Masuk tirto.id
tirto.id - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh mengantisipasi keberangkatan pekerja migran ilegal pascabencana banjir bandang dan tanah longsor. Kondisi perekonomian masyarakat yang terpuruk usai bencana, rawan dimanfaatkan oleh calo pekerja migran ilegal.
Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, mengatakan setiap pascabencana selalu muncul potensi pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi sulit masyarakat. Mereka datang untuk menawarkan pekerjaan migran secara ilegal pada penyintas bencana.
“Kami nanti antisipasi agar jangan sampai terjadi ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi kesulitan masyarakat, terutama dalam hal kesulitan mendapat pekerjaan, kemudian memilih jalan pintas bekerja ke luar negeri secara non-prosedural,” kata Siti Rolijah di Banda Aceh, Kamis (18/12/2025).
Siti menilai, kondisi tersebut harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah agar masyarakat tidak terjebak pada jalur non-prosedural.
BP3MI Aceh, kata dia, telah mengusulkan alokasi khusus pelatihan bagi warga Aceh pada 2026 mendatang. “Saya mengajukan ada 1.000 orang yang kami alokasikan untuk warga Aceh dapat fasilitas pelatihan peningkatan kapasitas pekerjaan migran Indonesia,” ujarnya.
Siti menegaskan, BP3MI Aceh bakal melakukan pemetaan bersama dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota serta aparatur desa guna mencegah risiko lanjutan bagi korban bencana.
“Jangan sampai mereka yang menjadi korban bencana, kemudian menjadi korban kemanusiaan lagi dalam hal perdagangan manusia,” katanya.
Tak hanya itu, bekerja ke luar negeri secara ilegal sangat berbahaya karena tidak berada dalam pengawasan negara. “Pemerintah tidak dapat mengawasi secara detail dan paripurna, karena itu kami mengimbau semua harus masuk pada sistem penempatan pekerjaan negara Indonesia yang terencana dan sesuai prosedur,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pekerja migran yang tidak terdata berisiko mengalami eksploitasi, penipuan, hingga tindak pidana perdagangan orang.
Sebagai langkah konkret, lanjut dia, BP3MI Aceh telah menginventarisasi sekitar 120 warga yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan serta memastikan kondisi mereka pascabencana.
Selain itu, pihaknya juga mendata calon pekerja migran yang terdampak banjir dan gempa untuk diajukan mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Kami mengajukan secara resmi bersurat kepada Bapak Menteri untuk mendapat perhatian, terutama calon pekerja migran yang sudah berproses kemudian terkena dampak banjir,” demikian Siti Rolijah.
