tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi terkait kritikan Calon Presiden nomor 1, Anies Baswedan yang menyinggung kebebasan berbicara dan indeks demokrasi di Tanah Air. Kritik itu disampaikan Anies saat debat perdana Pilpres di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2023).
"Itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja," kata Jokowi usai meninjau pembangunan MRT fase 2A di Monas, Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Tidak hanya itu, Jokowi juga menuturkan pemerintah tidak pernah mempermasalahkan masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan.
"Di Patung Kuda, di depan Istana juga demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga enggak ada masalah," kata Jokowi.
Indeks Demokrasi Turun
Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritik soal kondisi demokrasi Indonesia. Dia menyinggung masalah demokrasi seperti masalah kebebasan berekspresi
dan upaya mengkritik partai.
"Kalau kita saksikan akhir-akhir ini 2 ini mengalami problem, kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angka demokrasi kita menurun," kata Anies di Gedung KPU, Jakarta, Selasa.
Anies menyinggung soal keberadaan UU ITE atau pasal keonaran lewat pasal 14 dan pasal 15 UU ITE sebagai contoh pemicu permasalahan demokrasi Indonesia. Ia menilai pasal-pasal tersebut menghilangkan kebebasan berekspresi.
Kemudian, Anies menyinggung soal minimnya keberadaan oposisi saat ini. Dia juga menilai masalah lain adalah soal netralitas pelaksanaan pemilu.
"Oposisi kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini dan ujiannya adalah besok bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas dengan adil dengan jujur," kata Anies.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
