Indeks Kementerian Atr-bpn

Kementerian ATR/BPN Jawa Barat mengklaim program bagi-bagi sertifikat tanah gratis di Provinsi Jawa Barat mencapai 51,21 persen pada akhir semester I tahun 2019.

Keengganan Kementerian Agraria dan Tata Ruang membuka data para pemilik hak guna usaha lahan sesuai keputusan MA dianggap melanggar hukum dan melanggengkan konflik antara petani dan pengusaha.

Kementerian ATR/BPN belum membuka informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) kepada masyarakat usai putusan MA yang mengharuskan data HGU di Kalimantan dibuka kepada publik.

Even Sembiring mengatakan sikap Kemen ATR/BPN yang belum mau membuka data Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit merupakan bentuk kemunduran.

Ada potensi tindakan pungli pengurusan sertifikat tanah terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.

Pemerintah dikritik oleh Walhi terkait dengan konflik agraria yang tidak juga dicari solusinya.

"Presiden tahun 2018 minta kita kerjakan 7 juta sertipikat, BPN kerja lebih bagus sehingga terbit 9,4 juta sertipikat."

Pemprov DKI dan BPN meneken perjanjian kerja sama untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah.

FWI dan Greenpeace Indonesia menuntut Kementerian ATR/BPN membuka informasi Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit.