Indeks Kementerian Atr-bpn

Ratusan pegawai BPN yang terlibat mafia tanah saat ini sudah diberikan sanksi tegas mulai dari dipecat dengan tidak hormat hingga dilaporkan ke polisi.

Cara cek sertifikat tanah asli dapat dilakukan secara online dan offline di kantor BPN. Berikut cara cek keaslian sertifikat tanah pakai 2 metode itu.

Kementerian ATR/BPN dan Polda Metro Jaya gelar rapat koordinasi teknis penyidikan perihal penanganan kasus-kasus mafia tanah.

Salah satu masalah yang berpotensi muncul saat digitalisasi sertifikat tanah dijalankan ialah adanya modus-modus baru kejahatan mafia tanah. 

Pemerintah Jokowi akan mengganti sertifikat fisik bukti kepemilikan tanah menjadi sertifikat digital.

Warga Tamansari menggelar demonstrasi di Kementerian ATR terkait penggusuran paksa yang mereka alami beberapa waktu lalu.

Warga meminta Kementerian ATR/BPN untuk turun langsung ke Tamansari meninjau dan memperjelas status tanah di sana.

Sejumlah perwakilan kepala daerah hingga akademisi menolak wacana penghapusan IMB dan AMDAL yang dilontarkan Kementerian ATR.

Cara mengurus sertifikat tanah yang hilang atau rusak karena bencana alam.

Kementerian ATR/BPN menemukan 6.200 lokasi pelanggaran tata ruang, berdasarkan audit pada tahun 2018. Sebanyak 4.414 di antara pelanggaran itu berada di Bandung Utara.

Dengan kerja sama antara BPN/Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Polda Metro Jaya diharapkan dapat diberantas kasus tanah.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil berjanji melalui RUU Pertanahan ini pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Kementerian LHK menargetkan pelepasan 980 ribu hektar Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) akan rampung pada Juli 2019.

Kementerian ATR/BPN Jawa Barat mengklaim program bagi-bagi sertifikat tanah gratis di Provinsi Jawa Barat mencapai 51,21 persen pada akhir semester I tahun 2019.

Kementerian ATR/BPN belum membuka informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) kepada masyarakat usai putusan MA yang mengharuskan data HGU di Kalimantan dibuka kepada publik.

Even Sembiring mengatakan sikap Kemen ATR/BPN yang belum mau membuka data Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit merupakan bentuk kemunduran.

Keengganan Kementerian Agraria dan Tata Ruang membuka data para pemilik hak guna usaha lahan sesuai keputusan MA dianggap melanggar hukum dan melanggengkan konflik antara petani dan pengusaha.

Ada potensi tindakan pungli pengurusan sertifikat tanah terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.

Pemerintah dikritik oleh Walhi terkait dengan konflik agraria yang tidak juga dicari solusinya.

"Presiden tahun 2018 minta kita kerjakan 7 juta sertipikat, BPN kerja lebih bagus sehingga terbit 9,4 juta sertipikat."