Indeks Kementerian Atr-bpn
Menteri Nusron Cabut SHGB Milik Agung Sedayu di Laut Tangerang
Pemerintah mencabut SHGB dan SHM milik anak usaha Agung Sedayu Group (ASG) atas pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.
Nusron Benarkan Pagar Laut Banten Memiliki Sertifikat HGB & SHM
Nusron menerangkan, jumlah sertifikat HGB itu mencapai 263 bidang atas nama beberapa perusahaan hingga perorangan serta 17 sertifikat SHM.
Kementerian ATR/BPN Dapat Pinjaman Bank Dunia Rp5,7 T
Pemerintah mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) sebesar USD658 juta atau setara dengan Rp10,6 triliun (kurs Rp 16.214).
Menteri Nusron Bakal Sanksi 537 Perusahaan Sawit Tanpa HGU
Sanksi tegas patut diberikan kepada 537 perusahaan tersebut karena tidak patuh terhadap peraturan yang ada.
3 Pesan Prabowo ke Nusron Wahid usai Dilantik Jadi Menteri ATR
Tugas pertama adalah penataan ulang pemberian konsesi lahan-lahan negara dalam bentuk hak guna usaha (HGU).
Sampai Mei 2024, ATR/BPN Sumbang Rp215,8 Triliun ke Negara
AHY juga berharap akhir tahun ini dapat merealisasikan target 120 juta bidang tanah teregistrasi PTSL.
Jadi Menteri ATR, AHY Janji Sertifikasi 127 Juta Bidang Tanah
AHY berjanji Kementerian ATR/BPN akan tegas membasmi semua pihak yang berusaha berjalan di luar hukum.
Jaksa Agung: Satgas Mafia Tanah Harus Bebas dari Intervensi
Jaksa Agung mengingatkan Satgas Mafia Tanah bekerja keras menumpas habis para bandit agar rakyat tidak terus menerus menjadi korban.
Kementerian ATR/BPN Serahkan RDTR IKN pada Tim Transisi Otorita IKN
Dokumen tersebut antaranya RDTR WP 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, RDTR WP 2 IKN Barat, RDTR WP 4 IKN Timur I, dan RDTR WP 5 IKN Timur II.
Kontroversi Seragam Baru BPN: Sangat Militeristis & Boros Anggaran
Seragam dan atribut baru Kementerian ATR/BPN menuai kritik. Selain tak berkaitan dengan tupoksi, atribut baru lebih kental semangat militerismenya.
Hadi Tjahjanto akan Pecat Pejabat BPN Cimahi bila Terbukti Pungli
Menteri Hadi selalu mewanti-wanti jajarannya untuk tidak melakukan pungli dan bakal terus mengevaluasi demi perbaikan di internal kementerian.
Tantangan Hadi Soal Reforma Agraria, Tak Sekadar Sertifikasi Tanah
KPA menilai selama ini reforma agraria ‘disempitkan’ menjadi program sertifikasi tanah. Perlu gebrakan untuk jalankan reforma agraria sejati.
DPR: 12 Ribu Sertifikat Tanah PTSL Disalurkan ke Penerima Fiktif
BPKP disebut akan melakukan audit implementasi atas dugaan sertifikat tanah PTSL yang disalurkan ke penerima fiktif.
Jokowi Bentuk Timsus Berantas Mafia Tanah, KPK Dilibatkan
Presiden Jokowi ingin jajarannya membentuk tim khusus untuk memberantas mafia tanah. Bahkan timsus tersebut menggandeng lembaga lainnya seperti KPK.
Alasan Kartu BPJS Kesehatan Wajib Dilampirkan saat Jual Beli Tanah
Menurut Taufiq kebijakan ini sebagai upaya pemerintah demi mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.
Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Urus Jual Beli Tanah
Mulai 1 Maret 2022 Kartu BPJS Kesehatan harus dilampirkan sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli.
Sofyan Djalil: 125 Pegawai BPN Terlibat Mafia Tanah dari 2016
Ratusan pegawai BPN yang terlibat mafia tanah saat ini sudah diberikan sanksi tegas mulai dari dipecat dengan tidak hormat hingga dilaporkan ke polisi.
Cara Cek Sertifikat Tanah Asli Secara Online dan Melalui Kantor BPN
Cara cek sertifikat tanah asli dapat dilakukan secara online dan offline di kantor BPN. Berikut cara cek keaslian sertifikat tanah pakai 2 metode itu.
Kementerian ATR & Polda Metro Gelar Rakor Praoperasi Mafia Tanah
Kementerian ATR/BPN dan Polda Metro Jaya gelar rapat koordinasi teknis penyidikan perihal penanganan kasus-kasus mafia tanah.
Dampak Sertifikat Tanah Elektronik yang Perlu Diantisipasi BPN
Salah satu masalah yang berpotensi muncul saat digitalisasi sertifikat tanah dijalankan ialah adanya modus-modus baru kejahatan mafia tanah.