Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyatakan bahwa 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dengan penyakit kronis yang sempat dinonaktifkan sudah direaktivasi per 10 Februari 2026. Dia menyebut penonaktifan sebelumnya terjadi di tengah pemutakhiran data nasional.
"Yang pertama ini sudah otomatis, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (11/2/2026).
Menurut Gus Ipul, ke depannya bantuan PBI akan dipastikan tepat sasaran. Sehingga, saat ini pihaknya bersama Badan Pusat Statistik tengah melakukan verifikasi data lapangan dengan ground check kepada 106 ribu penerima dengan penyakit kronis itu.
“Jadi saya dan Kepala BPS menindaklanjuti hasil pertemuan kemarin di DPR untuk melakukan ground check kepada 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan, khususnya kepada yang memiliki penyakit katastropik di mana memerlukan perawatan berkelanjutan, dan diharapkan ini nanti juga sekaligus merupakan dari proses untuk melakukan verifikasi dan validasi data,” ujar Gus Ipul
Gus Ipul menuturkan bahwa proses pemutakhiran data ini direncanakan rampung dalam dua bulan dengan melibatkan Sumber Daya Manusia pendamping program Keluarga Harapan (PKH). Adapun proses ground check dilakukan untuk memastikan penerima manfaat berada di Desil 1 sampai 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Bagi yang memenuhi syarat tentu akan tetap mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri. Kira-kira begitu, akan kita rekomendasikan untuk menjadi peserta mandiri,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan upaya bersama Kemensos ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan DPR.
BPS, katanya, telah menyampaikan peta sebaran 106 ribu orang tersebut, terbanyak berdomisili di Kota Palembang. Rencananya proses ground check akan melalui beberapa tahap, dimulai dengan pelatihan petugas lapangan.
“Di bulan Februari ini, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Mensos, kami akan melakukan perencanaan pelatihan petugas, kemudian koordinasi dengan daerah terutama BPS daerah, dan tadi juga Pak Mensos menyampaikan bahwa untuk proses ground check lapangan akan dibantu juga oleh pendamping PKH dicampur dengan petugas mitra statistik dan juga pegawai BPS daerah,” katanya.
Selanjutnya, setelah menyiapkan petugas dan koordinasi dengan pemerintah daerah, ground check akan dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Maret. Pengecekan dan pengolahan data ditargetkan selesai akhir bulan Maret.
“Jadi ini adalah kolaborasi yang akan sangat baik untuk mempercepat proses ground check dan pemutakhiran dari 106 ribu orang itu,” katanya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Siti Fatimah
