Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, dicecar pimpinan Komisi IX DPR RI karena tidak dapat menjelaskan secara pasti batas penghasilan masyarakat berdasarkan kategori desil 1 sampai 10. Data ini menjadi krusial karena jadi dasar penentu siapa warga yang berhak menerima atau justru dicoret dari daftar penerima bantuan pemerintah dan jaminan Kesehatan, termasuk BPJS PBI.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mempertanyakan kejelasan batas penghasilan masyarakat yang masuk kategori desil 6. Status tersebut berkaitan dengan potensi penghentian bantuan pemerintah, termasuk kepesertaan jaminan kesehatan. Charles menegaskan pentingnya kejelasan definisi tersebut bagi publik.
“Ya, mungkin memang bukan ranahnya Pak Menkes ya, tapi karena mewakili pemerintah mungkin bisa sekaligus menjelaskan. Ini supaya masyarakat juga lebih paham, desil 1 sampai 10 itu definisinya apa sih, Pak? Artinya penghasilan berapa masyarakat itu yang dikategorikan desil 5, desil 6, sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah?” cecar Charles kepada Budi di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ia menekankan bahwa pertanyaan itu mendesak karena masyarakat tengah menunggu kepastian. Namun, mendengar pengakuan Budi yang tak mengetahui kategori batas desil, Charles pun mempertanyakan wawasan Budi selalu perwakilan pemerintah di bidang kesehatan.
“Masa sih sebagai perwakilan pemerintah, Pak Menkes tidak punya gambaran masyarakat dengan penghasilan berapa saat ini yang dikategorikan sudah di desil 6 dan tidak lagi mendapatkan bantuan? Ini supaya jelas nih, Pak,” ucap Charles
“Supaya, ini kan sekarang 270 juta rakyat Indonesia sedang menunggu. Ada yang mungkin sudah lama tidak berobat, mau berobat tapi deg-degan juga, ‘ini jangan-jangan gua kena nonaktif juga gitu’. Jadi supaya clear-lah, masa enggak ada bayangan yang termasuk desil 6 kira-kira pendapatannya berapa?” tanya nya lagi.
Charles bahkan menyebut ilustrasi angka yang beredar di publik. Charles pun mengaku telah mencari literatur terkait penetapan desil. Namun, dia belum mendapatkan penjelasan memadai.
“Saya mencoba mencari beberapa literatur tapi nggak ketemu ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa sekitar 2 jutaan sudah dianggap desil 6 per bulan ya. Kalau 2 jutaan sudah dianggap desil 6, berarti itu jauh di bawah UMR di Jakarta misalnya gitu kan? Apakah dengan penghasilan 2 juta sampai 3 juta bisa dianggap bisa hidup layak di Indonesia dan tidak lagi bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah?” ungkap Charles.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, juga meminta penjelasan rinci agar masyarakat memiliki gambaran jelas. Ia menambahkan bahwa faktor tanggungan keluarga juga harus menjadi pertimbangan.
“Pak Menteri sebelum jawab ya, ini banyak nih kaitannya Pak. Apa yang disampaikan tadi itu dengan gaji misalkan let’s say Rp3 juta per bulan atau Rp4,5 juta deh. Ini kan bukan sendiri Pak, dia ada keluarga, ada istri, ada anak-anak. Nah anak-anak ini ada yang dua, ada yang satu, mungkin ada yang lima. Melihat dari mana atau ukurannya apa? Kan jadi memang perlu digambarkan supaya masyarakat Indonesia sudah siap-siap Pak,” kata Felly.
Menanggapi desakan tersebut, Budi mengawali jawabannya dengan memberikan kualifikasi bahwa pemahamannya bersifat pribadi berdasarkan pengalaman kerjanya di perbankan, bukan berdasarkan otoritas teknis kementeriannya.
“Jadi memang saya mohon maaf, saya kasih kualifikasi dulu di depan ya Bapak/Ibu ya. Ini pemahaman saya pribadi karena saya kebetulan kerja di perbankan jadi pernah belajar sedikit mengenai Gini Ratio dan angka-angka. Otomatis apa informasi saya ini memang perlu dikonfirmasi kembali oleh teman-teman di yang paling tepat, Biro Pusat Statistik (BPS),” jawab Budi.
Ia menjelaskan secara umum konsep desil berdasarkan pembagian jumlah penduduk dan pendapatan, namun mengakui tidak mengetahui angka pastinya.
“Jadi bisa jadi nih Bapak/Ibu, sepemahaman saya, desil 1 misalnya, yang penting ditanya adalah, yang saya tidak tahu angkanya, rata-rata income desil 1 berapa?” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menyatakan secara terbuka bahwa dirinya juga belum memperoleh jawaban pasti terkait batas penghasilan tersebut.
“Jadi itu pertanyaan yang Pak Charles ajukan, pertanyaan yang ada di kepala saya. Mohon maaf saya belum dapat juga jawabannya,” kata Budi.
Ia juga menegaskan bahwa definisi dan data desil merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial. Menutup penjelasannya, Budi kembali menegaskan bahwa pemerintah saat ini telah menyatukan data di bawah BPS.
“Bahwa kemudian datanya seperti apa, kemudian masing-masing punya informasi yang masih agak berbeda rekonsiliasinya seperti apa, itu memang terima kasih diingatkan itu ada di BPS,” katanya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Siti Fatimah
