tirto.id - Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mengkritik penyaluran bantuan sosial (bansos) di Pemerintaan Joko Widodo. Kritkan Anies dan Ganjar soal bansos ini disampaikan dalam debat calon presiden (capres) kelima yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).
Ganjar dan Anies menyayangkan kasus penyaluran bansos tidak sesuai dengan birokrasi dan cenderung dipolitisasi. Mereka mengklaim bahwa bantuan yang seharusnya diberikan atas nama negara, malah dipakai sebagai bantuan perorangan atau kelompok.
Perdebatan mengenai bansos sebenarnya telah ramai dibicarakan oleh publik bahkan sebelum debat capres ke-5 2024. Sejumlah pihak mengkritik tindakan bagi-bagi bansos oleh Istana selama masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung.
Kasus soal bansos ini semakin ramai seiring komedian Kiky Saputri dan psikolog sekaligus aktivis Alissa Wahid ikut berkomentar. Melalui akun X, Kiky Saputri setuju bila bansos ditambah anggarannya, sebab hal tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat kecil.
Ia menilai bahwa penambahan anggaran untuk bansos rakyat lebih baik dari pada anggaran untuk pemilu dua putaran.
“...Kalo pun bansos ditambah anggarannya, yang akan terima dan bahagia rakyat kecil, bang. Alhamdulillah ga sih harusnya? Nah kalo pemilu yang dua putaran, bukan cuma anggaran, yang nambah, tapi juga perdebatan, dan permusuhan,” kata Kiky melalui X @kikysaputrii, Sabtu (03/02/2024).
Unggahan Kiky tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Alissa Wahid. Putri mantan presiden keempat RI itu menyebut bahwa penilaian Kiky misleading alias menyesatkan.
“Ada 2 isu disentuh @kikysaputrii di sini: bansos dan satu putaran. Keduanya menurut saya misleading, apalagi kalau kita bicara jangka panjang Indonesia. Bukan hanya Pemilu 2024. Soal Pemilu satu putaran, tidak bisa disederhanakan soal hemat anggaran. Ini cara pandang bahaya sekali,” ujar Alissa membalas unggahan Kiky, Minggu (04/02/2024).
Tuduhan terkait politisasi bansos oleh Jokowi sudah dibantah oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Menurut Ari, pembagian bansos oleh Jokowi dilakukan untuk merespons dampak iklim yang menyebabkan musim panen mundur akibat El Nino.
"Karena memang kelompok-kelompok sosial yang berada di lapisan bawah memang harus dibantu dalam menghadapi situasi yang sulit ini," katanya Senin (29/1/2024).
Daftar Kritikan Anies & Ganjar Soal Bansos
Anies dan Ganjar menyampaikan kritikan soal bansos saat sesi tanya jawab antar capres di debat capres terakhir 2024. Saat itu, Ganjar bertanya kepada Anies mengenai tata kelola bansos agar tidak terjadi saling klaim, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan berbagai pihak.
Bermula dari situ, sejumlah kritik soal bansos dilontarkan oleh keduanya. Berikut ini daftar kritikan Anies dan Ganjar soal bansos:
1. Bansos bukan bantuan oleh orang perorangan atau kelompok
Ganjar menekankan bahwa bansos adalah tanggung jawab negara dan hak bagi rakyat untuk menerimanya. Hal tersebut disampaikan oleh Ganjar berkaitan dengan adanya klaim bahwa bansos merupakan bantuan orang perorangan atau kelompok.
2. Ketidaksesuaian data penerima bansos dan cara pemberian yang tidak benar
Ganjar turut mengkritik adanya ketidaksesuaian antara data penerima bansos. Dia menyebut bahwa data penerima bansos tidak valid.
Selain itu, cara pemberian bantuan yang dilakukan pun tidak benar dan pemerintah diklaim kurang bisa merespons keluhan dengan baik.
"Kita masih punya data yang tidak valid ada cara-cara penyampaian tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverivikasi atau tidak terespons dengan baik," kata Ganjar.
3. Bansos untuk yang diberi bukan yang memberi
Tak hanya Ganjar, kritik juga disampaikan oleh Anies. Melalui kesempatan yang sama Anies menyatakan bahwa bansos adalah bantuan untuk penerima, bukan untuk pemberi. Oleh karena itu, bansos perlu diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima.
“Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, yang diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi, tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan,” tambah Anies dalam debat capres kelima saat segmen keempat.
4. Bansos harusnya lewat birokrasi bukan lewat pinggir jalan
Anies juga menyatakan bahwa pemberian bansos harus tepat sasaran. Dalam hal ini, Anies mengatakan bahwa bansos harus diberikan melalui pendapatan yang baik.
Selain itu, informasi data bansos pun harus akurat. Adapun untuk mekanisme pemberiannya seharusnya dilakukan melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi.
Anies juga menambahkan bahwa bansos adalah atas nama negara. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat menjadi gubernur Jakarta. Saat itu, semua paket bansos diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta.
"Bukan dari Gubernur. Dari uang rakyat lewat APBD Jakarta, jelas posisinya," katanya.
5. Bansos seharusnya menciptakan keadilan sosial, bukan bantuan sosial
Ganjar mengungkapkan bahwa meskipun program bansos bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi kesenjangan sosial masih tetap tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menurunkan kemiskinan belum mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa paradigma program bansos harus diubah mengedepankan prinsip keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial.
Penulis: Umi Zuhriyah
Editor: Iswara N Raditya & Yonada Nancy