tirto.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar serah terima jabatan menteri dan wakil menteri dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Raja Juli Antoni kepada Nusron Wahid dan Ossy Dermawan di Gedung ATR/BPN, Jakarta, Senin (21/10/2024) malam.
Usai melakukan sertijab, Nusron menyatakan terdapat tiga program tugas utama dalam 100 hari kerja yang menjadi fokus utamanya dalam mengatasi masalah pertanahan. Program ini katanya sesuai dengan yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto kepadanya. Tugas pertama, menurut Nusron, adalah penataan ulang pemberian konsesi lahan-lahan negara dalam bentuk hak guna usaha (HGU).
“Di 100 hari kerja pertama, jadi programnya ada tiga. Pertama adalah penataan ulang, ini pesannya Pak Presiden (Prabowo) kepada kami sebelum diangkat jadi menteri. Ada tiga yang harus kita amankan dalam rangka mengamankan tanah ini,” kata Nusron kepada awak media.
Nusron mengatakan, program itu harus didasari prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, serta keberlanjutan ekonomi, tanpa mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Dia juga menyoroti bahwa selama ini terdapat ketimpangan dalam akses lahan, di mana ada pengusaha yang memiliki jutaan hektar tanah, sementara banyak warga kesulitan mendapatkan akses lahan.
Oleh karena itu, penataan ulang ini diharapkan bisa menciptakan keadilan bagi semua pihak. “Tapi pada sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah, sehingga apa? Sehingga ada unsur pemerataan di situ,” ujarnya.
Nusron juga menegaskan pentingnya untuk tidak mengganggu iklim investasi dalam proses penataan ulang ini. Prinsip keadilan harus berjalan seiring dengan keberlanjutan ekonomi, sehingga ekonomi tetap tumbuh tanpa merugikan investor.
“Jadi tiga, keadilan, pemerataan tapi tidak mengganggu iklim investasi dan tidak mengganggu keberlanjutan," jelasnya.
Kemudian, program kedua adalah optimalisasi pemanfaatan lahan negara yang selama ini tidak digunakan secara produktif. Nusron menyatakan, lahan-lahan yang tidak terpakai harus segera dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti perumahan, perkebunan, atau pertanian.
“Supaya lebih bermanfaat, lebih produktif. Apakah itu digunakan untuk pembangunan perumahan, pembangunan kawasan wilayah, pertanian, perkebunan. Tetapi harus segera produktif karena kalau nggak produktif, itu nanti mubazir,” ucapnya.
Menurut Nusron, adanya pemanfaatan lahan yang optimal akan mendukung produktivitas nasional dan mencegah terjadinya pemborosan aset negara. Lalu, dia pun menegaskan pentingnya memastikan bahwa lahan-lahan negara menjadi lebih produktif dan tidak dibiarkan terbengkalai.
Selanjutnya, program ketiga yang disebutnya adalah penyelesaian sengketa tanah harus diprioritaskan agar ada kepastian hukum. Nusron menekankan, adanya sengketa tanah yang berlarut-larut akan menghambat proses pembangunan dan menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.
Maka dari itu, dengan segera menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah ingin menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama dalam hal kepemilikan lahan. Hal itu dianggap penting untuk menciptakan rasa aman dan keadilan bagi para pemilik lahan.
“Supaya apa? Dengan mengedepankan tadi, prinsip keadilan, supaya ada kepastian hukum. Jangan sampai tidak ada kepastian hukum dan berlarut-larut,” tutur Nusron.
Dia menekankan bahwa ketiga program ini dirancang untuk menciptakan keadilan di sektor pertanahan tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi nasional.
Sementara itu, AHY berharap Menteri ATR yang baru dapat menghadirkan pelayanan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanahnya.
“Tugas-tugas kita untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan untuk semua melalui administrasi pertanahan yang baik dalam melayani,” kata AHY dalam sambutannya.
Dalam kesempatan yang sama juga, AHY menitipkan kementerian yang ia pimpin selama delapan bulan itu kepada Nusron Wahid.
“Selamat datang gus semoga semakin sukses, semoga bisa membawa ATR/BPN semakin maju, seperti tagline kita, semakin melayani, profesional dan dipercaya tentu banyak harapan dan keinginan yang belum bisa terwujudkan. Oleh karena itu kami titipkan kepada bapak menteri yang baru,” kata AHY.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Anggun P Situmorang
