Indeks Kementerian Atr-bpn
Warga Tamansari Desak Kementerian ATR Perjelas Status Lahan
Warga meminta Kementerian ATR/BPN untuk turun langsung ke Tamansari meninjau dan memperjelas status tanah di sana.
Wacana Penghapusan IMB & AMDAL Ditolak Pemda hingga Akademisi
Sejumlah perwakilan kepala daerah hingga akademisi menolak wacana penghapusan IMB dan AMDAL yang dilontarkan Kementerian ATR.
Cara Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang atau Rusak
Cara mengurus sertifikat tanah yang hilang atau rusak karena bencana alam.
BPN Temukan 6.200 Pelanggaran Tata Ruang, 4.414 di Bandung Utara
Kementerian ATR/BPN menemukan 6.200 lokasi pelanggaran tata ruang, berdasarkan audit pada tahun 2018. Sebanyak 4.414 di antara pelanggaran itu berada di Bandung Utara.
Polda Metro Jaya dan BPN Sepakat Berantas Mafia Tanah
Dengan kerja sama antara BPN/Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Polda Metro Jaya diharapkan dapat diberantas kasus tanah.
Menteri Sofyan Janji RUU Pertanahan Prioritaskan Reforma Agraria
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil berjanji melalui RUU Pertanahan ini pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Menteri KLHK: 980 Ribu Hektar Hutan Dilepas Juli 2019 untuk TORA
Kementerian LHK menargetkan pelepasan 980 ribu hektar Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) akan rampung pada Juli 2019.
Semester I, Pembagian Sertifikat Tanah Gratis Jabar Capai 51,21 %
Kementerian ATR/BPN Jawa Barat mengklaim program bagi-bagi sertifikat tanah gratis di Provinsi Jawa Barat mencapai 51,21 persen pada akhir semester I tahun 2019.
Dalih Kemen ATR Tak Mau Laksanakan Putusan MA Soal Buka Data HGU
Kementerian ATR/BPN belum membuka informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) kepada masyarakat usai putusan MA yang mengharuskan data HGU di Kalimantan dibuka kepada publik.
HGU Sawit Tak Dibuka, Walhi: Pemerintah Gagal Penuhi Hak Informasi
Even Sembiring mengatakan sikap Kemen ATR/BPN yang belum mau membuka data Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit merupakan bentuk kemunduran.
Pemerintah Abaikan Putusan MA Buka Data HGU Lahan, Apa Akibatnya?
Keengganan Kementerian Agraria dan Tata Ruang membuka data para pemilik hak guna usaha lahan sesuai keputusan MA dianggap melanggar hukum dan melanggengkan konflik antara petani dan pengusaha.
Komisi II akan Panggil Kementerian ATR Soal Pungli Sertifikat Tanah
Ada potensi tindakan pungli pengurusan sertifikat tanah terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.
Walhi: Pemerintah Justru Hindari Penyelesaian Konflik Agraria
Pemerintah dikritik oleh Walhi terkait dengan konflik agraria yang tidak juga dicari solusinya.
Kementerian ATR/BPN Bagikan 9,4 Juta Sertifikat di Tahun 2018
"Presiden tahun 2018 minta kita kerjakan 7 juta sertipikat, BPN kerja lebih bagus sehingga terbit 9,4 juta sertipikat."
Pemprov DKI dan BPN Kerja Sama Percepat Legalisasi Tanah di Jakarta
Pemprov DKI dan BPN meneken perjanjian kerja sama untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah.
Kementerian ATR/BPN Didesak Transparan Soal Izin Perkebunan Sawit
FWI dan Greenpeace Indonesia menuntut Kementerian ATR/BPN membuka informasi Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit.