tirto.id - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyoroti perlunya perbaikan data terhadap peserta yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan. Dia mengatakan kasus Harvey Moeis, dan istrinya, Sandra Dewi, yang menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan, harus menjadi pembelajaran agar tak terulang lagi.
Hal ini disampaikan Budi saat menyampaikan soal kenaikan tarif yang tidak boleh berdampak pada masyarakat miskin dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/2/2025). Namun, menurut dia, definisi miskin harus diperhatikan.
“Contoh Harvey Moeis, itu contoh yang jangan terulang lagi lah. Kenapa sih orang sekaya dia, semampu dia dibayarin,” kata Budi.
Budi mengatakan pengusaha sekelas Harvey ini seharusnya tidak boleh masuk dalam data PBI, baik disubsidi oleh pemerintan daerah ataupun pemerintah pusat. Sehingga, kasus seperti ini mendorong pembenahan data harus segera dilakukan.
“Saya kan orang perbankan jadi banyak data. Kan enggak cocok kalau orang dikasih, disubsidi PBI baik oleh pemda atau pusat, tapi punya kartu kredit Rp50 juta, itu kan sudah enggak cocok,” jelas Budi.
Budi mengatakan pihaknya mengusulkan data listrik dan data perbankan dilakukan crossing dengan data PBI yang dimiliki pemerintah saat ini. Sehingga, pada penerapannya masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pembayaran besar tidak diberikan PBI.
“Kita crossing aja itu data PBI kita dengan data listrik, jangan-jangan ada yang bayarnya 2.200 dikasih PBI, bisa jadi ya, kayak Harvey Moeis. Nanti kan balik lagi ke kami, kami yang malu, seakan-akan kami enggak bisa me-manage datanya dengan benar,” tukas Budi.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto
