tirto.id - Ketua DPR-RI Puan Maharani, menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR 2024. Sidang tersebut diselenggarakan pada Jumat (16/8/2024), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.30 WIB.
Pidato Puan ia sampaikan usai sambutan dari Ketua Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Melalui kesempatan itu, Puan menyampaikan beberapa hal, termasuk kritikan tentang pelaksanaan Pemilu 2024.
Sidang tahunan MPR RI berlangsung serentak dengan sidang bersama DPR dan DPD RI. Sidang ini mengundang sebanyak 2022 tamu, yang terdiri dari 1.222 tamu undangan di Gedung Nusantara dan 800 tamu di Plaza Gedung Nusantara.
Tamu undangan sidang tahunan MPR RI termasuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hadir pula presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Sidang juga mengundang lembaga non-kementerian, termasuk perwakilan organisasi massa (ormas) keagamaan dan perwakilan teladan dari seluruh Indonesia.
Isi Lengkap Pidato Puan Maharani di Sidang Tahunan MPR 2024
Puan Maharani menyampaikan beberapa hal dalam pidatonya, termasuk mengkritik pelaksanaan Pemilu 2024 hingga jalannya demokrasi. Berikut ini isi lengkap pidato Puan Maharani di sidang tahunan MPR 2024:
1. Menyampaikan selamat atas terpilihnya Prabowo-Gibran
Puan Maharani membuka pidatonya dengan mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran yang berhasil memenangkan Pemilu 2024. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPR, DPD, dan DPRD RI yang berhasil terpilih di periode berikutnya.
"Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kita juga ucapkan selamat kepada Bapak / Ibu yang terpilih menjadi anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD periode mendatang."
2. Mengkritik sikap melakukan segala cara untuk menang Pemilu 2024
Setelah memberikan sambutan dan ucapan selamat, Puan membahas soal pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu tahun ini. Ia mengkritik bagaimana seluruh calon dan partai politik berlomba-lomba memenangkan hati rakyat dengan melakukan segala cara.
"Pelaksanaan Pemilu, bagi rakyat adalah pesta demokrasi: rakyat dianggap menjadi penting, rakyat diundang oleh setiap calon, ada yang menyediakan hiburan, ada yang menyediakan konsumsi, ada yang menyediakan oleh-oleh. Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi.
Para calon pun berupaya menyenangkan pemilih agar dapat merebut suaranya berusaha tampil simpatik. Foto diri yang terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok, rumah makan, pohon-pohon jadi korban, tiang listrik penuh tempelan, semua cara dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat.
Bagi yang berhasil dalam Pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang. Sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit, sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali. Itulah potret Pemilu 2024. Haruslah menjadi kritik dan otokritik bagi kita semua."
3. Mempertanyakan apakah Pemilu 2024 sudah berkeadilan
Melalui pidato tersebut Puan mempertanyakan apakah Pemilu 2024 sudah berkeadilan. Pasalnya, ia menilai kualitas pemilu bukan dinilai dari jumlah partisipasi rakyat, tetapi kebebasan rakyat untuk memilih tanpa paksaan dan tanpa rasa takut.
"Pengalaman demokrasi sudah panjang, pemilu telah dilaksanakan berkali-kali, bahkan sebelum era reformasi pemilu juga sudah dilaksanakan, dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil?
Pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih. Akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut."
4. Menekankan peserta pemilu harus mematuhi etika politik
Puan menekankan bahwa semua peserta yang terlibat pemilu harus mematuhi etika politik. Ini termasuk siap untuk kalah dan menang.
"Menang kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang. Siap bertanding, siap juga untuk bersanding. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya."
5. Menegaskan pemilu seharusnya memenangkan rakyat
Puan menekankan bahwa pemilu yang berjalan di Indonesia seharusnya memenangkan rakyat, bukan sebaliknya. Hal ini karena rakyat tidak pernah mendapat kekuasaan, melainkan hanya memilih penguasa.
"Dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa, rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa. Hakikat demokrasi adalah untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya, sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara, bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya.
Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat."
6. Menekankan pentingnya check and balaces dalam trias politica
Melalui kesempatan yang sama, Puan menekankan pentingnya prinsip demokrasi check and balances dalam konsep pemisahan kekuasaan trias politica. Ketiga kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif seharusnya seimbang agar bisa berjalan dengan baik.
"Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis, yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan."
7. Menegaskan bahwa Indonesia bukan untuk satu orang
Puan menekankan bahwa dalam berdemokrasi negara bukan hanya dimiliki oleh satu orang atau satu golongan saja.
"Suatu prinsip yang dikatakan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, yaitu bahwa demokrasi kita adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. Akan tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one, one for all.”
8. Menekankan bahayanya kekuasan tanpa visi
Puan juga menyampaikan tugas seorang negarawan yang seharusnya serta pentingnya visi dalam menjalankan kekuasaan. Menurutnya ada bahaya yang besar bagi penguasa yang menjalankan pemerintahan tanpa visi.
"Seorang negarawan, akan memikirkan masa depan negara, yang harus lebih baik, sedangkan politisi, akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang.
Oleh karena itu, untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan negarawan yang politisi dan politisi yang negarawan, sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu."
9. Menegaskan bahwa rakyat harus terlibat dalam kontrol sosial
Puan menegaskan bahwa rakyat harus terlibat dalam kontrol sosial. Berkaitan dengan hal itu, negara harus memberikan ruang kepada rakyat, termasuk lewat media hingga organisasi massa.
"Demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial; baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan lain sebagainya; yang bertujuan agar kekuasaan yang berasal dari rakyat digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat."
10. Mendesak negara menjamin hak demokrasi setiap warga
Puan menyebut bahwa media sosial adalah kekuatan utama dalam demokrasi wacana. Media sosial menjadi platform untuk membangun opini dan persepsi.Ia juga menyatakan bahwa persepsi tersebut bisa diputarbalikkan, baik untuk mengangkat citra seseorang maupun sebaliknya. Oleh karena itu, menurut Puan, hak demokrasi wacana perlu dibatasi untuk melindungi hak-hak yang lain.
"Demokrasi wacana bukanlah kebebasan tak terbatas. Batas dari hak setiap warga negara di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga negara yang lain sama pentingnya. Hak warga negara dibatasi oleh hak warga negara yang lainnya. Oleh karena itulah, peran negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga negara."
11. Mengkritik kinerja lembaga dalam fenomena no viral, no justice
Melalui kesempatan yang sama, Puan mengkritik kinerja berbagai lembaga negara lewat adanya fenomena no viral, no justice (tidak viral, tidak ada keadilan). Ia mendesak seluruh lembaga negara untuk bisa bertindak lebih responsif dalam menangani kebutuhan dan permasalahan rakyat.
"Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan mem-viralkan di media sosial: no viral, no justice. Menjadi tanggung jawab bagi kita bersama, lembaga kekuasaan negara, DPR RI, DPD RI, Pemerintah Pusat dan Daerah, MA, MK, TNI, POLRI, untuk dapat menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, rasa kepatutan, dalam menangani setiap urusan rakyat. Sehingga rakyat merasakan kehadiran negara."
12. Mendesak pemerintah tak hanya fokus "melanjutkan" dan "perubahan"
Puan mendesak agar tidak hanya fokus untuk melanjutkan hal-hal yang sudah tercapai. Ia juga mengingatkan untuk tidak hanya fokus pada perubahan. Menurutnya, selain menjalankan kelanjutan dan perubahan, pemerintah juga harus memikirkan langkah progresif atau maju berkembang.
"Fokus pada hal-hal yang telah dicapai, mengantarkan kita hanya akan fokus untuk melanjutkan. Fokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai, mengantarkan kita hanya akan fokus untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan. Jadi, di antara yang akan melanjutkan dan yang akan melakukan perubahan atau penyempurnaan, masih terdapat pengarusutamaan yang lain yaitu progresif, yang berarti maju berkembang dan berkembang maju."
13. Mengingatkan untuk memberi ruang pada perempuan dalam pembangunan
Sebagai salah satu tokoh wanita di parlemen, Puan tak lupa berbicara soal isu gender dan kesetaraan perempuan. Melalui pidatonya, ia mengingatkan para hadirin untuk memberi ruang kepada kaum perempuan untuk terlibat pembangunan.
"Pembangunan yang inklusif, juga memberikan ruang bagi perempuan dalam pembangunan. Keikutsertaan perempuan bukanlah sebagai bentuk afirmatif, akan tetapi sebagai bentuk kesadaran kita bersama bahwa peran laki-laki dan perempuan setara kedudukannya dalam membangun bangsa dan negara."
14. Mengingatkan perlunya mengakui kodrat dalam kesetaraan
Melalui kesempatan yang sama, Puan menegaskan bahwa kesetaraan seharusnya tidak didasarkan pada kebencian. Ia juga menegaskan bahwa kesetaraan seharusnya tetap mengakui kodrat yang berbeda antara perempuan dan laki-laki
"Kesetaraan perempuan dan laki-laki tetap mengakui dan menghormati kodrat masing-masing; tidak mungkin atas nama kesetaraan, perempuan menggunakan pakaian laki-laki; dan laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Apa jadinya kalau laki-laki yang hadir di sini menggunakan pakaian perempuan? Demi kesetaraan. Kesetaraan tetap mengakui kodrat yang berbeda antara perempuan dan laki-laki."
15. Mengingatkan negara untuk memperhatikan kualitas SDM
Puan mengingatkan kembali agar negara lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ini dapat dilakukan dengan menyelesaikan permasalahan struktural, pemerataan pembangunan, hingga pembangunan karakter.
"Dengan Nation and Character Building, maka akan memperkuat cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa, yang Memberikan self-respect kepada bangsa sendiri, memberikan self-confidence kepada diri bangsa sendiri, dan memberikan kesanggupan untuk mandiri.”
16. Mengingatkan pemerintah untuk cermat dalam membangun IKN
Puan juga mengingatkan pemerintah soal pentingnya kecermatan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Proyek IKN membutuhkan banyak sumber daya, dana, serta investasi.
Tak hanya itu, IKN membutuhkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Puan mengingatkan agar pemerintah harus cermat dalam menentukan prioritas.
"Saatnya diperlukan kecermatan bagi para pemangku kepentingan dalam menetapkan prioritas, mengelola sumber pendanaan, serta kepemimpinan birokrasi yang handal, agar tercapainya tujuan pembangunan nasional ke depan."
17. Mengingatkan pentingnya kerja sama lintas generasi
Puan kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi dan kerja sama lintas generasi. Menurut Puan, persatuan dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia yang maju.
"Kerja untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan adalah menjadi tugas seluruh anak bangsa, seluruh komponen bangsa, laki-laki dan perempuan, semua generasi; generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial, generasi Z; pokoknya seluruh rakyat Indonesia."
18. Menekankan pentingnya menjaga persatuan
Puan mengajak setiap orang untuk kembali mengingat pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Persatuan diperlukan untuk menjaga keutuhan dan mendorong kemajuan Indonesia.
"Boleh saja kita berbeda pandangan politik, berbeda partai politik, apalagi berbeda apa yang disuka dan yang tidak disuka; tetapi kita harus selalu ingat bahwa ada yang lebih penting dari semua perbedaan-perbedaan tersebut; yaitu adalah bagaimana kita dapat merawat dan menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia."
19. Mengajak semua orang ikut mengisi kemerdekaan Indonesia
Sebelum menutup pidatonya, Puan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan terus berusaha dan berjuang. Tak lupa ia menyerukan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79.
"Kita tidak pernah tahu takdir bangsa dan negara Indonesia; kita hanya dapat berusaha dan berjuang, sampai takdir mengungkapkan dirinya. Kita juga tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, yang terpenting adalah kita harus memulai untuk dapat menjadikan Indonesia luar biasa. Selamat Ulang Tahun yang ke-79. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!"
Editor: Iswara N Raditya
