Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut dirinya sebagai menteri antiimpor dalam rapat kerja dengan anggota Komisi XII DPR.
Pernyataan tersebut berangkat dari realitas tata kelola migas nasional yang masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
"Kita bicara tentang menuju kepada apa yang disebutkan kemandirian energi. Maka apa yang harus dilakukan? Tidak bisa sekaligus kita lakukan, harus bertahap. Karena kita sudah ketinggalan," kata Bahlil dalam rapat kerja di Komisi XII, Kamis (22/1/2026).
"Kalau jujur saya katakan, dari lubuk hati yang paling dalam, ini (kebijakan yang sudah ada) by design dibuat untuk kita tetap tergantung kepada impor. Kalau mau ditanya menteri siapa yang anti-impor? Saya," imbuhnya.
Bahlil memaparkan data yang mengilustrasikan ketimpangan antara konsumsi dan produksi domestik. Untuk solar, kebutuhan nasional mencapai sekitar 38 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 14–16 juta kiloliter. Kesenjangan ini selama ini ditutupi dengan program campuran bahan bakar nabati B40.
Sementara itu, untuk bensin, konsumsi nasional sekitar 39–40 juta kiloliter per tahun, sedangkan produksi kilang domestik hanya sekitar 14 juta kiloliter.
Namun, dengan beroperasinya proyek RDMP Balikpapan yang menambah produksi 5,8 juta kiloliter per tahun, impor bensin pada 2026 dapat ditekan menjadi sekitar 19 juta kiloliter.
"Dengan penambahan 5,8 juta, maka kurang lebih sekitar 19 juta lebih untuk kita impor di 2026 bensin. Maka kemudian saya membuat, caranya bagaimana agar kita mengurangi impor, langsung kita melakukan mandatori etanol. Kalau etanolnya 10 persen, itu dapat melakukan efisiensi impor sebesar 3,9 juta," terang Bahlil.
Menurutnya, langkah-langkah seperti penambahan kapasitas kilang dan mandatori etanol merupakan strategi bertahap menuju kemandirian energi. Pemerintah menargetkan penghentian impor BBM jenis bensin nonsubsidi seperti RON 92, 95, dan 98 serta avtur pada 2027.
"Karena bentuk impor ini adalah bentuk meninabobokan untuk melakukan sebuah proses agar kita tergantung terus pada negara lain. Dan saya tidak mau seperti ini terus. Maka apa yang kita lakukan? Untuk RON 95, 92, 98, kita segera mengurangi, dan 2027 tidak boleh kita impor lagi," ucapnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
