuan lowongan kerja sejalan dengan tingginya angka pengangguran di kawasan. Berdasarkan data Trading Economics, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen atau sekitar 7,46 juta orang, Indonesia mencatat jumlah penganggur tertinggi di kawasan.

Sebagai perbandingan, Filipina mencatat sekitar 1,95 juta penganggur per Juni 2025, Malaysia sekitar 518,7 ribu orang, sementara Singapura hanya 80,9 ribu penganggur per Desember 2024.

Arif menambahkan, pergeseran proses rekrutmen ke media sosial dan iklan digital membuka ruang subur bagi penipuan. Regulasi dan pengawasan dinilai tertinggal dari kecepatan inovasi platform serta pola kejahatan yang terus berkembang.

“Karena itu, tingginya kasus penipuan lowongan kerja di Indonesia merupakan irisan dari tiga faktor: rapuhnya pasar kerja, lemahnya pengawasan digital, dan rendahnya perlindungan institusional bagi pencari kerja,” katanya.

Survei yang dilakukan CELIOS pada 2025 dengan metodologi panel 120 jurnalis dari 60 media nasional dan survei publik terhadap 1.338 responden di seluruh Indonesia menunjukkan 33 persen responden menilai kebijakan ketenagakerjaan pemerintah buruk dan 17 persen menilai sangat buruk.

Menurut analisis CELIOS, penilaian negatif ini sejalan dengan kondisi di lapangan: PHK masih marak terjadi, terutama di sektor manufaktur. Kondisi ini lantas mendorong banyak pekerja beralih ke sektor informal akibat terbatasnya lapangan kerja formal.

Senada, survei nasional Poltracking terhadap 1.220 responden pada 3–10 Oktober 2025 menunjukkan kesulitan mencari pekerjaan (10,3 persen) menduduki peringkat ketiga masalah utama yang paling banyak dirasakan masyarakat. Dia mengungguli isu korupsi, biaya pendidikan, dan kesehatan.

Sinyal Putus Asa Pencari Kerja

Arif menilai meningkatnya job scam juga mencerminkan keputusasaan pencari kerja. Tekanan ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan dinilai menjadi faktor utama, sementara rendahnya literasi digital berperan sebagai penguat risiko.

“Literasi digital memang penting, tapi kita harus hati-hati agar tidak menyederhanakan masalah seolah korban tertipu karena kurang cerdas. Banyak korban sebenarnya sadar risikonya, tetapi tetap mengambil peluang karena tidak punya pilihan yang layak. Masalah utamanya tetap struktural,” ujar Arif.

Sementara itu, Head of Research Center for Digital and Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada, Hafiz Noer, menyoroti rendahnya literasi digital sebagai salah satu faktor di balik temuan bahwa Indonesia kini menjadi negara dengan kasus penipuan lowongan kerja terbesar di tingkat regional.

Meski demikian, Hafiz menekankan bahwa fenomena ini tidak semata-mata soal kemampuan digital masyarakat, tetapi juga merupakan masalah struktural yang muncul di tengah minimnya lapangan kerja yang tersedia.

“Kalau dilihat dari laporan, pendaftar kerja dari berbagai latar pendidikan juga rawan tertipu. Ini menunjukkan bahwa persoalannya bersifat struktural, di mana lapangan kerja yang sedikit mendorong orang untuk melamar pekerjaan apa pun yang menawarkan iming-iming tertentu,” ujarnya saat dihubungi Tirto pada Selasa (25/11/2025).

Pandangan tersebut sejalan dengan temuan peneliti ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Jaya Darmawan. Dia melihat lonjakan kasus job scam sebagai sinyal memburuknya kondisi pencari kerja di Indonesia. Berdasarkan data CELIOS, sekitar 33,4 persen pengangguran tergolong putus asa dalam mencari pekerjaan. Dia juga merujuk data BPS yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja karena putus asa sebagai salah satu faktor pendorong bertambahnya korban penipuan lowongan kerja.

“Ini adalah jawaban dari keputusasaan dari para pencari kerja. Ketika situasi sulit, harga-harga pangan juga terus naik. Satu sisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, pasar tenaga kerja sulit diakses, tapi kebutuhan hidup itu terus berjalan. Sehingga, job seeker kita mengambil pekerjaan yang ada apa, yang tersedia. Sering kali, malah yang terjadi adalah penipuan ini atau job scam,” ujar Jaya kepada Tirto, Selasa (3/2/2026).

Data Sakernas BPS Agustus 2025 mencatat jumlah penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja karena putus asa meningkat dari sekitar 1,68 juta orang pada Februari 2024 menjadi 1,87 juta orang pada Februari 2025, atau naik sekitar 11 persen. Mayoritas berasal dari kelompok berpendidikan SD ke bawah, meskipun kelompok berpendidikan tinggi juga terdampak.

Data BPS yang diolah Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI bahkan menunjukkan sekitar 51 ribu lulusan S1 dan S2 masuk kategori discouraged workers atau pencari kerja yang putus asa.

Menurut LPEM, lonjakan belasan persen dalam satu tahun menunjukkan bahwa ada segmen penduduk yang bergeser dari posisi “mencari kerja” menjadi “menyerah”. Mereka kemungkinan kehilangan kepercayaan terhadap peluang pasar kerja yang tersedia. Kenaikan ini konsisten dengan sejumlah temuan lembaga pembangunan tentang sulitnya mencari pekerjaan berkualitas di Indonesia.

Laporan Bank Dunia tentang Pathways to Middle Class Jobs menyimpulkan bahwa dua pertiga pekerjaan di Indonesia masih berada pada kategori pekerjaan berproduktivitas rendah dan mayoritas tenaga kerja hanya berpendidikan jenjang menengah pertama atau lebih rendah.

LPEM menilai fenomena ini perlu menjadi perhatian serius pembuat kebijakan. Meski tidak seluruhnya tercermin dalam angka pengangguran terbuka, kelompok pencari kerja yang putus asa menunjukkan adanya persoalan tersembunyi dalam pemanfaatan tenaga kerja dan menantang asumsi bahwa penurunan tingkat pengangguran otomatis mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja.

Adakah Pola Korban Penipuan Lowongan Kerja dari Kalangan Tertentu?

Head of Trust & Safety SEEK, Tom Rhind, menjelaskan bahwa pelaku penipuan secara aktif menyesuaikan strategi mereka dengan karakteristik masing-masing pasar. Mereka secara spesifik membidik jenis pekerjaan dan sektor industri yang diketahui memiliki tingkat kerentanan tinggi di kalangan pencari kerja.

Sepakat dengan temuan itu, Arif menjelaskan bahwa job scam paling banyak menimpa kelompok yang berada di posisi paling rentan, seperti usia muda, lulusan baru, pencari kerja tingkat awal, serta pekerja informal dan lepas. Kelompok-kelompok ini umumnya belum memiliki jaringan kerja yang kuat, pengalaman seleksi yang memadai, serta berada di bawah tekanan ekonomi untuk segera memperoleh penghasilan.

Kerentanan juga meningkat pada mereka yang telah lama menganggur atau berada dalam kondisi putus asa, karena tawaran yang tampak sebagai jalan pintas menjadi semakin sulit ditolak.

“Selain itu, kelompok yang lama menganggur atau sudah berada dalam kondisi putus asa juga lebih rentan. Setelah berulang kali ditolak, tawaran yang tampak memberi jalan pintas menjadi jauh lebih menggoda,” ujar Arif.

Dominasi kelompok muda dalam angka pengangguran nasional memperkuat gambaran tersebut. Data TPT BPS Agustus 2025 menunjukkan tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok usia 15–24 tahun, yakni mencapai 16,89 persen.

Sebaliknya, kelompok usia 60 tahun ke atas mencatat TPT terendah sebesar 1,71 persen—sebuah pola yang relatif konsisten sejak Agustus 2023.

Di sisi lain, struktur pasar kerja Indonesia juga dinilai semakin rapuh. Pada Agustus 2025, peningkatan serapan tenaga kerja terbesar justru terjadi pada pekerja paruh waktu yang bertambah sekitar 1,66 juta orang, jauh melampaui pertumbuhan pekerja penuh waktu yang hanya sekitar 200 ribu orang.

Pergeseran ini menunjukkan semakin dominannya lapangan kerja informal dengan jam kerja lebih pendek dan perlindungan sosial yang minim. Dengan demikian, penambahan sekitar 1,9 juta tenaga kerja tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ini relatif stagnan. Data BPS menunjukkan sekitar 58 persen pekerja di Indonesia masih berada di sektor informal—termasuk usaha mikro, pedagang kecil, dan buruh lepas. Sementara itu, pekerja formal baru mencakup sekitar 42 persen dari total tenaga kerja. Struktur inilah yang menjadi konteks penting di balik maraknya job scam dan kerentanan pencari kerja di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Arif melihat ada normalisasi narasi “fleksibilitas”, “kerja apa saja”, dan munculnya gig economy sebagai jalan keluar cepat dari pengangguran menciptakan ruang baru bagi para penipu untuk menyamar sebagai agensi atau platform gig palsu.

“Tanpa intervensi kebijakan yang lebih tega, mulai dari verifikasi lowongan, edukasi publik, sampai penegakan hukum, pasar tenaga kerja Indonesia akan terus menjadi ekosistem yang rentan dieksploitasi oleh aktor penipuan di tingkat nasional maupun regional,” ujarnya.

Tirto telah menghubungi pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk meminta konfirmasi dan tanggapan terkait temuan Indonesia sebagai salah satu pusat kasus penipuan lowongan kerja. Permintaan konfirmasi disampaikan kepada Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, dengan dua pokok pertanyaan utama.

Pertama, pandangan Kemnaker terhadap temuan tersebut. Kedua, langkah serta strategi yang telah dan akan dilakukan Kemnaker untuk menekan dan memberantas praktik penipuan lowongan kerja, khususnya yang marak terjadi di platform daring dan media sosial.

Kepada Tirto, Faried menyampaikan bahwa pihaknya memerlukan waktu untuk mendiskusikan hal tersebut dengan Kepala Pusat Pasar Kerja Kemnaker sebelum memberikan jawaban tertulis. Namun, hingga Rabu (4/2/2026) pagi, atau saat artikel ini siap diterbitkan, redaksi belum menerima tanggapan resmi dari Kemnaker.