Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nurson Wahid, mengungkap penyebab realisasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2025 meleset jauh dari target awal. Dikatakan jumlah target awal RDTR sebanyak 127, namun realisasi yang berjalan hanya selesai di angka 48.
Hal ini disampaikan Nurson, menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, pada rapat kerja dan rapat dengar Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (15/7/2026).
Nurson bilang pagu anggaran ATR/BPN semula sebesar Rp6,45 triliun sebelum adanya penambahan dana dari hasil pinjaman Bank Dunia dengan nama program ILAS PP.
Ia menjelaskan dana dari Bank Dunia tersebut baru dapat masuk setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 disahkan.
“Karena sudah ada komitmen dengan Bank Dunia tentang program ILAS PP persetujuan dari sananya dari Washington DC nya itu baru masuk setelah ada pengesahan APBN tahun dua ribu dua puluh lima dari Washington sana,” ujar Nurson.
Menurut Nurson, seharusnya dengan masukna dana ILAS PP tersebut, total anggaran ATR/BPN naik menjadi Rp6,98 triliun. Namun, kebijakan efisiensi dan blokir anggran oleh presiden serta Kementerian Keuangan, hal ini dinilai menjadi pengaruh dalam angga akhir anggaran.
“Sehingga harusnya anggaran kita nambah jadi enam koma sembilan delapan. Begitu ini masuk karena komitmen ini segmented program jadi sebelum enam koma empat lima ya belum memasukkan program programnya ini. Masuklah kebijakan Bapak Presiden dan Menteri Keuangan efisiensi dan blokir. Ketika diblokir harusnya kita kena menjadi kena tambahan blokir lima ratus tujuh puluh tiga,” jelasnya.
Nurson menyebut tanpa tambahan ILAS PP, anggaran ATR/BPN bahkan tidak akan sentuh angka Rp6 triliun. “Seandainya tidak ada ILAS PP ya kita enam koma empat dikurangi lima tujuh tiga. Berarti enggak nyampai enam harusnya,” ungkap Nurson.
Ia juga menegaskan dana pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia tidak dapat dialihkan untuk kebutuhan lain di luar program yang telah disepakati.
“Sudah ada duit ngapain diblokir kok pinjam untuk apa gitu kan. Karena pinjamnya ini pinjaman dalam bentuk komitmen program yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan yang lain,” tutur Nurson.
Soal capaian akhir RDTR, Nurson mengakui target 127 RDTR yang semula direncanakan akan dibiayai penuh oleh APBN pada akhirnya hanya tersisa 55 RDTR akibat proses tender proyek yang dibiayai ILAS PP mengalami keterlambatan.
"Dari enam koma empat, target semula ada seratus dua puluh tujuh RDTR. Nah, ternyata RDTR ini dibiayai siapa, ini dibiayai APBN semua, hanya tinggal lima puluh lima," ujarnya.
Ia menjelaskan keterlambatan itu terjadi atas putusan pemenang tender proyek ILAS PP sepenuhnya berada di tangan Bank Dunia, bukan ATR/BPN.
"Kenapa? Karena yang dari Bank Dunia, karena waktu itu molor, belum bisa tender-tendernya kan. Kalau ILAS PP itu yang menentukan menang atau tidak menang bukan kita. Yang menentukan menang itu juga Bank Dunia, harus mendapatkan approval dari Washington sana. Nah, approval-nya baru keluar pada awal tahun ini, tahun 2024, sehingga baru dilaksanakan," katanya.
Akibatnya, dari target yang telah direvisi menjadi 55 RDTR, realisasi akhir yang benar-benar rampung hanya 48. "Sehingga dari target semula seratus dua puluh tujuh, tinggal lima puluh lima, dan realisasi empat puluh delapan," ujar Nurson.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Nurson mengatakan ATR/BPN di 2026 akan mendapat tambahan anggaran khusus dari Presiden sebesar Rp1,2 triliun guna mempercepat penyusunan 400 RDTR baru.
"Tahun ini, kalau Bapak tanya, ini out of context, tahun ini untuk percepatan, kami alhamdulillah dipercaya Bapak Presiden dapat tambahan biaya, dikasih satu koma dua triliun untuk langsung nambah space empat ratus RDTR," katanya.
Penulis: Khaila Adinda
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
