Indeks Pbi Bpjs Kesehatan

Pemerintah setiap tahun nonaktifkan kepesertaan PBI JKN yang tak layak. Namun, jumlahnya di tahun lalu tidak sebanyak tahun ini.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengusulkan reaktivasi sementara selama tiga bulan kepada peserta BPJS PBI.

KPCDI mencatat ratusan pasien yang melapor pencabutan keanggotaan BPJS PBI, 90% langsung mendaftar kategori mandiri demi bisa melakukan cuci darah.

Pengaktifan kembali kepesertaan BPJS PBI milik Sartini lagi-lagi tanpa notifikasi resmi dari BPJS Kesehatan.

BPJS menjelaskan status PBI tidak secara otomatis menghapus tunggakan lama ketika peserta masih terdaftar di segmen mandiri.

Evaluasi kepesertaan BPJS PBI jangan sampai memutus terapi yang dilakukan pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal.

Kemensos mengimbau masyarakat yang sebelumnya menjadi penerima BPJS PBI dan kini dinonaktifkan dapat mengajukan reaktivasi melalui Dinsos setempat.

KPCDI mempertimbangkan langkah hukum, bila pencabutan ini semakin membuat kondisi pasien tambah parah.

Simak penyebab BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan dan cara mengecek desil untuk mengaktifkan kembali BPJS tersebut.

Pembaruan data dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial agar data peserta PBI BPJS Kesehatan tepat sasaran.

Perubahan data PBI JKN terjadi karena adanya sinkronisasi data yang dilakukan pemerintah melalui program DTSEN.

Budi Gunadi mengatakan pengusaha sekelas Harvey Moeis seharusnya tak boleh masuk dalam data PBI BPJS Kesehatan.

BPJS Watch mendorong agar Pemprov DKJ mengevaluasi pemberian Kartu Jakarta Sehat agar tidak menyasar kepada orang kaya seperti Harvey Moeis di masa depan.

Pihak BPJS Kesehatan telah manyatakan informasi tersebut hoaks dan tautan yang beredar bukan berasal dari kanal resmi BPJS.

Kemenkes akan meminta persetujuan Kemenkeu untuk mengalihkan anggaran PBI BPJS Kesehatan 2021 untuk membayar klaim RS pelayanan COVID-19.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp46,464 triliun untuk masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada 2022.

Pemerintah hanya akan menanggung biaya bosster vaksin Covid-19 untuk warga yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan diperbarui, sehingga ada 9 juta data penerima dihapus dan kini dipersilakan untuk usul data baru.

Bagaimana cara pembayaran iuran BPJS Kesehatan melalui Mandiri Online?

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mendesak agar Presiden Jokowi segera menerbitkan Perpres baru karena ada dampak domino dari putusan MA.