Masuk tirto.id
tirto.id - Sinyal tegas efisiensi program makan bergizi gratis datang dari pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN). Nanik S Deyang, Kepala BGN yang menggantikan Dadan Hindayana pada awal pekan ini, dalam konferensi pers Kamis (4/6/2026), menegaskan bahwa pemerintah tak akan lagi fokus pada kuantitas jumlah penerima manfaat melainkan mengejar perbaikan kualitas program.
Untuk mencapai tujuan tersebut, BGN akan empat langkah utama yang mencakup refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur-dapur baru, pembenahan dapur yang sudah beroperasi agar sesuai standar, serta mengubah skema pembiayaan program di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
"Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau tahun 2026 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta (penerima manfaat)," ungkap Nanik.
Pernyataan tersebut memberikan sedikit angin segar bagi pasar yang selama ini memandang program MBG terlalu boros dan berpotensi membebani APBN di tengah tekanan berat akibat lonjakan harga minyak. Jika langkah itu berjalan efektif, pemangkasan anggaran akan memberi ruang fiskal yang lebih longgar untuk membiayai program-program yang jauh lebih urgen, seperti subsidi energi dan stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat.
Kini pasar menunggu pernyataan yang jauh lebih konkret terkait berapa besar penghematan yang dapat dilakukan. Sebab jauh sebelum BGN mengalami pergantian pucuk pimpinan dan Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyelewengan program serta anggaran, otoritas fiskal telah menyampaikan bahwa potensi pemangkasan dana MBG sudah mencapai Rp67 triliun, dengan outlook anggaran hingga akhir tahun hanya sebesar Rp268 triliun.
Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata dalam kajian hariannya menyampaikan bahwa dinamika yang terjadi di BGN—menyusul kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala BGN serta sejumlah kasus keracunan makanan—turut menjadi perhatian investor di tengah fluktuasi harga minyak dan ekspektasi inflasi jangka pendek.
Memastikan keberlanjutan program dengan membuka peluang pendanaan alternatif melalui hibah dan program CSR, dibanding melakukan ekspansi dapur baru secara agresif, kata Liza, "diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan MBG, meskipun target perluasan jumlah penerima manfaat berpotensi lebih moderat dibanding rencana awal."
Langkah Rasional
Pada dasarnya, pemerintahan Prabowo Subianto telah merancang perkiraan anggaran serta target penerima program MBG untuk lima tahun mendatang, di mana perluasan penerima manfaat dilakukan secara bertahap. Artinya, target 82,9 juta penerima manfaat dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp453 triliun sebenarnya direncanakan tercapai pada akhir periode pemerintahan, bukan pada tahun pertama maupun kedua.
Ini belum mempertimbangkan kesiapan infrastruktur distribusi, kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta kemampuan pemerintah menjaga kualitas tata kelola di tengah ekspansi program yang semakin besar dari tahun ke tahun. Sebab pada tahun 2025 saja, dari alokasi anggaran sebesar Rp75 triliun, realisasi belanja program tersebut hanya mencapai Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5 persen dari pagu yang tersedia.
Karena itu lah, pernyataan Nanik dalam konferensi pers pertamanya sebagai kepala BGN, perlu bermuara pada penghematan sifnifikan dari alokasi anggaran yang saat ini masih terus dievaluasi Kementerian Keuangan. Apalagi, kritik terkait desain yang MBG cenderung universal tanpa membedakan kondisi ekonomi daerah maupun kelompok penerima, telah sampai ke telinga presiden.
Sejumlah temuan akademik menunjukkan bahwa masalah utama MBG tidak semata berada pada besarnya anggaran, melainkan kualitas implementasinya. Dalam kajian A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program yang diterbitkan The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning pada 2025, Suprapto dan kolega menemukan bahwa lemahnya penargetan wilayah serta belum adanya evaluasi komprehensif mengenai dampak program terhadap kualitas sumber daya manusia.
Menariknya, sebagian besar persoalan yang dicatat dalam penelitian tersebut justru sejalan dengan arah reformasi yang kini ditempuh BGN. Refocusing penerima manfaat, penghentian sementara pembangunan SPPG baru, hingga upaya memperluas sumber pembiayaan di luar APBN dapat dibaca sebagai upaya memperbaiki kelemahan implementasi yang telah teridentifikasi sejak awal pelaksanaan program.
Pembenahan dapur eksisting bisa menjadi pintu masuk penghematan terbesar. Pasalnya, selama ini pembangunan dan operasional dapur menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam program MBG. Di sisi lain, terjadi konsentrasi dapur yang berlebihan di wilayah aglomerasi, sementara banyak daerah 3T belum tersentuh layanan MBG.
"Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," terang Nanik terkait pesan Presiden, sembari menambahkan bahwa refocusing program ke daerah terluar, terdepan, dan tertinggal dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti kantin sekolah atau dapur umum.
Jika pendekatan ini berhasil, sebagian biaya investasi yang sebelumnya ditanggung negara dapat dialihkan kepada pihak swasta, yayasan, maupun donor tanpa perlu mengeluarkan dana untuk pembangunan atau penyewaan infrastruktur SPPG.
Langkah tersebut juga sejalan dengan rekomendasi Suprapto dan kolega. Dalam penelitiannya, mereka menyarankan pemerintah mempercepat perluasan layanan melalui pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia di daerah, termasuk rumah makan, fasilitas komunitas, hingga dapur umum yang dapat dikonversi menjadi SPPG. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dibanding membangun fasilitas baru dari nol dan memungkinkan perluasan cakupan layanan tanpa lonjakan belanja modal yang terlalu besar.
Pertanyaannya kemudian, seberapa jauh penghematan tersebut bisa dilakukan?
Anggaran Bisa Dipangkas ke Rp150 Triliun
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Rendy Yusuf Manilet, mengatakan pemerintah perlu terlebih dahulu menentukan batas ruang fiskal yang tersedia, lalu menyesuaikan cakupan penerima dan desain program agar tetap berada di dalam batas tersebut.
Menurutnya, efisiensi anggaran MBG hingga Rp150 triliun—atau sekitar 47,8 persen lebih rendah dibanding outlook saat ini yang sebesar Rp287 triliun—bisa dilakukan lantaran ruang belanja negara untuk membiayai kebutuhan saat ini kian menipis. Salah satunya, tambahan kebutuhan subsidi energi yang dapat mencapai Rp200-300 triliun jika harga minyak bertahan di kisaran 85-90 dolar AS per barel dan rupiah berada di kisaran Rp17.000-Rp17.500 per dolar AS.
"Jadi angka 150 triliun itu dijadikan patokan. Nanti 150 triliun itu tidak boleh lebih dari itu, nanti disesuaikan kembali," ujar Rendy kepada Tirto.
Secara matematis, peluang menurunkan kebutuhan anggaran ke kisaran tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Syaratnya, pemerintah benar-benar meninggalkan pendekatan universal dan menjadikan MBG sebagai program yang lebih terfokus kepada kelompok rentan serta wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Perhitungan CORE Indonesia menunjukkan bahwa dengan asumsi biaya Rp15 ribu per porsi, kebutuhan anggaran MBG pada tahun kedua pemerintahan Prabowo sebenarnya hanya sekitar Rp181,37 triliun untuk menjangkau 33,16 juta penerima manfaat atau 40 persen dari total sasaran.
Jika program dikerucutkan ke daerah 3T, wilayah dengan indikator gizi buruk, atau daerah dengan stunting tinggi, kebutuhan anggaran bisa turun jauh di bawah skenario universal.
"Kalau seandainya 19 juta murid, kalau hitung-hitungan kasar saya itu anggarannya bisa menjadi lebih kecil, kurang lebih di bawah 100 triliun. Bahkan angkanya itu mungkin sekitar 60-70 triliunan," katanya, menjelaskan bahwa dengan anggaran Rp150 triliun, layanan MBG tetap bisa menyasar siswa dan ibu hamil secara lebih tertarget di desa dan perkotaan.
Dengan kata lain, sumber penghematan terbesar bukan berasal dari penutupan SPPG yang sudah terlanjur beroperasi, melainkan dari perubahan desain penerima manfaat.
"Saya kira tidak bisa lagi sekarang kita bicara kriteria penerimanya secara universal, tapi lebih detail dan selaras dengan tujuan atau target pemerintah dalam jangka panjang," tuturnya.
Rendy juga mengingatkan bahwa penghematan dari sisi operasional dapur tidak akan sebesar penghematan yang dapat diperoleh melalui penyesuaian target penerima manfaat. Menurutnya, apabila pemerintah tetap melanjutkan operasional dapur yang sudah berjalan dan hanya mengevaluasi dapur yang bermasalah, maka pengurangan anggaran yang dihasilkan tidak akan terlalu besar.
Karena itu, refocusing diarahkan agar layanan gizi bergerak lebih dulu ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada seperti kantin sekolah dan dapur umum. Dalam skema ini, dapur yang sudah berjalan tetap dapat beroperasi, tetapi penyalurannya dibatasi pada sekolah atau kelompok masyarakat yang memang memenuhi kriteria gizi dan stunting yang ditetapkan pemerintah.
Di luar itu, tantangan lain yang perlu dijawab pemerintah adalah nasib investasi yang telah terlanjur ditanamkan oleh pengelola SPPG. Selama dua tahun terakhir, banyak dapur dibangun dengan asumsi program akan terus berekspansi hingga mencapai puluhan juta penerima manfaat.
Ketika pemerintah kini mengubah arah kebijakan menjadi lebih selektif dan tidak lagi mengejar target universal, muncul pertanyaan mengenai kepastian pengembalian modal bagi investor maupun mitra yang telah terlibat dalam pembangunan dan operasional dapur, misalnya dengan memperpanjang periode pengembalian investasi.
Dengan kata lain, efisiensi MBG tidak cukup hanya dilakukan melalui pengurangan penerima manfaat atau optimalisasi sumber pendanaan, tetapi juga harus diikuti instrumen hukum yang memberikan kepastian bagi SPPG yang sudah beroperasi. Kepastian tersebut menjadi penting agar keterlibatan swasta, donor, maupun program CSR tetap terjaga ketika pemerintah mengubah skala dan prioritas program.
"Dari pengalaman MBG ini, kita perlu garis bawahi bahwa program besar itu memang harus dirancang secara matang. Karena kalau kondisinya sudah seperti sekarang, kan, jadi dilema juga. Karena di satu sisi memang dibutuhkan pemangkasan karena anggarannya tidak mencukupi, namun di sisi yang sama ada dapur yang sebenarnya sudah berinvestasi," jelasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
