Masuk tirto.id
tirto.id - Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun masih mempertahankan peringkat utang jangka panjang dalam mata uang asing di level 'BBB'. Revisi outlook ini imbas meningkatnya ketidakpastian kebijakan di dalam negeri serta kekhawatiran atas terkikisnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia.
Fitch menilai sentralisasi wewenang pengambilan kebijakan yang semakin menguat berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, mengganggu sentimen investor, dan menekan ketahanan eksternal.
"Meningkatnya risiko ini tercermin dari rencana pemerintah yang memasukkan tinjauan atas Undang-Undang Keuangan Negara dalam prioritas legislatif 2026," tulis Fitch dalam laporannya, Rabu (4/3/2026).
Lembaga tersebut memperingatkan bahwa pelonggaran signifikan terhadap kerangka fiskal yang telah lama berlaku, termasuk batas defisit 3 persen, kemungkinan akan melemahkan kredibilitas kebijakan.
Meski outlook direvisi negatif, Fitch menempatkan peringkat utang Indonesia di level ‘BBB'. Alasannya karena rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan jangka menengah yang baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang moderat, serta ketahanan eksternal yang memadai.
Namun di sisi sebaliknya, Fitch menyoroti penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta ketertinggalan dalam indikator tata kelola dibandingkan negara peers di kategori 'BBB'.
Dari sisi fiskal, Fitch memproyeksikan defisit anggaran berada di angka 2,9 persen dari PDB pada 2026, di atas target pemerintah sebesar 2,7 persen. Tekanan belanja sosial, termasuk program makan bergizi gratis yang mencapai 1,3 persen PDB, disebut menjadi salah satu pendorong pelebaran defisit.
Adapun, rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB hanya diproyeksikan rata-rata 13,3 persen selama 2026-2027, jauh di bawah median negara 'BBB' sebesar 25,5 persen.
Fitch juga menyoroti pembentukan badan pengelola investasi (SWF) Danantara. Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi BUMN dan mendukung pertumbuhan melalui investasi komersial di luar anggaran, Fitch melihat potensi risiko jika mandat dana tersebut diperluas.
“Ketidakpastian masih menyelimuti kemungkinan perluasan mandat dana tersebut dari waktu ke waktu untuk mencakup aktivitas kuasi-fiskal melalui investasi berbasis utang guna mendukung prioritas kebijakan pemerintah. Hal ini berpotensi mengurangi transparansi fiskal, konsistensi kebijakan, serta meningkatkan risiko kewajiban kontinjen bagi negara,” lanjut laporan yang sama.
Dari sisi moneter, Fitch memperkirakan Bank Indonesia akan memangkas suku bunga dua kali menjadi 4,25 persen pada akhir 2026. Namun, perluasan mandat BI untuk mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja dinilai dapat menciptakan tantangan dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi, terutama jika terjadi tekanan arus modal keluar.
Sementara dari sisi eksternal, Fitch memproyeksikan defisit transaksi berjalan akan melebar menjadi 0,8 persen dari PDB pada 2026. Meski cadangan devisa dinilai masih memadai, sentimen investor disebut masih rapuh pascavolatilitas pasar domestik baru-baru ini.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Fitch masih melihat pertumbuhan ekonomi sebagai kekuatan utama. Lembaga ini memproyeksikan pertumbuhan stabil sekitar 5,0 persen pada 2026-2027, dua kali lipat dari median negara 'BBB' sebesar 2,5 persen. Namun, target pertumbuhan 8 persen pada 2029 dinilai sulit tercapai.
“Kami meyakini target pertumbuhan 8% yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2029 akan sulit tercapai tanpa adanya reformasi struktural yang signifikan,” tulis laporan itu.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
