Menuju konten utama

Bantah Sertifikat Elektronik Tidak Aman, Nusron: Itu Sesat

Nusron Wahid, meyakini sertifikat tanah elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terjamin keamanannya.

Bantah Sertifikat Elektronik Tidak Aman, Nusron: Itu Sesat
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/2/2025). tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi.

tirto.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meyakini sertifikat tanah elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terjamin keamanannya. Nusron membantah sertifikat elektronik disebut tak aman.

“Kalau ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa sertifikat elektronik itu tidak aman, itu berita yang sesat dan menyesatkan,” kata Nusron di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Nusron mengeklaim sistem elektronik memiliki keamanan (firewall) yang kuat, serta pusat data atau data center yang berlapis. Oleh karena itu, Nusron menjamin sistem tersebut akan sulit diretas.

Dia menambahkan pemerintah menyimpan data sertifikat elektronik tersebut di lima tempat berbeda, serta memiliki cadangan (back up) data.

"Firewall-nya kuat. Data centernya berlapis, di simpan. Saya nggak boleh sebutkan. Simpannya itu sampai di lima tempat. Ada first line, second line, lapis tiga, lapis empat, sampai lapis lima, sampai berlapis-lapis,” ucap Nusron.

Nusrom sekali lagi menekankan sertifikat elektronik akan lebih aman dibandingkan konvensional yang memiliki banyak potensi ketidakamanannya.

“Beda kalau malah itu analog, kalau itu kertas. Begitu bapak rumahnya dicolong, dicuri, dirampok, hilang yang satu, hilang semua. Kebakaran, hilang semua. Kalau ini (digital) dicek di laptop bisa, dicek di handphone bisa, dicek ini bisa,” tutur Nusron.

Nusron menilai pihak yang menyatakan sertifikat tanah elektronik dari pemerintah tidak terjamin keamanannya, mendelegitimasi pemerintahan yang saat ini sedang berjalan.

“Nah, ini kalau mengatakan itu, itu orang yang sedang, mohon maaf, mendelegitimasi pemerintah, seakan-seakan adalah pelayanan ini tidak proper,” pungkas Nusron.

Baca juga artikel terkait KEMENTERIAN ATR-BPN atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama