Indeks Ketenagakerjaan

Untuk mencapai standar kerja positif, seseorang harus memiliki karakter kinerja positif. Berikut ini cara mencapai standar kerja positif.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan dua dokumen itu terkait perlindungan pekerja migran dan peningkatan daya saing pekerja di ASEAN.

Apa saja kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan tenaga kerja? Penjelasan lengkapnya ada di artikel di bawah ini.

Temuan AJI Jakarta, masih ada jurnalis yang mendapatkan upah di bawah UMP DKI, 15 kasus pemotongan gaji, penundaan gaji di 8 media, hingga PHK 17 media.

Hasil pemeriksaan Tim Identifikasi Polres Metro Jakarta Barat, tidak ada indikasi penganiayaan di tubuh YS.

Perlindungan itu termasuk mencegah praktik diskriminasi, pelanggaran hak pekerja, dan kekerasan berbasis gender pada pekerja rumahan.

JD.ID berjanji para karyawan terkena PHK akan diberikan hak sesuai dengan peraturan pemerintah.

Manajemen SiCepat berjanji akan memberikan kompensasi kepada kurir yang telah dipecat sepihak.

Penjelasan tentang jenis-jenis tenaga kerja menurut sifat, kualitas, fungsi pokok, dan hubungannya dengan produk.

Cara mengklaim dana BPJS Ketenagakerjaan secara online dan syarat-syaratnya

Hanya 15 persen dari 85 juta pekerja di Indonesia berpenghasilan cukup untuk membiayai kehidupan kelas menengah keluarga berjumlah empat orang.

Ayam KFC memang renyah dan enak, tapi di balik itu ada kesejahteraan buruh yang justru melempem.

Karyawan Indopos mengadu ke pemerintah karena berbagai persoalan ketenagakerjaan yang menimpa mereka. Termasuk dalam hal upah yang rendah.

JKP dianggap sekadar janji manis sebab syaratnya terlalu ketat. Aktivis buruh juga menilai ini bukti pemerintah ingkar janji.

Indonesia tengah melakukan sejumlah upaya untuk menangani pengganguran akibat pandemi COVID-19. Namun, sejauh mana upaya tersebut berhasil?

Kemnaker Luncurkan Satu Data Ketenagakerjaan

Para menteri beramai-ramai menjelaskan UU Ciptaker ketika dokumen finalnya tak tersedia. Tapi itu tak membendung amarah publik yang tetap turun ke jalan.

Pengambilan keputusan soal omnibus law dilakukan hari ini, Senin (5/10/2020). Wakil rakyat mengelabui publik, buruh kecolongan.

Jokowi didesak untuk menghentikan pembahasan RUU Ciptaker, sebagaimana yang ia lakukan terhadap RKUHP tahun lalu.

Sanksi pidana ketenagakerjaan tetap diatur lewat UU 13/2003, bukan RUU Cipta Kerja. Sanksinya beragam, dari mulai pemenjaraan hingga denda.