Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan akan segera menjatuhkan sanksi kepada para pejabat yang bertanggung jawab, baik di internal kementeriannya, maupun di lingkungan BUMN terkait, terkait insiden kebocoran pipa yang terjadi di Sumatra pada awal tahun 2026.
Insiden tersebut dinilai fatal karena menyebabkan hilangnya potensi produksi minyak dalam jumlah besar, yakni sekitar 2 juta barel.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Kamis (22/1/2026), Bahlil mengungkapkan bahwa kebocoran tersebut berdampak langsung pada target lifting minyak nasional tahun ini.
“Izin pimpinan, kami laporkan bahwa kita di awal tahun ini mengalami ada sedikit musibah kecil di Sumatera Pipa kita bocor yang kehilangan potensi loss sekitar 2 juta barel di awal tahun. Jadi pipanya yang bocor,” ungkap Bahlil, Kamis.
Bahlil menegaskan dirinya tidak menoleransi kelalaian yang terjadi.
“Tapi ini saya akan langsung memberikan sanksi kepada pejabat yang ada di ESDM dan di BUMN karena saya anggap itu sebuah betul dari kecelakaan, tapi ada sebuah ketidakhidjaran dari kami tapi apapun ceritanya itu kesalahan kami,” tegasnya.
Istilah “ketidakhidjaran” atau ketidaksiapan ini menjadi sorotan Bahlil. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kendala teknis yang mengakibatkan kerugian negara harus dipertanggungjawabkan secara profesional.
Kebocoran yang dimaksud adalah kebocoran pipa gas milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di wilayah Indragiri Hilir, Riau, yang terjadi pada Jumat (2/1/2026).
Untuk menutupi kehilangan potensi sebesar 2 juta barel tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa Kementerian ESDM tengah melakukan langkah-langkah cepat guna meningkatkan kembali lifting minyak nasional. Strategi yang disiapkan mencakup reaktivasi sumur-sumur tua, intervensi teknologi, hingga percepatan Plan of Development (POD).
“Hal yang kedua adalah meningkatkan program lifting dengan tiga metode. Yang pertama adalah sumur-sumur tua kita Kita tetap melakukan reaktivasi terus Bahkan sekarang untuk 40 ribu lebih sumur masyarakat sebagian sudah kita izinnya keluar,” jelas Bahlil.
“Seperti di Jambi, di Sumatra Selatan (Sumsel), sekarang di Jawa Tengah,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, hal ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi agar lebih waspada dalam mengelola infrastruktur strategis nasional demi menjaga ketahanan energi dan pencapaian target APBN 2026.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Farida Susanty
