Evaluasi Nilai TKA Rendah: Perbaiki Fondasi Literasi Siswa

tirto.id - Terlepas dari kendala teknis dan polemik yang menyertainya, Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SMA dan sederajat akhirnya digelar pada 3-9 November 2025. Hasilnya kemudian dirilis ke publik pada 26 Desember 2025. Dan publik kemudian dibuat tercengang lantaran capaiannya dinilai terlalu rendah.

Rekapitulasi hasil tiga mata pelajaran wajib dalam TKA secara nasional menunjukkan: nilai rata-rata Bahasa Indonesia 55,38, Matematika 36,10, dan Bahasa Inggris di angka 24,93.

Perolehan tersebut mengonfirmasi hasil survei terkait capaian pendidikan Indonesia, salah satunya yang terekam oleh asesmen internasional Programme for International Student Assessment (PISA) yang dilakukan oleh OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi).

Berdasarkan asesmen PISA 2018 dan 2022, performa literasi matematika Indonesia tercatat sangat rendah. Skor yang diperoleh tidak hanya berada di bawah rata-rata OECD (472 pada 2022), tetapi juga stagnan selama 10–15 tahun terakhir.

Menurut Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, hasil TKA 2025 ini membuka tabir kondisi pendidikan di Indonesia. Jelas ada beberapa aspek dalam sistem pendidikan Indonesia yang wajib dievaluasi.

Pada pokoknya, Ubaid menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada "memperbaiki nilai" siswa, tapi harus memperbaiki sistem dan itu dimulai dari peningkatan kualitas guru.

“Peningkatan kualitas guru dan redistribusi guru berkualitas. LPTK harus dievaluasi dan diperbaiki. Janganlah LPTK cetak calon guru dengan mutu rendah. Jangan pula tumpuk guru-guru terbaik di kota besar atau sekolah unggulan saja. Harus ada insentif radikal untuk guru hebat yang mau mengajar di daerah dengan nilai TKA terendah,” tutur Ubaid kepada Tirto.

Berikut petikan lengkap wawancara yang kami lakukan bersama dengan Ubaid Matraji.

Secara umum, hasil TKA untuk kelas XII SMA dan sederajat ini belum begitu memuaskan. Seluruh nilai rata-rata mapel wajib yang diujikan di bawah 60,00. Menurut analisis Anda mengapa hasil ini terjadi?

Jelas ini dikarenakan buruknya sistem pendidikan kita. Skor rendah ini menunjukkan adanya diskoneksi antara kurikulum yang menuntut kemampuan analisis (HOTS) dan realitas di lapangan di mana guru-guru kita masih terjebak dalam pola pengajaran “kejar tayang” materi. Kita menuntut siswa berlari (lewat soal TKA yang sulit), sementara kita hanya memberi mereka fasilitas untuk merangkak.

Kesenjangan kualitas pendidikan juga menjadi andil penentu yang memperburuk hasil belajar. Jangan salahkan “termometer” (TKA) jika hasilnya menunjukkan angka “demam”. Yang harus disalahkan adalah mengapa negara membiarkan banyak sekolah “sakit” tanpa obat dan nutrisi yang cukup, tapi dipaksa ikut lomba lari yang sama.

Capaian nilai TKA 2025 ini seolah mengonfirmasi skor PISA 2022 yang menyebut kelemahan siswa Indonesia terutama di aspek literasi dan matematika. Bagaimana tanggapan Anda? menurut Anda, apa yang harus diperbaiki dari aspek pengajaran di bidang literasi dan matematika itu?

Hentikan formalitas administratif. Guru-guru kita hari ini lebih banyak menghabiskan energi untuk mengisi aplikasi dan laporan administratif daripada mendalami materi pedagogi. Bagaimana siswa mau literat kalau gurunya habis waktu buat nyicil administrasi? Kita butuh debirokratisasi pengajaran.

Lalu, literasi bukan sekadar membaca, tapi menalar. Pengajaran literasi kita masih terjebak pada level “mengeja dan membaca” dengan lancar. Padahal, literasi itu soal kemampuan menganalisis argumen dan mendeteksi logika yang cacat. Kita butuh perbaikan pada metode critical reading, bukan sekadar menyuruh anak membaca buku tanpa diskusi yang tajam.

Matematika dianggap momok karena diajarkan sebagai deretan rumus mati. Seharusnya, matematika diajarkan sebagai alat pemecahan masalah (problem solving). Jadi, perbaiki cara guru menjelaskan “mengapa” sebuah rumus ada, bukan cuma “bagaimana” memasukkannya ke angka.

Harus ada pendampingan klinis yang masuk ke kelas-kelas, memastikan guru benar-benar paham cara mengajar penalaran, bukan sekadar menuntaskan bab di buku paket.

Secara data, kita juga melihat peraih nilai tertinggi dalam TKA 2025 ini masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa, sementara yang terendah berada di daerah Timur, seperti NTT dan Papua. Apakah hal ini indikasi persoalan serius?

Ini bukan lagi sekadar "persoalan serius", tapi sudah masuk kategori darurat keadilan pendidikan. Dominasi Jakarta dan DIY membuktikan bahwa fasilitas dan akses informasi masih menjadi penentu utama nilai akademik, bukan sekadar kecerdasan siswa.

Selama infrastruktur pendidikan, rasio guru berkualitas, dan akses konektivitas di NTT atau Papua tidak dikejar secara radikal, TKA hanya akan menjadi ritual tahunan untuk mempertegas marginalisasi saudara-saudara kita di Timur. Kita sedang melakukan "standarisasi kemiskinan" jika terus menggunakan alat ukur yang sama tanpa menyetarakan fasilitasnya.

Menurut Anda, apa yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan TKA jenjang SMA dan sederajat, mengingat pada April 2026 akan dilaksanakan TKA untuk jenjang SD-SMP dan sederajat?

Terkait rencana pelaksanaan TKA untuk jenjang SD dan SMP di April 2026, ada satu hal yang harus ditegaskan. Jika TKA ini dijadikan syarat atau penentu kelulusan ke jenjang berikutnya (SMP/SMA), negara sedang melegitimasi praktik diskriminasi pendidikan.

Jika hasil TKA menjadi penentu, sekolah-sekolah favorit hanya akan diisi oleh mereka yang “beruntung” secara akses. Hal ini akan semakin memperlebar jurang pemisah (segregasi) antara sekolah kaya dan sekolah miskin. TKA akan berubah menjadi “tembok raksasa” yang menghalangi mobilitas vertikal anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pendidikan dasar kita sangat beragam. Jadi, menyamaratakan standar kelulusan lewat TKA berarti mengabaikan konteks lokal dan keberagaman kecerdasan siswa di berbagai daerah. Kita tidak boleh terjebak lagi pada pola lama yang hanya menghargai kecerdasan akademik sempit "di atas kertas."

Apa yang mesti diperbaiki pemerintah untuk sektor pendidikan berkaca dari hasil TKA 2025?

Berkaca dari hasil TKA 2025, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada memperbaiki nilai, tapi harus memperbaiki sistem. Yang pertama adalah peningkatan kualitas guru dan ​redistribusi guru berkualitas. LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) harus dievaluasi dan diperbaiki. Janganlah LPTK cetak calon guru dengan mutu rendah. Jangan pula, tumpuk guru-guru terbaik di kota besar atau sekolah unggulan saja. Harus ada insentif radikal untuk guru hebat yang mau mengajar di daerah dengan nilai TKA terendah.

Yang kedua pemerintah harus fokus pada literasi dasar, bukan sekadar konten. Hasil TKA rendah menunjukkan siswa kesulitan memahami teks dan logika dasar. Jadi, perbaiki dulu fondasi literasi sebelum menuntut penguasaan mata pelajaran yang kompleks.

Yang ketiga adalah kebijakan anggaran berbasis kebutuhan (asymmetric policy). Daerah dengan nilai TKA rendah harus mendapatkan alokasi anggaran dan pendampingan yang lebih besar, bukan malah "dihukum" dengan pemotongan anggaran karena dianggap tidak berprestasi.