Indeks Kementerian Atr-bpn

Dokumen tersebut antaranya RDTR WP 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, RDTR WP 2 IKN Barat, RDTR WP 4 IKN Timur I, dan RDTR WP 5 IKN Timur II.

Seragam dan atribut baru Kementerian ATR/BPN menuai kritik. Selain tak berkaitan dengan tupoksi, atribut baru lebih kental semangat militerismenya.

Menteri Hadi selalu mewanti-wanti jajarannya untuk tidak melakukan pungli dan bakal terus mengevaluasi demi perbaikan di internal kementerian.

KPA menilai selama ini reforma agraria ‘disempitkan’ menjadi program sertifikasi tanah. Perlu gebrakan untuk jalankan reforma agraria sejati.

BPKP disebut akan melakukan audit implementasi atas dugaan sertifikat tanah PTSL yang disalurkan ke penerima fiktif.

Presiden Jokowi ingin jajarannya membentuk tim khusus untuk memberantas mafia tanah. Bahkan timsus tersebut menggandeng lembaga lainnya seperti KPK.

Menurut Taufiq kebijakan ini sebagai upaya pemerintah demi mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Mulai 1 Maret 2022 Kartu BPJS Kesehatan harus dilampirkan sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli.

Ratusan pegawai BPN yang terlibat mafia tanah saat ini sudah diberikan sanksi tegas mulai dari dipecat dengan tidak hormat hingga dilaporkan ke polisi.

Cara cek sertifikat tanah asli dapat dilakukan secara online dan offline di kantor BPN. Berikut cara cek keaslian sertifikat tanah pakai 2 metode itu.

Kementerian ATR/BPN dan Polda Metro Jaya gelar rapat koordinasi teknis penyidikan perihal penanganan kasus-kasus mafia tanah.

Salah satu masalah yang berpotensi muncul saat digitalisasi sertifikat tanah dijalankan ialah adanya modus-modus baru kejahatan mafia tanah. 

Pemerintah Jokowi akan mengganti sertifikat fisik bukti kepemilikan tanah menjadi sertifikat digital.

Warga Tamansari menggelar demonstrasi di Kementerian ATR terkait penggusuran paksa yang mereka alami beberapa waktu lalu.

Warga meminta Kementerian ATR/BPN untuk turun langsung ke Tamansari meninjau dan memperjelas status tanah di sana.

Sejumlah perwakilan kepala daerah hingga akademisi menolak wacana penghapusan IMB dan AMDAL yang dilontarkan Kementerian ATR.

Cara mengurus sertifikat tanah yang hilang atau rusak karena bencana alam.

Kementerian ATR/BPN menemukan 6.200 lokasi pelanggaran tata ruang, berdasarkan audit pada tahun 2018. Sebanyak 4.414 di antara pelanggaran itu berada di Bandung Utara.

Dengan kerja sama antara BPN/Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Polda Metro Jaya diharapkan dapat diberantas kasus tanah.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil berjanji melalui RUU Pertanahan ini pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).