Indeks Ketenagakerjaan

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan memicu tarik-ulur buruh dan pengusaha soal upah, outsourcing, PKWT, pekerja platform, hingga sanksi pidana.

Status manajer KDKMP diperdebatkan: pegawai BUMN atau bukan? Draf Perpres menyebut PKWT Agrinas, tetapi pihak pengangkat dan pemberi kerja belum jelas.

Yassierli sebut dunia usaha hadapi kesulitan memperoleh tenaga kerja saat TPT usia muda justru meningkat.

Menaker Yassierli meminta Polteknaker menyiapkan talenta adaptif dengan kompetensi dan karakter yang sesuai kebutuhan dunia kerja di era AI.

Usulan pembatasan PKWT maksimal satu tahun dinilai langkah maju untuk mengembalikan fungsi hukum ketenagakerjaan yang menaungi para pekerja.

Dosen Hukum UGM sebut usulan buruh batasi PKWT 1 tahun kurang realistis. Fokus RUU Ketenagakerjaan dinilai harus pada kepastian transisi ke pekerja tetap.

Pemerintah menargetkan RUU Ketenagakerjaan rampung Oktober 2026 dengan penguatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja.

Kemnaker menyiapkan regulasi adaptif terkait PKWT, outsourcing, dan gig economy untuk menjaga fleksibilitas usaha sekaligus melindungi pekerja.

Menaker Yassierli mendorong transformasi Balai K3 menjadi garda terdepan pencegahan kecelakaan kerja melalui edukasi dan pendampingan.

Menaker Yassierli ungkap strategi cetak SDM unggul agar dilirik industri: fokus pada aspek skill, portofolio, revitalisasi BLK, dan program magang nasional.

BPS mencatat pengangguran turun 24 ribu orang menjadi 7,22 juta pada Mei 2026. Penyerapan tenaga kerja bertambah 522 ribu orang.

Menaker Yassierli mengajak pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja memperkuat dialog sosial untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Perusahaan sepakat memberikan uang pesangon dengan nilai total Rp12,7 miliar kepada 134 pegawai terdampak PHK dengan variasi sesuai massa kerja. 

Wamenaker bicara membangun lagi Kemnaker usai dihantap kasus korupsi dan kondisi ketenagakerjaan aktual.

Meski demikian, Said mengakui PHK tetap terjadi di sejumlah perusahaan, salah satunya di PT Granito.

Jepang tidak pernah mengajak WNI untuk pindah kewarganegaraan. Namun, Indonesia & Jepang memang memiliki program kerja sama di bidang ketenagakerjaan.

Menaker Yassierli akan menyerahkan instrumen ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan.

KADIN Jabar ingatkan kondisi ketenagakerjaan berpotensi memburuk apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah penyelamatan.

Kompetensi sama, hasil kerja serupa, potensinya pun tak jauh berbeda. Tapi, perbedaan gajinya begitu kentara, hanya karena domisilinya berbeda. 

Pakar menilai masalah mismatch bukan cuma pendidikan tak cocok dengan industri, tapi negara belum mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas