Indeks Bpjs Kesehatan

Berikut sejumlah cara cek BPJS aktif atau tidak dan melihat nomor peserta BPJS Kesehatan, mulai dari lewat call center, online, hingga WhatsApp.

Penolakan itu dikarenakan KRIS dipandang akan merugikan rakyat kecil.

BPJS bayi baru lahir harus didaftarkan lebih dulu oleh ibunya dengan beberapa persyaratan sesuai jenis kepesertaan orang tua. Simak penjelasannya berikut.

Denda BPJS dikenakan jika seseorang mengaktifkan kembali kepesertaannya dan menggunakannya pada 45 hari kemudian. 

Dante sebut evaluasi ini nantinya akan menentukan apakah penerapan KRIS dilanjutkan atau ditunda.

BPJS Kesehatan menjawab khawatir merugi jika jumlah tunggakan sebanyak itu diputihkan.

Yahya Zaini meminta pemerintah menunda penghapusan kelas layanan 1,2,3 BPJS Kesehatan yang berencana diterapkan pada 30 Juni 2025.

Irma Suryani mempersoalkan KRIS BPJS Kesehatan sudah ramai, padahal kajian akademisnya tak pernah disampaikan ke publik.

Pemerintah resmi menerbitkan daftar 21 penyakit yang tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan mulai Juni 2024.

Ketujuh daerah itu adalah Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ombudsman meminta pemerintah pusat untuk memastikan kuantitas maupun kualitas SDM rumah sakit.

Ada lima peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap setelah kebijakan KRIS berlaku pada 2025. Simak daftarnya.

Informasi mengenai perubahan kelas BJPS Kesehatan pada tahun 2025, termasuk syarat faskes menurut aturan terbaru.

Berikut ini cara mendaftar Edabu BPJS Kesehatan, baik untuk badan usaha beserta pekerjanya.

Daftar jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung dan tidak ditanggung BPJS Kesehatan pada tahun 2024, berdasarkan regulasi terbaru.

Status kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dicek secara online melalui sejumlah platform. Peserta juga dapat melakukan cetak kartu BPJS secara mandiri.

Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah belum berencana mengubah iuran BPJS Kesehatan 2024.

Apakah BPJS Kesehatan akan dihapus? Pertanyaan ini muncul di tengah polemik penghapusan kelas BPJS Kesehatan. Simak penjelasannya di artikel ini.

Kemenkes sebut Perpres baru hanya mengatur soal masa transisi sarana dan prasarana BPJS Kesehatan, bukan besaran iuran.

The PRAKARSA menyarankan agar iuran BPJS Kesehatan dengan sistem KRIS tidak terlalu tinggi.