Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyoroti tingginya pengangguran di kalangan anak muda di tengah kesulitan perusahaan mendapatkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Yassierli, tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk usia 15-24 tahun mencapai 17,37 persen pada Mei 2026, tertinggi dibanding kelompok umur lainnya. Angka tersebut juga jauh di atas TPT nasional yang pada periode yang sama tercatat 4,65 persen.
“Di satu sisi memang kita memiliki pengangguran yang tinggi. Generasi muda kita, usia 15-24 tahun, TPT-nya 17,4 persen,” kata Yassierli dalam Indonesia’s Green Jobs Conference 2026, Rabu (2/9/2026).
Menurut Yassierli, persoalan tersebut semakin kompleks karena dunia usaha justru menghadapi kesulitan memperoleh tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dengan kata lain, ketidaksesuaian atau mismatch antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.
“Kalau kita tanya perusahaan, 54 persen mengatakan kami kesulitan mendapatkan talent yang memiliki kompetensi yang memadai,” ujarnya.
Persoalan ini berisiko semakin besar ketika transformasi teknologi, transisi energi, serta berbagai bentuk disrupsi di dunia kerja terus berlangsung.
Karena itu, pemerintah tidak ingin pengembangan green jobs hanya berorientasi pada penciptaan jumlah pekerjaan. Yassierli menekankan pentingnya menciptakan pekerjaan yang layak atau decent jobs.
“PR besar bangsa kita adalah memang job creation. Dan tidak sebatas job creation, tapi kita ingin decent work creation, decent jobs creation,” ujarnya.
Yassierli mengatakan green jobs berpotensi menjadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja baru. Sejumlah proyeksi memperkirakan potensi green jobs di Indonesia mencapai sekitar 9 juta pekerjaan, sementara proyeksi yang lebih konservatif berada di kisaran 5,5 juta pekerjaan.
Namun, potensi tersebut harus diikuti dengan kesiapan tenaga kerja. Menurut Yassierli, pemerintah perlu memetakan kebutuhan tenaga kerja green jobs secara lebih rinci, mulai dari jenis pekerjaan atau job title hingga kompetensi spesifik yang dibutuhkan.
“Ketika nanti kita masuk kepada vocational training, kita masuk kepada certification, kita perlu lebih detail untuk berbicara job title-nya apa. At the level of specific competency,” katanya.
Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut Yassierli, juga mendorong penguatan lembaga sertifikasi profesi untuk memastikan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Selain itu, pemerintah berencana memperkuat kapasitas pelatihan vokasi. Dengan dukungan World Bank, Kemnaker menargetkan pembangunan sekitar 15 vocational training center baru. Pemerintah juga memiliki anggaran sekitar Rp6 triliun untuk pengembangan SDM, termasuk pelatihan vokasi bagi 340 ribu orang dan program magang bagi 150 ribu orang.
Arah kebijakan tersebut, kata Yassierli, akan diubah dari ekosistem yang didorong oleh sisi pasokan tenaga kerja atau supply-driven menjadi berbasis kebutuhan industri atau demand-driven.
“Berangkat dari demand, barulah nanti pelatihannya itu terintegrasi di tempat kami, kemudian sertifikasi, we also thinking about global recognition, bagaimana ini bisa kita bangun, baru terakhir nanti penempatan,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan tersebut penting agar pelatihan tidak berhenti pada peningkatan keterampilan, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri dan peluang penempatan kerja. “Jadi ketika kita sudah punya roadmap, maka kemudian how to implement the roadmap, inilah tantangan kita,” kata Yassierli.
Editor: Hendra Friana
