Apa Itu Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Bentukan Prabowo?

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) setelah menggelar pertemuan dengan lebih dari 20 ilmuwan dan peneliti yang selama ini mengkaji gambut, mangrove, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9), para ahli menyampaikan sejumlah rekomendasi mengenai tata kelola gambut, pencegahan kebakaran, restorasi, hingga pemanfaatan lahan.

"Kesimpulan rapat para ahli ini adalah memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Ini tadi disampaikan, dan Bapak Presiden menyetujui, karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting, data-data, kemudian izin-izin, pengelolaan-pengelolaan dilakukan oleh satu lembaga, itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lain dapat dilakukan dengan mudah," ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dikutip Antara (24/9/2026).

Apa Itu BPGMN?

Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) adalah badan yang direncanakan pemerintah untuk menangani pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove secara lebih terintegrasi di Indonesia.

Badan ini terutama diarahkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang terjadi di kawasan gambut.

BPGMN direncanakan berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah Kementerian Kehutanan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan badan tersebut akan diisi oleh ilmuwan dan tenaga profesional serta didukung anggaran yang memadai.

Hal ini membedakannya dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya telah dibubarkan dan pengelolaannya kemudian berada dalam lingkup Kementerian Kehutanan.

"Tadi, Bapak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan juga para profesional yang kemudian juga dilengkapi tentunya dengan anggaran yang cukup ya, untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan, terutama di enam provinsi yang berbasis gambut: Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," kata Menhut Raja Juli.

Apa tujuan BPGMN?

Tujuan utamanya adalah membuat pengelolaan gambut dan mangrove lebih terpadu, terutama dalam hal pencegahan karhutla. Pemerintah menilai pencegahan perlu diperkuat karena penanganan kebakaran setelah api meluas membutuhkan biaya dan upaya yang besar.

BPGMN nantinya tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga melakukan berbagai langkah sebelum kebakaran muncul. Salah satunya melalui pemetaan kawasan gambut secara lebih menyeluruh untuk mengetahui karakteristik dan potensi lahan.

Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan kawasan yang sesuai untuk budidaya tanaman, perikanan, maupun pemanfaatan lainnya tanpa mengabaikan fungsi ekologis gambut.

Melibatkan ilmuwan, peneliti, dan masyarakat

Salah satu karakteristik yang direncanakan dalam BPGMN adalah keterlibatan para ilmuwan. Para ahli yang hadir dalam pertemuan dengan Prabowo diminta membantu pemerintah melalui hasil penelitian dan kajian yang sudah mereka lakukan.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan para ahli tersebut dapat berperan sebagai narasumber atau pakar yang memberikan masukan kepada pemerintah. Sedangkan Raja Juli menyebut kemungkinan dibentuk panel ahli agar kontribusi keilmuan tetap menjadi bagian dari pengelolaan badan tersebut.

Namun, belum dipastikan apakah para ilmuwan itu nantinya akan masuk sebagai pejabat struktural atau hanya memberikan masukan kebijakan.

"Tadi, diminta para ahli ini terlibat membantu, barangkali sebagai narasumber, sebagai pakar-pakar yang tadi berbagai kajian yang sudah dibuat supaya menjadi referensi," ujar Brian.

BPGMN juga dirancang memiliki pendekatan berbasis masyarakat. Raja Juli mengatakan basis kinerja badan tersebut akan dilakukan hingga tingkat desa. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut dinilai memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan lokasi dan dapat melakukan pencegahan maupun respons awal ketika muncul indikasi kebakaran.

Pendekatan ini antara lain akan memanfaatkan keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain itu, pemerintah ingin menggunakan pengetahuan serta kearifan lokal masyarakat sebagai salah satu referensi dalam mengelola kawasan gambut.

Menggunakan AI untuk deteksi dini karhutla

BPGMN tersebut juga akan didukung teknologi untuk mempercepat deteksi potensi kebakaran. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN akan membantu, antara lain melalui pengembangan sistem deteksi dini hotspot dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).

"Sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI (kecerdasan buatan, red.) yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi," kata Kepala BRIN.

Selain deteksi dini, para ahli mengusulkan sejumlah teknologi untuk menangani dan memulihkan kawasan gambut yang terbakar, seperti water injection, pembangunan pompa air yang dikelola desa, serta penggunaan bahan alternatif untuk pemadaman api.

BPGMN tidak hanya menangani soal kebakaran

Pengelolaan gambut melalui BPGMN juga akan mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Pemerintah mencatat sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga upaya menjaga gambut perlu disertai solusi mata pencaharian.

Beberapa alternatif yang dibahas antara lain pengembangan sagu, kopi, dan tanaman hortikultura. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tetap memiliki sumber penghasilan tanpa harus melakukan aktivitas yang meningkatkan risiko kerusakan atau kebakaran gambut.

"Jadi, mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan [gambut] menjadi concern dari Bapak Presiden agar tetap dicarikan solusi ekonominya dengan berbagai teknologi yang ada," kata Kepala BRIN.