Masuk tirto.id
tirto.id - Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan kasus penipuan lowongan kerja terbesar di tingkat regional. Temuan ini terungkap dalam laporan Seek, perusahaan induk platform lokapasar pekerjaan Jobstreet dan Jobsdb, yang dirilis dalam rangka International Fraud Awareness Week 2025, pada Rabu (19/11/2025).
Laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menjadi hotspot utama penipuan lowongan kerja, menyumbang 38 persen dari seluruh upaya penipuan di Asia Pasifik dan 62 persen dari total penipuan lowongan kerja di kawasan Asia. Sementara itu, Filipina berada di posisi kedua dengan 20 persen dari keseluruhan upaya penipuan di Asia Pasifik.
“Mereka menyesuaikan pendekatan mereka untuk setiap pasar, dengan menargetkan jenis pekerjaan dan industri di mana mereka tahu para pencari kerja berada di posisi paling rentan,” ungkap Tom Rhind, Head of Trust & Safety, SEEK, melalui keterangan resmi yang diterima Tirto, Senin (24/11/2025).
Laporan tersebut juga mencatat bahwa bidang pekerjaan administrasi dan pendukung kantor menjadi sasaran utama penipuan di Indonesia. Di tingkat Asia, kategori ini menyumbang 29 persen dari total lowongan palsu, jauh lebih tinggi dibandingkan Australia dan Selandia Baru yang hanya mencatat 17 persen.
Urutan berikutnya yang paling banyak disasar meliputi bidang manufaktur, transportasi, dan logistik, terutama untuk posisi operasional gudang seperti staf gudang. Setelah itu, sektor yang turut menjadi target meliputi ritel dan produk konsumer, perdagangan dan jasa, serta perhotelan dan pariwisata.
Modus Penipuan
Tom Rhind dari SEEK menjelaskan bahwa pekerjaan administrasi dan pendukung kantor sangat rentan menjadi sasaran penipuan karena biasanya tidak membutuhkan gelar khusus atau pengalaman yang mendalam. Selain itu, posisi tenaga penjualan atau sales juga sering dimanfaatkan dalam modus serupa.
Para pelaku umumnya menawarkan penghasilan cepat berbasis komisi atau pekerjaan paruh waktu dengan tugas ringan, seperti memberikan like atau subscribe pada konten media sosial. Pola ini kerap dimulai dengan transfer komisi kecil untuk membangun kepercayaan korban. Setelah korban merasa aman, barulah penipu meminta sejumlah deposit atau top-up yang pada akhirnya tidak dapat dikembalikan.
Modus lain yang turut marak adalah penyamaran sebagai staf Jobstreet. Para pelaku menghubungi korban melalui pesan singkat, aplikasi percakapan, atau media sosial, dan menawarkan lowongan kerja yang sebenarnya tidak pernah ada.
Tom menambahkan bahwa para penipu kini semakin sering memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan modus yang lebih canggih dan meyakinkan. Di Indonesia, pola ini paling umum terlihat melalui pesan pribadi di aplikasi chat dan media sosial, dengan iming-iming pekerjaan paruh waktu yang tampak mudah namun berujung pada permintaan setoran dana yang merugikan korban.
Masalah Struktural Ketenagakerjaan di Indonesia
Peneliti bidang ketenagakerjaan yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Arif Novianto, menilai bahwa fenomena Indonesia menjadi pusat penipuan lowongan kerja terbesar di Asia Pasifik merupakan indikator dari dua masalah struktural.
Pertama, besarnya populasi pencari kerja yang berada dalam kondisi rentan. Kedua, lemahnya institusi serta ekosistem pengawasan ketenagakerjaan digital.
Menurut Arif, Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja muda yang sangat besar, dengan banyak di antaranya yang butuh kerja cepat, bisa karena putus sekolah, kurang keterampilan, lemahnya literasi, hingga kebutuhan mendesak untuk memperoleh mobilitas ekonomi secara cepat.
Situasi ini membuat pasar tenaga kerja Indonesia menjadi lahan yang sangat mudah dieksploitasi oleh para pelaku penipuan yang memanfaatkan kerentanan sosial-ekonomi para pencari kerja. Kerentanan tersebut semakin diperparah oleh tingginya penetrasi internet yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai.
“Ditambah dengan penetrasi internet yang tinggi tetapi literasi digital yang belum merata, para pencari kerja sering kali tak memiliki kemampuan atau alat untuk memverifikasi kredibilitas lowongan,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Senin (24/11/2025).
Faktor struktural lain yang turut berperan adalah lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap platform rekrutmen, serta minimnya hukuman bagi pelaku penipuan. Ia menyebut, hingga kini, pemerintah belum memiliki ekosistem regulasi yang cukup kuat untuk mengawasi perantara rekrutmen daring, termasuk marketplace lowongan kerja, grup media sosial, dan aplikasi rekrutmen.
Di sisi lain, perusahaan platform sering beroperasi dengan model bisnis yang mementingkan volume unggahan lowongan ketimbang kualitas dan proses verifikasi.
“Kombinasi ini menciptakan kondisi klasik: banyak pencari kerja yang rentan, banyak kanal yang tidak terverifikasi, dan tak ada mekanisme penegakan hukum yang kuat. Maka, tingginya angka penipuan bukan sekadar masalah teknis, tetapi cermin dari kelemahan institusional dan kesenjangan perlindungan tenaga kerja di era digital,” ujarnya.
Arif menambahkan bahwa fenomena ini juga mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan kualitas lapangan kerja yang tersedia. Indonesia menghadapi situasi di mana penciptaan pekerjaan formal tidak mampu mengejar laju pertumbuhan angkatan kerja.
Banyak pekerjaan yang tersedia bersifat informal, berupah rendah, tidak stabil, atau berada di sektor yang tidak memberikan perlindungan sosial memadai.
“Dalam konteks inilah penipuan lowongan kerja berkembang. Ketika peluang kerja yang layak sangat terbatas, pencari kerja lebih mudah tergoda oleh janji gaji tinggi, proses cepat, atau tawaran ‘kerja mudah’ yang ternyata palsu. Defisit kerja layak menjadi bahan bakar utama maraknya penipuan,” ujarnya.
Selain itu, kondisi pasar tenaga kerja Indonesia turut memperbesar kerentanan ini. Tingginya tingkat skillmismatch, ketatnya kompetisi untuk posisi rendah hingga menengah, serta tidak meratanya kesempatan kerja antarwilayah membuat banyak orang mengambil risiko lebih besar dalam mencari pekerjaan.
Tak ketinggalan, dalam beberapa tahun terakhir Arif melihat ada normalisasi narasi “fleksibilitas”, “kerja apa saja”, dan munculnya gig economy sebagai jalan keluar cepat dari pengangguran menciptakan ruang baru bagi para penipu untuk menyamar sebagai agensi atau platform gig palsu.
“Tanpa intervensi kebijakan yang lebih tega, mulai dari verifikasi lowongan, edukasi publik, sampai penegakan hukum, pasar tenaga kerja Indonesia akan terus menjadi ekosistem yang rentan dieksploitasi oleh aktor penipuan di tingkat nasional maupun regional,” ujarnya.
Sebagai informasi, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, TPT Indonesia tercatat 4,76 persen, atau turun 0,06 persen dibanding periode yang sama pada 2024 dan lebih rendah dari 5,46 persen pada 1998. Meski begitu, BPS juga mencatat tambahan 83.450 penganggur baru, sehingga total pengangguran mencapai 7,28 juta orang.
Di sisi lain, jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 145,7 juta orang, naik 3,59 juta dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, 96,48 juta bekerja penuh waktu dan 37,62 juta bekerja paruh waktu.
Namun, capaian tersebut masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Berdasarkan data Trading Economics, dengan TPT 4,76 persen atau 7,28 juta penganggur, Indonesia memiliki tingkat pengangguran tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Sebagai perbandingan, Filipina mencatat sekitar 1,95 juta penganggur (Juni 2025), Malaysia sekitar 518,7 ribu, dan Singapura hanya 80,9 ribu (Desember 2024).
Sinyal Darurat yang Harus Segera Ditangani
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menilai bahwa temuan Jobstreet/Seek mengenai posisi Indonesia sebagai negara dengan penipuan lowongan kerja terbesar di Asia Pasifik merupakan sinyal darurat yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menyampaikan bahwa terdapat beberapa refleksi penting yang dapat diambil dari data tersebut.
Pertama, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dan rendahnya literasi digital di kalangan tenaga kerja. Banyak pekerja Indonesia, terutama di sektor administrasi, manufaktur, ritel, perdagangan, dan pariwisata, belum memiliki akses informasi memadai tentang cara memverifikasi keaslian sebuah lowongan.
“Di saat bersamaan, kanal digital semakin luas dan tidak terkontrol, sehingga membuka ruang besar bagi pelaku penipuan,” ujarnya saat dihubungi Tirto pada Senin (24/11/2025).
Kedua, tingginya angka pengangguran dan ketidakpastian kerja turut memperbesar kerentanan. Kondisi pasar kerja yang ketat membuat banyak pencari kerja mudah tergiur oleh janji cepat kerja, gaji besar, atau proses seleksi instan. Hal inilah yang kerap dimanfaatkan oleh para penipu untuk menjaring korban.
Ketiga, ketidaksiapan platform digital dalam menyaring iklan lowongan. Banyak platform pekerjaan masih belum memiliki sistem verifikasi yang kuat dan transparan, sehingga iklan palsu dapat lolos dan menjaring korban dalam jumlah besar.
Menanggapi situasi tersebut, ASPIRASI memandang bahwa pemerintah perlu segera membangun mekanisme verifikasi terpadu untuk seluruh lowongan kerja digital. Upaya ini harus dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga, melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, serta berbagai platform rekrutmen.
ASPIRASI menekankan pentingnya mendorong perusahaan untuk transparan mengenai legalitas mereka sebelum membuka proses rekrutmen secara daring. Di sisi lain, pekerja dan pencari kerja perlu mendapatkan edukasi secara masif mengenai ciri-ciri lowongan palsu, termasuk pemahaman bahwa tidak boleh ada permintaan pembayaran biaya administrasi, tes, maupun pelatihan.
Platform rekrutmen juga diharapkan menyediakan fitur pelaporan cepat serta menerapkan kurasi iklan yang lebih ketat, agar iklan palsu tidak lagi lolos dan menimbulkan korban dalam jumlah besar.
“Temuan Seek/Jobstreet ini harus dibaca sebagai peringatan keras: sistem pasar kerja digital Indonesia masih rentan dan belum aman bagi pencari kerja. Kami mendesak pemerintah dan platform digital untuk bergerak cepat memperbaiki ekosistem rekrutmen agar tidak semakin banyak pekerja yang menjadi korban,” ujar Mirah mewakili ASPIRASI.
Lalu, apa langkah antisipatif dan pencegahan yang bisa dilakukan?
Peningkatan Literasi Digital Diperlukan
Head of Research Center for Digital and Society (CfDS), Hafiz Noer, menyoroti rendahnya literasi digital sebagai salah satu faktor di balik temuan bahwa Indonesia kini menjadi negara dengan kasus penipuan lowongan kerja terbesar di tingkat regional.
Meski demikian, ia menekankan bahwa fenomena ini tidak semata-mata soal kemampuan digital masyarakat, tetapi juga merupakan masalah struktural yang muncul di tengah minimnya lapangan kerja yang tersedia.
“Kalau dilihat dari laporan, pendaftar kerja dari berbagai latar pendidikan juga rawan tertipu. Ini menunjukkan bahwa persoalannya bersifat struktural, di mana lapangan kerja yang sedikit mendorong orang untuk melamar pekerjaan apa pun yang menawarkan iming-iming tertentu,” ujarnya saat dihubungi Tirto pada Selasa (25/11/2025).
Terkait rendahnya literasi digital, Hafiz menjelaskan bahwa hal tersebut berakar pada sistem pendidikan yang belum didukung oleh kurikulum TIK wajib yang komprehensif. Literasi digital, menurutnya, bukan hanya soal kemampuan coding atau machine learning, tetapi lebih pada kemampuan fundamental seperti meningkatkan daya kritis saat berada di internet. Ia juga menilai pemerintah masih abai dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap berbagai bentuk penipuan.
Untuk memutus rantai penipuan lowongan kerja di era digital, Hafiz menekankan perlunya strategi jangka panjang yang menyasar aspek edukasi dan verifikasi digital. Moderasi konten memang dapat membantu menyaring konten berbahaya, namun efektivitasnya masih terbatas. Menghapus satu konten tidak serta-merta mengatasi masalah yang lebih besar.
Karena itu, ia menilai perlu adanya pendekatan kebijakan yang lebih menyeluruh: moderasi konten yang tetap melibatkan intervensi manusia, peningkatan literasi digital baik di sekolah maupun di ruang publik, serta penyediaan perlindungan yang lebih kuat bagi warga negara agar tidak terus menjadi korban penipuan daring.
“Menghapus satu konten juga tidak akan mengikis permasalahan yang ada. Maka dari itu perlu strategi kebijakan yang menyeluruh; moderasi konten tetap jalan dengan intervensi manusia juga, menggenjot literasi digital baik di sekolah maupun di publik, dan memberikan perlindungan bagi warga negara,” pungkasnya.
Langkah Platform Lawan Penipuan
Willem Najoan, Operations Director Indonesia Jobstreet by SEEK, menambahkan bahwa temuan SEEK yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu sasaran utama penipuan lowongan pekerjaan merupakan peringatan serius yang tidak boleh diabaikan.
“Kita tidak lagi hanya berbicara soal kerugian finansial, tetapi juga risiko keamanan serius di mana job scam telah berevolusi menjadi pintu masuk kejahatan terorganisir seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyasar warga Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, Untuk melawan ancaman penipuan yang terus berkembang, SEEK dan Jobstreet terus memperkuat mekanisme deteksi mereka, termasuk melalui sistem pemblokiran otomatis, proses verifikasi yang diperbarui secara berkala, serta kerja sama erat dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan informasi intelijen.
“Ini adalah langkah nyata kami untuk mempersempit ruang gerak penipu dan memastikan para pencari kerja di Indonesia mendapatkan lowongan kerja yang resmi dan terverifikasi,” kata Willem.
Penulis: Alfitra Akbar
Editor: Farida Susanty
