Indeks Kementerian Atr-bpn

Yetty Nurbuati Krystianti menjadi perhatian publik setelah diketahui merupakan istri dari Lampri, Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN. Simak profilnya.

Nusron mengundurkan diri dari Golkar setelah empat anak buahnya terjaring OTT KPK dalam kasus korupsi ATR/BPN.

KPK memotret indeks integritas sebagai bentuk pencegahan melalui Survei Penilaian Integritas di Kementerian ATR/BPN.

Penyidik mengangkut sejumlah barang bukti yang disimpan dalam tiga koper menggunakan tiga unit mobil berwarna hitam.

Orang-orang di balik struktur bayangan di ATR/BPN tersebut, berperan sebagai pengepul maupun pengelola uang.

Ossy menyatakan, Nusron kemungkinan memiliki penugasan dan kegiatan yang telah terjadwalkan sehingga tidak bisa menghadiri rapat di DPR usai OTT KPK.

Penyidikan kasus dugaan suap pembukaan pemblokiran HGB Summarecon di Kabupaten Bogor membuka tabir korupsi yang jauh lebih masif di lingkungan ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN dinilai lambat menyediakan lahan untuk sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat.

Lampri adalah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Namun, ia tertangkap saat OTT KPK di Jabodetabek.

Pembentukan tim itu menyusul 73 ribu hektare lahan yang sudah berbentuk sawah, tetapi status tanahnya masih masuk kawasan hutan.

Jumlah target awal RDTR sebanyak 127, namun realisasi yang berjalan hanya selesai di angka 48.

BPN sebut bahwa secara normatif lahan yang bersengketa di Tanah Abang masuk dalam kategori aset negara dan terdaftar atas nama PT KAI.

Kewajiban plasma sebesar 20 persen bagian dari syarat pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan usaha, baik perkebunan sawit, tebu, maupun tambak.

Putusan MK menegaskan pemberian HGU, HGB, dan hak pakai di IKN tidak dapat menggunakan skema dua siklus 95 tahun.

Nusron Wahid meminta masukan KPK agar pelayanan publik di Kementerian ATR/BPN bersih dari korupsi.

Nusron Wahid mengatakan kedatangannya untuk meminta masukan KPK guna mengevaluasi tata kelola layanan pertanahan.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, meminta para pemilik SHM di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, untuk memproses pembatalan secara sukarela.

Pemerintah menargetkan nasional pertanahan yakni 87 persen Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai, Jawa Barat.

Nusron Wahid, meyakini sertifikat tanah elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terjamin keamanannya.