Menakar Profesi Wartawan Hari Ini

tirto.id - Ada keriuhan yang muncul di dalam salah satu grup WhatsApp (WA) saat tersebar foto pertemuan antara Hotman Paris, Ketua Umum PWI Akhmad Munir, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, awal pekan ini. Dinamika terjadi karena pertemuan itu memunculkan berita tentang pencabutan laporan polisi oleh PWI kepada Hotman terkait dengan dugaan penghinaan profesi wartawan lewat pernyataannya “Lu punya otak ngak!”

Beberapa hari berikutnya, keriuhan bertambah setelah Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di acara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggunakan istilah Londo Ireng. Istilah itu digunakan untuk membalas kritikan kepada wartawan dan pengamat yang selalu bersikap kritis pada kebijakan pemerintah. Lalu, muncul lagi diksi ‘Rombongan Sirkus’ yang disematkan kepada wartawan parlemen oleh anggota DPR dari PDIP, Deddy Sitorus, saat digelar rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri pada Kamis (30/07/2026). Dua insiden terakhir ini belum tuntas persoalannya, hanya masalah Hotman saja yang ketegangannya mulai mereda.

Jika melihat dari bingkai kacamata public relations, peristiwa makan bersama antara pimpinan PWI, Hotman dan Dasco itu bukanlah sebuah antiklimaks dari relasi para pihak yang berpolemik. Peristiwa itu sesungguhnya sedang mempertontonkan terjadinya pergeseran krisis public relations dari potensi ruang sidang ke saluran media sosial. Dining table diplomacy atau diplomasi meja makan yang dilakukan ketiga tokoh di bidangnya itu ditujukan sejak awal untuk menurunkan ketegangan relasi dan menjadi bagian dari bentuk komunikasi non verbal untuk berdamai lewat makan bersama.

Pertemuan informal ini memberikan konteks untuk meredamkan polemik yang berawal dari panggung resmi konferensi pers di Kejaksaan, namun bisa diselesaikan bukan dengan mekanisme sengketa pers di Dewan Pers atau proses peradilan hukum. Padahal, selang sehari setelah ucapan Hotman muncul, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat sempat menyampaikan kecamannya. Namun sekali lagi, semua polemik itu cukup diselesaikan di meja makan yang dibingkai lewat satu unggahan Instagram.

Hal lain yang terlihat dari kacamata public relations adalah menguatnya tren Insta-Diplomacy. Tren semacam ini menjadi salah satu pendekatan dalam penanganan krisis public relations modern. Foto jabat tangan tiga tokoh di tempat santai itu menjadi panggung visual baru yang secara instan dapat menggantikan ketegangan hukum menjadi persepsi “damai dan selesai” di mata publik.

Lalu keterlibatan Dasco sebagai pihak ketiga tentunya juga bukan tanpa alasan. Dasco, dengan latar belakang partai politik berkuasa saat ini, dikenal memiliki pengaruh kuat dalam sejumlah kebijakan yang terkait dengan interaksi ruang sipil maupun dunia kewartawanan. Belakangan, istilah yang cukup populer adalah Adidas alias anak didik Dasco. Istilah ini merujuk pada jejaring politikus, aktivis, atau tokoh publik yang berada di bawah lingkaran pengaruh Sufmi Dasco Ahmad.

Hadirnya Dasco dalam proses mediasi PWI-Hotman menunjukkan bahwa pengaruh tokoh politik Partai Gerindra ini cukup besar. Meski bukan tokoh hukum atau praktisi pers namun dalam penanganan krisis komunikasi semacam ini dibutuhkan sosok yang bisa meningkatkan kepercayaan dari dua pihak untuk berdamai.

Hadirnya Dasco di sini menggambarkan juga fenomena Political Brokerage PR, yakni memanfaatkan wibawa serta pengaruh politik pihak ketiga sebagai pemutus arus krisis (circuit breaker) dalam meredakan eskalasi hukum dan media secara cepat. Pendekatan ini sebenarnya pernah juga digunakan dalam konteks nasional yang lebih luas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika meredakan konflik di Aceh.

Sementara bagi Hotman, sosok yang selama ini menunjukkan sisi pribadi eksplosif dan kerap mengklaim memiliki kedekatan dengan penguasa, mempunyai kepentingan besar untuk menyelesaikan masalahnya dengan PWI secara baik-baik. Hal sama, boleh jadi dirasakan oleh PWI. Ada kebutuhan simbiosis mutulisme dari relasi keduanya. Dari sudut pandang Hotman, ke depan dirinya masih membutuhkan dukungan wartawan untuk menjaga personal brand-nya. Sebaliknya, media juga membutuhkan sosok Hotman sebagai sumber high-click content.

Konflik ini sesungguhnya juga bukanlah perang antar-lembaga, melainkan keretakan sesaat dalam hubungan kerja sama atau media relations. Ketika batasan etika terlampaui, kedua pihak menyadari bahwa perselisihan berkepanjangan akan merugikan relasi dan publikasi masing-masing pihak. Alhasil, rekonsiliasi cepat adalah opsi terbaik bagi kedua belah pihak.

Apa yang terjadi dari proses rekonsiliasi ini pada dasarnya memperkuat teori Dramaturgi dari Erving Goffman. Dalam teori tersebut, panggung komunikasi dibagi menjadi sisi front stage (panggung depan) dan back stage (panggung belakang). Letupan kata-kata Hotman saat konferensi pers menunjukkan terjadinya kegagalan kontrol pada arena front stage.

Sementara, pertemuan meja makan bersama Dasco berfungsi menarik kembali dinamika tersebut ke back stage sebagai bentuk negosiasi informal. Kemudian dengan sengaja mempublikasikan pertemuan itu dapat dilihat sebagai arena front stage baru ke dalam bentuk foto Instagram lewat narasi persatuan untuk merekonstruksi persepsi publik bahwa semuanya sudah baik-baik saja.

Semua proses ini, dalam konteks komunikasi dan public relations, menjadi salah satu upaya yang terkadang bisa secara efektif memecahkan kebuntuan dan ketegangan. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua hal cukup dilakukan dengan pendekatan informal semacam itu. Substansi masalah harus tetap diselesaikan, apalagi ketika sebuah profesi dihina dengan begitu gampang di ruang publik.

Pada akhirnya, ketika dominasi atas salah satu profesi sudah makin menguat dan itu semua cukup diselesaikan dengan dining table diplomacy atau Insta-Diplomacy saja, maka di sana sudah terjadi relasi yang sebenarnya tak lagi seimbang. Media yang seharusnya bisa menjadi kanal suara publik untuk menyampaikan kritik, saran, serta laporan atas dugaan pelanggaran secara luas – maka saat posisinya sudah tersubordinasi maka jangan pernah berharap besar proses demokratisasi akan berjalan secara sehat. Hal penting lainnya lagi adalah ketika kekerasan verbal pada profesi wartawan sudah dianggap sebagai sesuatu yang normal maka sesungguhnya hal itu menjadi ancaman nyata bagi kebebasan pers di masa depan.

Namun demikian juga, dalam kacamata yang lebih positif, kita semua sebenarnya sedang diajak menonton sebuah seni tertinggi dari strategi perang ala Sun Tzu dalam penyelesaian konflik antara PWI dan Hotman. Di sini, strategi Sun Tzu menjadi efektif digunakan bahwa cara terbaik menaklukkan musuh tidak harus dilakukan dengan cara bertempur di medan perang namun kemenangan sejati bisa didapatkan lewat kecerdasan, persiapan matang, dan manipulasi situasi.

Ah, boleh jadi pernyataan Hotman itu memang hanya bentuk dinamika relasi saja sehingga tak seharusnya direspons dengan penuh emosi. Atau jangan-jangan muruah wartawan hari ini memang sudah tersubordinasi oleh kekuasaan sehingga begitu mudahnya untuk diintimidasi? Sekali lagi, jangan mencerna tulisan ini secara emosional, tapi cukup tersenyum saja karena semuanya sudah selesai dengan makan bersama! []

Mantan jurnalis yang kini berprofesi sebagai praktisi public relation di Praxis. Ia juga menjadi salah satu penulis buku Public Relations Crisis.