Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah menemukan anomali dalam penyaluran subsidi iuran BPJS Kesehatan. Alih-alih sepenuhnya menyasar kelompok miskin, sebagian bantuan justru mengalir ke kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi tertinggi.
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan temuan ini muncul setelah pemerintah mulai merapikan basis data sosial yang kini mengacu pada satu sumber, yakni Badan Pusat Statistik (BPS).
Budi mengungkap usai ditinjau bersama Kemensos dan Kemendagri dari data BPS ditemukan 10 persen orang kaya menerika PBI BPJS.
"Uang yang kami bayarkan itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kami bayarkan sesudah kita konsolidasikan data di BPS,” kata Budi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Budi mengungkapkan selama ini pemerintah menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi kelompok tertentu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan berbagai skema subsidi lain. Dari total penduduk Indonesia sekitar 289,06 juta jiwa, lebih dari separuhnya tercatat menerima bantuan iuran dari negara.
“Peserta BPJS yang seluruhnya atau sebagian dari iurannya dibayar oleh pemerintah, bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, adalah 159,1 juta. Jadi, lebih dari 50 persen populasi penduduk Indonesia itu sudah dibayarkan iurannya oleh pemerintah,” katanya.
Budi mengungkap pemerintah menemukan sebagian penerima subsidi tidak tepat sasaran. Bahkan, kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi ikut menikmati bantuan tersebut.
Berdasarkan perinciannya, dari skema PBI yang dikelola Kemenkes, terdapat puluhan ribu peserta yang tidak sesuai kriteria, seperti orang kaya.
“Sebagai contoh, PBI yang dibayarkan Kemenkes itu masih ada dari 96 jutaan, 47 ribu yang kurang tepat sasaran,” ujarnya.
Temuan serupa juga terjadi pada skema lain. Dari data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah (Pemda), ada sebanyak 35 juta yang tidak tepat sasaran dan 20 juta lainnya tepat sasaran. Kemudian, lanjutnya, 11 juta data PBPU-PB kelas 3 yang tidak tepat sasaran.
“Kemudian, misalnya PBPU Pemda, itu ada juga 35 juta yang kita identifikasi berdasarkan data BPS yang kurang tepat sasaran. Kemudian PBPU PBI kelas 3, itu juga ada 11 juta yang kurang tepat sasaran,” lanjutnya.
Budi menilai kondisi ini mencederai prinsip keadilan dalam distribusi subsidi. Oleh karena itu, kebijakan realokasi tengah disiapkan untuk mengalihkan bantuan dari kelompok mampu ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Pemerintah melihat bahwa demi keadilan, angka-angka yang kurang tepat sasaran ini mau kami alihkan ke yang lebih membutuhkan,” tutur Budi.
Ia menegaskan subsidi yang selama ini dinikmati kelompok kaya akan dicabut dan dialihkan ke kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah.
“Nah, lebih baik kami kurangin yang desil 10, yang 10 persen terkaya kami hapus dia, kami alihkan kuotanya ke yang desil 5,” terang dia.
Rencana ini menyasar sekitar 11 juta data peserta yang akan direalokasi. Namun, pemerintah mengakui proses tersebut belum sepenuhnya sempurna dan masih memerlukan pemutakhiran data lintas kementerian dan lembaga.
“Dari 11 juta data ini, memang kami sadari belum sempurna sehingga ada yang tepat, ada yang kurang tepat,” kata Menkes.
Sebagai langkah transisi, Budi menyebut pemerintah tetap memberikan akses layanan kesehatan bagi peserta terdampak selama tiga bulan hingga akhir April. Dalam periode itu, data akan divalidasi ulang agar penyaluran subsidi lebih akurat.
“Orang ini tetap bisa mendapatkan akses layanan kesehatan selama 3 bulan sampai akhir April. Dan diharapkan dalam masa ini dilakukan refreshing dari data,” ujarnya.
Ke depan, katanya, pemerintah menargetkan integrasi penuh data antarinstansi untuk mencegah duplikasi dan kesalahan sasaran. Seluruh basis data akan menginduk pada sistem BPS yang terhubung dengan Dukcapil dan BPJS Kesehatan.
“(Sehingga) diharapkan dengan demikian tidak ada lagi duplikasi-duplikasi data, sehingga uang subsidi yang kita berikan itu benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar miskin,” tutup Budi.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
