Indeks Literasi Keuangan RI Naik, tapi Turun di Profesi Karyawan

tirto.id - Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat Indeks Literasi Keuangan nasional mencapai 69,57 persen, naik 2,93 poin persentase dari tahun sebelumnya yang sebesar 66,64 persen. Namun, peningkatan tersebut tidak terjadi pada seluruh kelompok pekerjaan. Literasi keuangan kelompok pegawai profesional justru turun 0,68 poin persentase menjadi 85,12 persen, dari 85,80 persen pada 2025.

Meski demikian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa capaian indeks literasi secara keseluruhan menandakan mayoritas penduduk Indonesia usia 15-79 tahun telah memiliki pemahaman finansial yang tergolong well literate.

"Artinya sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 sampai dengan 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate. Capaian ini meningkat sebesar 2,93 persen poin jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang sebesar 66,64 persen," ujar Amalia dalam konferensi pers Hasil SNLIK secara daring, Senin (10/8/2026).

Secara demografis, tingkat literasi keuangan berdasarkan jenis kelamin kini relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan. Dari sudut pandang wilayah, literasi di perdesaan mengalami lompatan sebesar 4,55 poin persentase, meskipun angka literasi di perkotaan masih tercatat lebih tinggi.

Untuk kelompok umur, seluruh kelompok usia mengalami peningkatan literasi keuangan. Kelompok usia 26-35 tahun mencatat indeks tertinggi sebesar 78,70 persen, naik 4,65 poin persentase. Sementara kenaikan terbesar terjadi pada kelompok usia 51-79 tahun, yang mencapai 60,01 persen atau naik 4,98 poin.

Berdasarkan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, hampir seluruh kelompok juga mengalami peningkatan. Selain pegawai profesional yang turun 0,68 poin menjadi 85,12 persen, kenaikan terbesar terjadi pada kelompok ibu rumah tangga yang naik 5,67 poin menjadi 68,36 persen.

Berdasarkan pendidikan, peningkatan literasi paling mencolok terjadi pada kelompok masyarakat lulusan SD/sederajat yang tumbuh 5,06 poin persentase.

Adapun, SNLIK 2026 menghimpun data 74.025 rumah tangga sampel di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Penyelenggaraan survei kali ini menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi FASIMO R pada periode pendataan 26 Januari hingga 18 Februari 2026.

Amalia mengungkapkan bahwa kolaborasi antarlembaga ini berhasil memperluas cakupan laporan hingga ke tingkat daerah.

"Dari sisi level penyajian, SNLIK tahun 2026 terdapat pengembangan yang signifikan dari tahun sebelumnya, di mana dengan dukungan dari LPS dan OJK, kita bisa memperluas level penyajian dari yang tahun sebelumnya hanya sampai dengan tingkat nasional, dan tahun ini bisa menyajikan sampai dengan level provinsi," kata Amalia.

Hasil pemetaan wilayah menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan Indeks Literasi Keuangan tertinggi (85,01 persen), disusul Kalimantan Selatan (79,69 persen) dan Bali (78,77 persen).

Pada kategori literasi keuangan syariah yang mencapai rata-rata nasional 43,07 persen, Provinsi Aceh menduduki posisi puncak, diikuti Kepulauan Riau dan DKI Jakarta.

Gap Inklusi dan Literasi Masih Lebar

Indeks Inklusi Keuangan nasional naik 0,87 poin persentase menjadi 93,61 persen, dari sebelumnya 92,74 persen. Namun, capaian tersebut masih jauh di atas tingkat literasi keuangan yang sebesar 69,57 persen. Artinya, terdapat gap 24,04 poin persentase antara akses/penggunaan layanan keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap produk serta layanan keuangan.

Berdasarkan kelompok umur, hampir seluruh kelompok mencatat peningkatan inklusi keuangan, kecuali usia 15-17 tahun. Inklusi keuangan kelompok tersebut turun 2,19 poin persentase menjadi 89,13 persen dari 91,32 persen pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, kelompok usia 26-35 tahun tetap menjadi kelompok dengan inklusi keuangan tertinggi. Indeksnya mencapai 96,27 persen, naik 2,75 poin persentase dari 93,52 persen pada tahun sebelumnya.

Kelompok usia 18-25 tahun mencatat inklusi sebesar 95,69 persen atau naik 0,62 poin. Kemudian, kelompok usia 36-50 tahun naik 0,65 poin menjadi 94,76 persen. Adapun kelompok usia 51-79 tahun meningkat 0,81 poin menjadi 90,51 persen.

Berdasarkan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, pegawai profesional memiliki tingkat inklusi keuangan yang sangat tinggi, mencapai 98,89 persen, meskipun kenaikannya relatif terbatas sebesar 0,74 poin persentase.

Tingkat inklusi tertinggi tercatat pada kelompok pensiunan atau purnawirawan sebesar 99,54 persen, meski turun 0,46 poin dari 100 persen pada tahun sebelumnya. Kelompok pengusaha atau wiraswasta juga memiliki inklusi tinggi sebesar 96,03 persen, naik 0,82 poin.

Sementara itu, inklusi keuangan kelompok pekerjaan lainnya naik 1,13 poin menjadi 93,42 persen. Ibu rumah tangga meningkat 1,02 poin menjadi 93,72 persen, sedangkan kelompok tidak atau belum bekerja mencatat kenaikan paling tinggi, yakni 5,65 poin menjadi 89,59 persen.

Namun, tidak semua kelompok mengalami peningkatan. Inklusi keuangan pelajar atau mahasiswa turun 2,35 poin persentase menjadi 92,76 persen, dari sebelumnya 95,11 persen.

Adapun kelompok petani, peternak, pekebun, dan nelayan mencatat inklusi sebesar 87,82 persen, naik 0,26 poin persentase dari 87,56 persen.

Berdasarkan provinsi, Indeks Inklusi Keuangan tertitingi dicatat oleh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Sebaliknya, wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Maluku Utara masih berada di bawah rata-rata nasional.