Indeks Kementerian Atr-bpn

BPN sebut bahwa secara normatif lahan yang bersengketa di Tanah Abang masuk dalam kategori aset negara dan terdaftar atas nama PT KAI.

Kewajiban plasma sebesar 20 persen bagian dari syarat pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan usaha, baik perkebunan sawit, tebu, maupun tambak.

Putusan MK menegaskan pemberian HGU, HGB, dan hak pakai di IKN tidak dapat menggunakan skema dua siklus 95 tahun.

Nusron Wahid meminta masukan KPK agar pelayanan publik di Kementerian ATR/BPN bersih dari korupsi.

Nusron Wahid mengatakan kedatangannya untuk meminta masukan KPK guna mengevaluasi tata kelola layanan pertanahan.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, meminta para pemilik SHM di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, untuk memproses pembatalan secara sukarela.

Pemerintah menargetkan nasional pertanahan yakni 87 persen Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai, Jawa Barat.

Nusron Wahid, meyakini sertifikat tanah elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terjamin keamanannya.

Bareskrim Polri masih menyelidiki dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) yang dijadikan dasar pemasangan pagar laut di Bekasi.

Kementerian ATR/BPN sudah menegaskan kalau informasi dalam video yang tersebar tidak benar.

Pemerintah mencabut SHGB dan SHM milik anak usaha Agung Sedayu Group (ASG) atas pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Nusron menerangkan, jumlah sertifikat HGB itu mencapai 263 bidang atas nama beberapa perusahaan hingga perorangan serta 17 sertifikat SHM.

Pemerintah mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) sebesar USD658 juta atau setara dengan Rp10,6 triliun (kurs Rp 16.214).

Sanksi tegas patut diberikan kepada 537 perusahaan tersebut karena tidak patuh terhadap peraturan yang ada.

Tugas pertama adalah penataan ulang pemberian konsesi lahan-lahan negara dalam bentuk hak guna usaha (HGU).

AHY juga berharap akhir tahun ini dapat merealisasikan target 120 juta bidang tanah teregistrasi PTSL.

Jaksa Agung mengingatkan Satgas Mafia Tanah bekerja keras menumpas habis para bandit agar rakyat tidak terus menerus menjadi korban.

Dokumen tersebut antaranya RDTR WP 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, RDTR WP 2 IKN Barat, RDTR WP 4 IKN Timur I, dan RDTR WP 5 IKN Timur II.