Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berencana akan menyetop impor Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi seperti RON 92, 95, dan 98 pada akhir 2027. Bahlil mengklaim rencana menyetop impor bensin itu sedang dirancang secara matang untuk menekan ketergantungan pada produk olahan luar negeri.
“Untuk 2027 tidak lagi kita (RI) melakukan impor bensin yang RON 92, 95, 98. Kami akan selesaikan nanti akhir 2027. Supaya apa? Kita tidak lagi terlalu banyak mengimpor produk,” kata Bahlil, dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Bahlil menambahkan ke depannya, pemerintah ingin menggeser struktur impor energi Indonesia. Apabila rencana ini berjalan mulus, pada 2027 Indonesia hanya akan mengimpor bensin jenis RON 90 atau subsidi saja.
“Jadi, tinggal kita impor itu yang RON 90 saja yang untuk subsidi,” lanjutnya.
Bahlil juga menyinggung upaya pemerintah dalam memproduksi bahan bakar pesawat atau avtur secara mandiri. Strategi yang digunakan dengan mengonversi kelebihan produksi solar menjadi bahan baku avtur melalui kerja sama dengan Pertamina.
“Avtur untuk 2026 sekarang kami dengan Pertamina bekerja keras agar kelebihan solar yang 1,4 juta dikonversi menjadi bahan baku dalam membangun avtur. Agar 2027 betul-betul kita sudah tidak melakukan impor avtur C, solar C51,” jelas Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan pemerintah ingin agar Indonesia tak lagi melakukan impor solar, khususnya jenis C48, mulai 2026.
Langkah ini diambil menyusul keberhasilan program mandatori biodiesel B40 yang telah mampu menekan angka impor secara signifikan sepanjang tahun 2025. Kondisi ini menciptakan keseimbangan antara produksi dan konsumsi domestik.
“Dengan keberhasilan mandatori B40 Sekarang BBM kita di tahun 2025 kita impor solar itu tinggal kurang lebih 5 juta kiloliter. (Dan) sekarang di 2026 kami rencanakan tidak lagi akan melakukan impor solar, khususnya C48 karena antara konsumsi dan produksi dalam negerinya sudah seimbang. Seiring dengan blending dengan B40,” ujar Bahlil dalam Raker dengan Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
