Nilai TKA Rendah: Potret Kesenjangan Mutu Pendidikan Indonesia

tirto.id - Dilaksanakan secara perdana dan serentak di seluruh Indonesia pada 3-9 November 2025, Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang kelas XII SMA dan sederajat tak sepenuhnya berlangsung mulus. Di beberapa daerah, pelaksanaan TKA perdana ini terganjal beberapa problematika, di antaranya terkait kendala jaringan internet dan listrik.

Selain itu, meski wacana TKA telah digaungkan oleh pemerintah sejak awal 2025, sebagian siswa dan juga pendidik tidak siap karena model ujiannya yang mengusung konsep soal baru, yaitu mengandalkan penalaran dan bukan hanya sekedar pertanyaan dan jawaban pilihan ganda.

Dua kendala tersebut dirasakan oleh siswa SMAN 2 Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosefina Noyan Estri Inul. Osi–sapaan akrab Yosefina–mengaku tak memiliki persiapan yang memadai untuk menghadapi TKA. Dia menjelaskan bahwa dirinya baru mengetahui akan mengikuti TKA hanya beberapa hari sebelum tanggal pelaksanaan.

"Kemarin waktu pelaksanaan TKA ada kegiatan lain, jadi kami kesannya itu sangat mendadak," kata Osi saat dihubungi Tirto, Selasa (6/1/2026).

Selain tiga mata pelajaran wajib–yaitu Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia, Osi memilih Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut dan Ekonomi sebagai mata pelajaran pilihan dalam TKA 2025 ini. Pada 27 Oktober 2025, Osi dan teman-temannya sempat melaksanakan simulasi TKA. Namun, Osi mengakui ada sebagian materi pelajaran yang belum diajarkan di kelas sehingga tetap menemui kesulitan saat mengerjakan TKA dengan konsep soal baru tersebut.

"Sudah ada yang diajari oleh guru, tapi ada sebagian yang belum," jelasnya.

Ganjalan pelaksanaan TKA tidak hanya berhenti disitu saja. Osi dan sekitar 50 ribu siswa peserta TKA asal NTT harus menghadapi kendala pemadaman listrik saat mengerjakan soal. Osi menceritakan sebelum pemadaman listrik berlangsung, para siswa peserta TKA sedang mengerjakan soal mata pelajaran pilihan.

Lantaran listrik padam di tengah waktu mengerjakan soal, jawaban para peserta pun tak terekam di sistem jaringan peladen milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Alhasil Osi dan kawan-kawannya terpaksa harus mengikuti TKA susulan.

"Kami tunggu listriknya menyala sejak itu," ujar Osi.

Keluhan terkait pelaksanaan TKA 2025 tidak hanya datang dari para siswa, guru pun turut buka suara. Wilfridus Kado, guru honorer SMKN 7 Ende, NTT, menceritakan kondisi yang sama mengenai pelaksanaan TKA di sekolahnya.

Sebagai guru di mata pelajaran Agribisnis Tanaman, Wilfridus mengaku baru mengetahui informasi resmi pelaksanaan TKA beberapa hari sebelumnya. Padahal, murid-murid kelas XII di sekolahnya tengah melaksanakan magang alias praktik kerja lapangan (PKL).

Jadi, begitu dapat kabar tentang pelaksanaan TKA, pihak sekolah pun langsung menginstruksikan para murid tersebut kembali ke sekolah untuk mengikuti TKA.

"Kami di sekolah sendiri tidak ada persiapan untuk TKA. Siswa kami sedang PKL, kebetulan kemarin siswa PKL-nya ada di Jember. Setelah jadwal TKA-nya keluar, kami langsung perintahkan siswa untuk ikut," kata Wilfridus saat dihubungi Tirto.

Tantangan lain yang harus dihadapi Wilfridus sebagai guru adalah rendahnya motivasi para siswa untuk mengikuti TKA. Menurutnya, para guru di NTT saat ini sudah merasa bersyukur bila siswanya mau terlibat aktif dalam proses belajar dan mengajar, termasuk mengikuti TKA terlepas bagaimana pun hasilnya.

"Kami bersyukur mereka datang ke sekolah karena mereka rata-rata itu orang tuanya petani dan mereka itu banyak aktivitasnya di kebun juga," ujar Wilfridus.

Hasil TKA SMA dan Sederajat

Terlepas dari kendala teknis dan kesan mendadak dalam pelaksanaannya, hasil TKA perdana untuk jenjang SMA dan sederajat ini juga mencengangkan publik karena dinilai terlalu rendah.

Kemendikdasmen mengumumkan bahwa sekolah dapat mengakses hasil TKA pada Selasa (23/12/2025). Sementara itu, publik dapat mengakses informasi hasil TKA secara nasional pada Jumat (26/12/2025) melalui laman ini.

Rekapitulasi hasil tiga mata pelajaran wajib dalam TKA secara nasional menunjukkan: nilai rata-rata Bahasa Indonesia 55,38, Matematika 36,10, dan Bahasa Inggris di angka 24,93.

Kendala teknis dan tantangan para siswa maupun guru dalam menghadapi TKA di NTT pun tercermin dalam hasil TKA tersebut. Provinsi NTT tercatat memperoleh nilai paling rendah di antara 38 provinsi di Indonesia. Data Kemendikdasmen menunjukkan nilai rata-rata peserta TKA di NTT untuk keseluruhan mata pelajaran wajib adalah 33,07. Jika dirinci, rata-rata nilai matematika adalah 31,73; Bahasa Inggris 19,71; dan Bahasa Indonesia 47,78.

Di atas NTT, terdapat Sulawesi Barat dengan rata-rata nilai Bahasa Indonesia: 49,72; matematika: 33,29; Bahasa Inggris: 20,94 dan nilai-nilai rata keseluruhan 34,65. Kemudian di atasnya, ada Gorontalo dengan rata-rata nilai Bahasa Indonesia 50,11; matematika 33,14; Bahasa Inggris 20,87; dan nilai-nilai rata keseluruhan 34,71.

Di sisi yang lain, rekapitulasi Kemendikdasmen menunjukkan tiga provinsi peraih rata-rata nilai TKA tertinggi adalah Yogyakarta dengan rata-rata nilai keseluruhan mata pelajaran wajib 46,33.

Di urutan kedua, ada DKI Jakarta dengan rata-rata nilai pelajaran wajib 45,60. Sementara itu, posisi ketiga diduduki Jawa Tengah dengan rata-rata nilai 42,51.

“Atmofer” di Yogyakarta pun terbilang berseberangan dengan NTT. Aurelia Maura Paradise, siswa MAN 1 Sleman, DI Yogyakarta, bercerita bahwa hampir semua siswa di sekolahnya menyambut TKA dengan penuh antusiasme. Para siswa pun disebutnya saling bersaing untuk memperoleh nilai terbaik.

"Kami merasa ini Kota Pelajar. Jadi, kami merasa persaingannya banyak nih sehingga butuh ekstra belajarnya. Hawa persaingannya terasa sampai di sini," kata Aurelia kepada Tirto.

Walaupun nilai TKA tak menjadi syarat kelulusan, Aurelia dan siswa lain di lingkaran pertemanannya merasa tetap harus melaksanakan ujian tersebut secara serius. Alasannya adalah hasil TKA menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk diterima di perguruan tinggi negeri ternama.

"Sebagian besar juga mau mengejar untuk masuk top PTN (perguruan tinggi negeri), kayak UGM," terangnya.

Kesenjangan Kualitas Pembelajaran

Terkait hasil keseluruhan nilai mata pelajaran wajib TKA yang rendah, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengakui bahwa masih ada kesenjangan kualitas pembelajaran antar daerah dan sekolah di Indonesia.

"Ini dipengaruhi sumber daya, dukungan, dan tata kelola," kata Toni saat dihubungi Tirto, Selasa (6/1/2026).

Selain itu, Toni mengakui masih banyak permasalahan terkait kompetensi guru yang belum mengimplementasikan pola pengajaran yang benar secara nyata. Dia menyebut banyak guru mengikuti bimbingan teknis (bimtek), tapi tak menerapkannya di kelas.

"Pelatihan guru yang belum cukup mengubah praktik mengajar. Banyak pelatihan masih berhenti di bimtek, belum menjadi perubahan nyata di kelas," ungkapnya.

Masalah lain, menurut Toni, terkait dengan budaya belajar dan mengajar para siswa dan guru hanya demi menghadapi ujian hingga faktor lingkungan dan konsistensi dalam penerapan kurikulum saat proses pembelajaran berlangsung.

Meski demikian, Toni menekankan bahwa pelaksanaan TKA perdana dan hasilnya ini menjadi momen yang tepat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran siswa di Indonesia.

"Jadi, ada aspek [masalah] struktural. Tetapi, yang paling penting kita bisa memperbaiki bila data TKA benar-benar dipakai untuk intervensi yang tepat, terutama penguatan guru dan ekosistem belajar," terang Toni.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, pun mengakui bahwa nilai matematika siswa SMA dan sederajat dalam TKA 2025 tergolong rendah. Menurutnya, kondisi tersebut bukan semata disebabkan kemampuan numerasi murid yang rendah, tapi ada pula faktor pengajar dan bahan pengajaran yang kurang menarik dari permasalahan ini.

“Bukan karena muridnya goblok, bukan, tapi mungkin cara kita mengajarkannya dan bukunya tidak mendorong mereka untuk belajar matematika,” ujarnya, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (19/11/2025).

Mu’ti juga menyoroti rendahnya kemampuan numerasi siswa Indonesia, yang menurutnya turut dipengaruhi oleh anggapan umum bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah menyiapkan metode pembelajaran yang lebih menarik agar siswa lebih menyukai bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM).

Ke depan, dia menjelaskan, buku-buku bidang STEM akan dikembangkan agar lebih mudah dipahami, terjangkau, dan menyenangkan. Harapannya, siswa dapat belajar sains dan teknologi dengan cara yang lebih menarik dan efektif.

Senada dengan Kemendikdasmen, Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Suparno Sastro, menuturkan bahwa nilai TKA SMA dan sederajat yang terbilang rendah dan merata di Indonesia adalah akibat masalah kualitas pembelajaran dan guru yang mengajarkan.

Suparno menambahkan bahwa rendahnya capaian nilai TKA SMA dan sederajat juga disebabkan oleh kondisi penurunan pengetahuan dan keterampilan akademis siswa, baik secara umum maupun khusus. Lebih lanjut, hal ini disebabkan oleh terhentinya atau terganggunya proses pembelajaran secara signifikan (dikenal dengan istilah learning loss) yang terjadi selama Pandemi COVID-19.

Untuk mengejar ketertinggalan itu, menurut Suparno, perlu ada sinergi dan perbaikan pembelajaran yang diupayakan bersama oleh siswa dan guru.

"Isu learning loss sebagai isu eksternal yang merupakan dampak pandemi COVID-19, tentu juga masih mempengaruhi hasil ini sehingga itu juga yang mempengaruhi proses dan pembelajarannya belum bisa efektif," kata Suparno.

TKA Dirancang Jadi Evaluasi Pembelajaran

Mari merunut ke belakang. Dalam catatan Tirto, proses pelaksanaan TKA telah digodok sejak Februari 2025. Wacana tentang TKA ini pun sempat menimbulkan polemik di masyarakat–apakah ia akan menjadi model tes akhir seperti ujian nasional (UN) atau konsep asesmen penilaian kemampuan akademik yang sepenuhnya baru.

Di tengah diskursus tersebut, Kemendikdasmen melakukan penggodokan konsep dan aturan terkait TKA dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) hingga Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri.

Seiring polemik bergulir, konsep TKA pun mengalami pergeseran. Semula, ia memang sempat akan dijadikan model ujian akhir seperti UN. Kemudian, TKA diwacanakan menjadi syarat masuk ke perguruan tinggi. Hingga akhirnya, TKA dijadikan sebagai bahan evaluasi pembelajaran seperti saat ini.

Selain itu, hasil TKA dapat menjadi salah satu lampiran untuk mendaftar ke perguruan tinggi.

"TKA bukan UN versi baru. Ujian Nasional dulu identik dengan high-stakes untuk menentukan kelulusan. TKA kami dorong menjadi tes yang memberi umpan balik, mendorong perbaikan proses belajar, penguatan literasi–numerasi, dan pembelajaran yang lebih tepat sasaran (teaching to the right level). Jadi, orientasinya bukan menghukum, tetapi memotret kondisi secara adil agar perbaikan bisa dilakukan cepat dan tepat," jelas Toni.

Mengutip data pelaksanaan TKA dari Kemendikdasmen, persentase siswa kelas XII SMA dan sederajat yang mengikuti TKA tercatat mencapai 3.526.494 alias 84,02 persen atau dari total 4.197.188 siswa di seluruh Indonesia.

Jumlah partisipan tertinggi adalah para siswa SMA (negeri maupun swasta) dengan persentase 91,31 persen atau 1.600.669 dari total 1.753.066 siswa. Diikuti siswa SMK dengan persentase 83,40 persen, dan MA 86,51 persen. Sedangkan, jumlah partisipan paling sedikit berasal dari salah satu sekolah Buddha dengan jumlah 9 siswa.

Ke depan, Kemendikdasmen merencanakan TKA untuk jenjang kelas VI SD dan IX SMP. Pelaksanaan TKA jenjang SMP sendiri telah dijadwalkan pada 6-16 April 2026, sementara TKA jenjang SD akan digelar pada 20-30 April 2026.

Kemendikdasmen menyatakan pelaksanaan TKA jenjang SMA dan sederajat menjadi bahan untuk mengevaluasi sejumlah hal terkait pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan kesiapan perangkat, layanan pertolongan atau helpdesk, mitigasi gangguan, serta penguatan integritas pelaksanaan.

Untuk jenjang SD dan SMP, Toni menuturkan akan ada penyesuaian karakteristik peserta didik sehingga ujian dibuat menjadi ramah anak secara durasi maupun format ujian. Kemudian, komunikasi dan pendampingan siswa yang harus dikerjasamakan antara guru dan orang tua.

“Pendekatan komunikasi harus lebih hati-hati agar tidak menambah kecemasan siswa dan orang tua,” terangnya.