Indeks Pbi Bpjs Kesehatan

Lebih dari 100 ribu di antaranya merupakan penderita penyakit katastropik yang diaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS secara otomatis oleh pemerintah.

Dari total lebih dari 140 juta penduduk yang masuk kategori layak PBI BPJS, hanya sekitar 96 juta yang dapat ditanggung oleh negara.

Temuan ini muncul setelah pemerintah mulai merapikan basis data sosial yang kini mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS).

Proses ground check tahap kedua bagi penerima manfaat peserta PBI yang sempat dinonaktifkan telah dilakukan mulai Rabu (1/4/2026).

Mensos Gus Ipul siapkan pemadanan data BPJS Kesehatan untuk validasi 9.401 PBI dengan penyakit katastropik yang belum teridentifikasi.

Proses reaktivasi dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari pendaftaran mandiri hingga peralihan ke segmen pekerja BPJS Kesehatan.

Pemerintah diminta bayar iuran peserta PBI BPJS Kesehatan selama 3 bulan ke depan sebagai solusi penonaktifan peserta.

BPJS Kesehatan diminta memilah data 11 juta peserta PBI nonaktif dalam waktu kurang dari seminggu.

Amalia mengatakan verifikasi ini dilakukan dengan kolaborasi antara petugas kemensos juga BPS sehingga akan berjalan cepat.

Larangan penolakan itu berlaku dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak status kepesertaan JKN dinyatakan nonaktif sementara.

Penghasilan masyarakat digunakan untuk klasifikasi desil 1-10 yang jadi dasar berbagai kebijakan bantuan pemerintah.

Pemerintah akan hapus data warga mampu dari daftar BPJS PBI demi beri ruang bagi pasien kritis.

Budi menegaskan bahwa penyakit katastropik merupakan kondisi medis yang tidak boleh tertunda penanganannya karena taruhannya adalah nyawa pasien.

Penonaktifan BPJS PBI sebelumnya terjadi di tengah pemutakhiran data nasional. Kemensos pastikan bantuan PBI lebih tepat sasaran.

Pemutakhiran PBI BPJS dilakukan untuk memastikan bantuan jaminan sosial tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan.

Sementara itu terdapat 15 juta penduduk yang masuk kategori mampu malah terdaftar sebagai penerima PBI BPJS JKN, berdasar data Kemensos tahun 2025 lalu.

YLKI menilai penonaktifan peserta PBI dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa mekanisme keberatan yang jelas.

Sebagian penerima PBI JKN yang dinonaktifkan beralih ke segmen mandiri atau dibiayai pemerintah daerahnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) diminta untuk melakukan reaktivasi otomatis status penerimaan PBI JKN 120 ribu warga sakit kronis tersebut.

Purbaya mengatakan alokasi anggaran untuk peserta BPJS PBI pada 2026 bernilai sama pada tahun sebelumnya.